Breaking News

Sarat Korupsi, Aparat Hukum Diminta Serius Garap Ahok, Proyek Reklamasi Harus Segera Dihentikan

Dialog Publik dengan tema Sidang Uji Terbuka Skandal Reklamasi: "Ahok Layak Untuk Tersangka" yang digelar oleh Pergerakan Aktivis Untuk Reformasi dan Demokrasi (Prodem), di Restoran Dunkin Donuts Menteng, Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 94, Menteng Jakarta Pusat, (Selasa, 19/07/2016).

Proyek reklamasi Teluk Jakarta yang heboh itu disebut sarat dengan dugaan tindak pidana koruptif serta manipulasi peraturan. Karena itu, aparat penegak hukum melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan dan atau Kepolisian didesak untuk melakukan pengusutan proyek bermasalah itu sampai tuntas.

Bukan hanya itu, Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pun seharusnya sudah bisa diseret sebagai tersangka dalam kasus ini. Hal itu terungkap dalam Dialog Publik dengan tema Sidang Uji Terbuka Skandal Reklamasi: “Ahok Layak Untuk Tersangka” yang digelar oleh Pergerakan Aktivis Untuk Reformasi dan Demokrasi (Prodem), di Restoran Dunkin Donuts Menteng, Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 94, Menteng Jakarta Pusat, (Selasa, 19/07/2016).

Dua orang anggota Komisi III DPR RI yakni Masinton Pasaribu dari Fraksi PDIP dan Daeng Muhammad dari Fraksi PAN hadir sebagai narasumber dalam dialog ini. Selain itu, sejumlah pakar dan aktivis juga hadir sebegai pembicara yakni Sekjen Perhimpunan Advokat Indonesia (Sekjen Peradi) LMPP Sugeng Teguh Santoso, pengacara LBH Jakarta Matthew Michele Lenggu, Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta Moestaqiem Dahlan alias Alan dan Wakil Sekretaris Jenderal Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata.

Dalam pemaparannya, anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu menyampaikan, dalam perkembangan pengusutan kasus Reklamasi itu, sejumlah indikasi kuat adanya pidana dan juga perdata maupun pelanggaran sejumlah peraturan sudah terkuak.

Paling tidak, menurut Masinton, terkait kasus reklamasi itu sudah terkuak beberapa hal, yakni adanya proses pengusutan dugaan suap dalam proses proyek reklamasi itu. Saat ini masih ditangani KPK. Kemudian, KPK juga menyebut ada skandal korupsi besar dalam proyek reklamasi itu, lalu ada juga persoalan mengenai dugaan melangkahi peraturan dan undang-undang, terakhir, sudah ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menyatakan pemerintah provinsi DKI bersalah, dengan adanya sejumlah pelanggaran berat. Meskipun Pemprov kini mengajukan banding.

“Ini menunjukkan reklamasi itu memang bermasalah, ya harus diusut sampai tuntas. Mengapa kini malah selalu berdebat bahwa pemerintah provinsi tak pernah salah? Ini udah enggak benar loh. Jadi KPK, aparat penegak hukum, harus mengusut tuntas. Sejumlah fakta dan bukti bisa ditelusuri dan sudah kuat,” papar Masinton.

Justru, lanjut dia, jika pemprov DKI Jakarta dan aparat hukum menyerukan tak ada masalah dalam persoalan itu, maka akan semakin aneh.

“Jika Pemprov bilang tak ada persoalan, maka kita wajib mempertanyakan kembali, itu pernyataan masih waras atau tidak? Proses yang sudah terjadi itu waras atau itu. Itu keanehan. Aneh ya harus dibongkar dong,” ujarnya.

Dia pun meminta semua pihak untuk berjalan di dalam koridor proses hukum. Dengan, tentu melakukan pengawasan yang ketat terhadap kinerja aparatur hukum dalam mengusut perkara itu.

“Kita akan awasi. Jangan kalau berhubungan dengan Pemprov, aparat hukum seperti KPK ini malah mandul,” ujarnya.

Masinton mengkritisi adanya semacam pembangunan opini public bahwa pemerintah tidak pernah salah. Hal itu tentu sangat berbahaya dalam tata kelola pemerintahan.

“Masa kritik sudah kita lalui di era Orde Baru. Otoritarianisme juga sudah mampu kita lewati, kok sekarang malah dikooptasi, dan saya kihat ada upaya-upaya memandulkan hukum, dan anti kritik, maka kita harus kembali mengungkapkan, ada apa ini,” ujarnya.

Memang, pada masa otoritarian Orde Baru , lanjut Masinton, pemerintah atau rezim selalu benar. Rezim pada masa itu tak boleh dikritik dan hukum mandul.

Dalam situasi sekarang, kata dia, ada kasus korupsi pengadaan UPS, dugaan korupsi RS Sumber Waras, Kasus Jual Beli Tanah Pemprov di Cengkareng, dan kasus Reklamasi, tetapi kenapa kok sepertinya penegak hukum malah mandul dan Pemprov malah merasa selalu benar terus.

“Kita berjarap aparat hukum tidak mandul. Hukum harus ditegakkan. Kok muncul pengkultusan, tidak boleh dikritik, wah ini harus dilawan. Cek saja rekam jejaknya. Ketika republik membutuhkan pertarungan dan membutuhkan keberanian, dia dimana? Apa hebatnya. Kok sekarang dikultuskan seolah-olah hebat,” ujarnya.

Karena itulah, lanjut dia, pemerintah jangan selalu berorientasi kepada pemilik modal. Aparat penegak hukum pun tak boleh mandul. “Kita kawal proses ini, saya punya keyakinan fakta dan keyakinan yudiris bahwa reklamasi ini bermasalah. Enam bulan lalu KPK bilang ada grand korupsi di kasus ini, kok sekarang tak ada tersangka baru,” ujarnya.

Di tempat yang sama, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PAN Daeng Muhammad menyampaikan, persoalan reklamasi Teluk Jakarta itu jangan ditutup-tutupi. Selain itu, persoalan ini bukanlah dalam konteks jegal menjegal calon Gubernur DKI pada Pilkada mendatang.

“Ini murni harus dibongkar sebagai kasus hukum, tak ada urusan dengan calon-calon Gubernur. Saya mengingatkan, bahwa kinerja pemerintah adalah untuk mesejahterakan rakyatnya. Kalau Teluk ini dijual dan dikuasai oleh konglomerat, emang berapa persen rakyat Jakarta yang bisa menikmatinya? Saya aja enggak akan sanggup membeli aset di sana nantinya, apalagi masyarakat Jakarta lainnya,” ujar Daeng.

Dia pun mengingatkan, KPK harus membongkar sampai tuntas kasus ini dan memberikan keadilan kepada semua warga di Jakarta.

KPK jangan sampai nyantel ke pengusaha, jangan nyantel ke pemerintah dan jangan nyantel ke golongan tertentu. Penegak hukum harus benar-benar menegakkan hukum,” ujar Daeng.

Sekjen Peradi Sugeng Teguh Santoso menyampaikan, dalam penegakan hukum pasti ada pihak yang tidak puas, namun bagaimana pun penegakan hukum harus dilakukan.

Sugeng menyampaikan, sangat di sayangkan bahwa hukum saat ini selalu jadi alat kekuasaan, bukan malah sebagai penegak hukum dan keadilan itu sendiri.

Diungkapkan Sugeng, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru, telah diputuskan, bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dibutuhkan dua alat bukti. Berbeda dengan KUHAP.

“Sebelum putusan MK itu, penetapan tersangka bisa subyektif, tapi pasca putusan MK maka dibutuhkan minimal dua alat bukti. Itu sesuai pasal 184 KUHAP, alat bukti berupa keterangan saksi, bukti surat, keterangan ahli, petunjuk, keterangan terdakwa. Yang palingkuat adalah keterangan saksi dan alat bukti surat. Ini sendiri sendiri tapi saling berkaitan,” ujar dia.

Nah, ketika ada pertanyaan apakah Ahok bisa ditetapkan sebagai tersangka? Menurut Sugeng, ada sejumlah pernyataan dan proses yang mengindikasikan bahwa ada keterlibatannya dalam melakukan perbuatan melawan hukum dan mengeluarkan kebijakan yang bisa memperkaya diri sendiri dan atau meperkaya orang lain, sehingga terdapat kerugian Negara.

“Ada pengakuan Ahok, soal konstribusi. Itu berhadap-hadapan dengan barter, ada konstribusi yang diatur dalam Perda, artinya konstribusi yang disebut itu memang belum jadi aturan, tetapi telah terjadi sebagai fakta. Nah, apakah fakta ini diakui? Jika diakui, maka masuk gratifikasi. Kemudian, itu belum pidana kalau belum dilaporkam ke KPK, di KPK ada direktorat gratifikasi. Gratifikasi tak boleh diterima oleh penyelenggara Negara, dalam hal ini Ahok, itu semua harus ditelusuri,” ujarnya.

Dia menyarankan, sebaiknya aparat hukum dan masyarakat mengecek keberan adanya kontribusi pihak swasta dalam proses penggusuran warga di Kali Jodo, penggusuran masyarakat dari pinggiran-pinggiran kali yang disebut mempergunakan dana swasta berupa dana CSR.

“Apakah CSR itu legal atau tidak. Tinggal ditelusuri. Itu pasti dikelola oleh swasta dan dikelola langsung dan tak masuk ke kas daerah. Harus dibuktikan apakah masuk ke pejabat Negara atau bukan. Selain itu, ada unsur unsur melawan hukum ditemukan, misal Pulau G sudah dinyatakan melawan hukum juga. Dan, saya dengar ada yayasan atau lembaga yang menampung uang CSR itu. Nah, ini perlu dicek,” ungkap Sugeng.

Selain itu, paling tidak ada tiga Undang Undang yang terindikasi kuat dilanggar Ahok dan bisa dijerat sebagai tersangka dalam kasus Reklamasi itu, yakni adanya korupsi dalam Penentuan Tata Ruang, sebagaimana terdapat dalam Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007. “Jika melanggar, bisa dikenakan sanksi penjara tiga tahun atau lebih,” ujar Sugeng.

Juga, ada Undang Undang Lingkungan Hidup. Selain itu, juga ada Peraturan tentang Perubahan baku mutu air laut dan baku mutu lingkungan hidup. “Ancamannya 3 tahun. Tiga Undang Undang atau aturan ini bisa ditelusuri penegak hukum dengan tetap pada dua alat bukti yang sah,” ujarnya.

Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI JakartaMoestaqiem Dahlan alias Alan menyampaikan, dari persfektif lingkungan, reklamasi sudah lama dalam proses penolakan dari Koalisi Masyarakat Tolak Reklamasi Teluk Jakarta.

Alan menyampaikan, pada 2012-2013, dicanangkan pembangunan DKI Jakarta fokus di Jakut dan Jakbar. Masyarakat sudah diingatkan akan terjadi proses keras, penggusuran dan lain-lain. Kemudian, ada Aturan Tata Ruang yakni RTRW Tahun 2010-2030, untuk proses pembangunan DKI di Jakut.

“Lalu ada reklamasi. Daratan Jakut ditambahi, ada tanggul raksasa, lalu ada reklamasi. Membuat pulau palsu, pulau bohongan yang membuat lingkungan di Jakut bermasalah. Bagi kami, gak persoalan, mau Ahok atau siapapum Gubernurnya, kalau merusak dan menghilangkan penghidupan dan hak-hak nelayan di Jakarta Utara ya harus ditolak,” ujarnya.

Alan menjelaskan, sekarang malah kian jelas bahwa ada kerakusan penguasa dan pengusaha yang ingin menguasai Teluk Jakarta sehingga melabrak semua aturan dan tak peduli kepada kehidupan dan penghidupan masyarakat di Teluk.

“Pemerintah malah dilecehkan. Menteri Susi dilawan. Menteri LH dilawan. Sudah sangat jelas, kerusakan jelas, kok diam saja. Kerusakan ekologis sudah nyata, tak perlu diabu-abukan lagi. Tinggal aparat penegak hukum sekarang, apakah mau diusut dan ditetapkan tersangka atau mau diambangkan begitu saja?” tantang Alan.

Wakil Sekretaris Jenderal Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata menerangkan, reklamasi adalah proyek koruptif. KPK malah sudah menangkap pelaku suap dalam urusan reklamasi.

“Padi jelas, proses munculnya reklamasi pun terjadi proses koruptitf. Terbukti ada yang ditangkapi OTT oleh KPK terkait reklamasi ini. Dan tak mungkin berdiri sendiri korupsi yang dilakukannya itu” ujarnya.

Sedangkan pengacara LBH Jakarta Matthew Michele Lenggu menyampaikan, Pemrov DKI Jakarta dalam mengeluarkan izin tidak cermat. Dasar hukumnya sudah kadaluwarsa.

“Harusnya Perpres 24 tahun 2008, tetapi malah memakai keputusan-keputusan yang sudah tak berlaku. Jadi,apa yg dilakukan pemprov tidak cermat,” ujarnya.

Terkait partisipasi masyarakat, lanjut Matthew, memang tidak ada upaya Ahok melibatkan masyarakat. Dalam putusan PTUN Pulau G, kata dia, terlihat jelas bahwa upaya itu tidak didahului dengan partisipasi masyarakat.

“Reklamasi itu tak sesuai dengan landasan undang-undang. Terkait masalah HAM, jelas nelayan sangat dirugikan. Terkait hak hidup, mereka tak bisa melalui Pulau G kalau mau menangkap ikan, mesti mutar. Dan itu ada cost yang tak terpenuhi, akhirnya hilanglah mata pencahariannya,” ujar Matthew.

Dia pun mempertanyakan, reklamasi untuk siapa? “Untuk masyarakat kecil atau untuk golongan tertentu? Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan Pemprov DKI,” ujarnya.

Matthew menekankan, bahwa proses koruptif sudah memang nyata terjadi dalam pengadaan proyek Reklamasi Teluk Jakarta itu.

“Koruptif, sebab KPK sudah ada temuan dan lakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Itu menunjukkan ada permasalahan korupsi. Sekarang, arahkan saja ke KPK. Nah, kini KPK sudah sejauh mana mengusut kasus ini,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*