Breaking News

Satu Jutaan Data Bermasalah, Seribuan Keluarga Miskin Menuntut Pemerintah

Satu Jutaan Data Bermasalah, Seribuan Keluarga Miskin Menuntut Pemerintah.

Sebanyak satu jutaan data Program Keluarga Harapan dan Bantuan Sosial Beras Sejahtera (PKH-Rastra)yang merupakan orang-orang miskin, yang diinput Kementerian Sosial kacau balau.

Menurut Sekretaris Jenderal Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Dika Moehammad, data itu menjadi acuan bagi penerima program-program bagi masyarakat miskin Indonesia.

Karena itu, pemerintah didesak segera melakukan evaluasi dan penertiban permainan pendataan orang-orang miskin yang tidak becus di Kemensos.

“Ada satu jutaan data orang mikisn yang di-input dan kacau balau di Kementerian Sosial. Kami meminta agar segera dilakukan perbaikan Basis Data Terpadu (BDT), yang harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan rakyat miskin,” tutur Dika Moehammad, dalam siaran persnya, Senin (09/04/2018).

Selama ini, lanjut Dika, SPRI pun sudah mengajukan data-data riil yang mereka miliki ke Kemensos, namun tak direken oleh pemerintah.

“Kami meminta agar data yang kamu ajukan segera diproses sebagai penerima PKH Rastra,” ujar Dika.

Dari data yang dibuat oleh Kemensos, lanjut dia, SPRI menemukan satu juta data PKH-Rastra yang bermasalah seperti, penerima tidak diketahui keberadaannya, penerima sudah meninggal dunia, tidak ada ahli warisnya, dan penerima tidak hadir saat penggilan pertama oleh bank.

Dia pun menegaskan, perbaikan data pergantian terhadap satu juta data yang bermasalah haruslah terbuka dan melibatkan rakyat miskin.

“Agar tidak ada kongkalikong dan kecurangan dalam penetapan data keluarga miskin,” tutur Dika.

Selain itu, dari ribuan informasi dan laporan yang diterima SPRI, lanjut Dika, juga ditemukan ribuan keluarga miskin yang belum tercatat sebagai penerima program PKH-RASTRA.

Dia mengingatkan, sesuai ketentuan di UU No. 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, seharusnya seluruh rakyat miskin terjamin mendapatkan PKH RASTRA.

Karena itu, SPRI mengajukan tuntutan mendesak yakni agar dilakukan penambahan atau memperbesar anggaran di APBN dan APBD yang peruntukannya adalah penanganan kemiskinan (fakir miskin).

“Kami juga mendesak agar dilakukan perubahan kriteria dan standar garis kemiskinan yang telah ditetapkan pemerintah,” ujar Dika.

Partisipasi rakyat miskin, menurut dia, sangat urgen dilibatkan, sebab terkait langsung dengan kehidupan mereka.

“Rakyat miskin perlu perlindungan sosial partisipatif yang dapat mengubah hidupnya menjadi sejahtera,” ujar Dika.

Dia melanjutkan, tuntutan-tuntutan mereka itu hanya dapat dipenuhi apabila rakyat miskin memiliki kekuatan yang dapat memaksa Pemerintah dan DPR.

“Kekuatan tersebut adalah sebanyak-banyaknya orang miskin bersatu dalam organisasi perjuangan. Sebanyak-banyaknya rakyat miskin yang tidak menaruh harapan kepada partai politik elit,” katanya.

Dika pun menjelaskan, tuntutan-tuntutan itu merupakan jalan keluar yang benar dalam hal mengurangi jumlah orang miskin di Indoensia.

Karenanya, rakyat miskin berkepentingan menyuarakan tuntutan tersebut.

Dika pun menginformasikan, dalam rangka mendesakkan tuntutan-tuntutan itu, SPRI akan menggelar aksi unjuk rasa, dengan membawa sekitar 1000 massa yang merupakan orang miskin.

“Aksi akan digelar pada 12 April 2018, dipusatkan di Jakarta, yakni di Kantor Mensos dan DPR. Estimasi kita ada seribu massa,” pungkas Dika.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*