Breaking News

Sarat Korupsi, Ada Kerugian Negara Hingga Rp 413 Miliar Di Dirjen Perhubungan Laut

Sarat Korupsi, Ada Kerugian Negara Hingga Rp 413 Miliar Di Dirjen Perhubungan Laut.

Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Dirjen Perhubungan Laut, Antonius Tonny Budiono, oleh KPK mengungkapkan adanya permainan dibalik proyek-proyek di lingkungan Dirjen Perhubungan Laut. Center for Budget Analysis (CBA) mencatat, dalam kurun waktu 2016-2017, PT Adhi Guna Keruktama yang komisarisnya juga kena OTT KPK mendapatkan banyak proyek dari Dirjen Perhubungan Laut. Diperkirakan negara dirugikan Rp 413 miliar dari korupsi tersebut.

Koordinator Investigasi CBA, Jajang Nurjaman, menyebutkan pihaknya mencatat KementerianPerhubungan memiliki proyek pengerukan alur pelayanan pelabuhan Tanjung Emas di tahun anggaran 2017 yang dijalankan Kemenhub melalui kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan Tanjung Emas. Anggaran yang disiapkan untuk proyek ini sebesar Rp 45.015.800.000,-.

Sedangkan yang memenangkan proyek pengerukan alur pelayanan pelabuhan Tanjung Emas, adalah perusahaan PT Adhiguna Keruktama. Adapun nilai proyek yang diajukan PT Adhiguna Keruktama sebesar Rp 44.518.000.000,-.

“CBA mendorong KPK untuk mengusut tuntas kasus korupsi terkait proyek pengerukan alur pelayanan pelabuhan yang dijalankan Kemenhub. Khususnya yang melibatkan PT Adhiguna Keruktama, karena berdasarkan catatan kami, perusahaan tersebut merupakan langganan dari proyek-proyek besar Kemenhub,” katanya dalam keterangan persnya, Jumat (25/08/2017).

Sepanjang tahun 2016 sampai 2017 saja, nilai proyek Kemenhub yang dimenangkan PT Adhiguna Keruktama sebesar Rp 179.227.397.000,-. KPK diminta jangan sampai berhenti di proyek tahun 2016 dan 2017 saja, karena sedikitnya antara tahun 2012 sampai 2017 terdapat 8 proyek pengerukan alur pelayanan pelabuhan yang dimenangkan oleh PT Adhiguna Keruktama.

Diantaranya pekerjaan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Tanjung Emas Semarang tahun anggaran 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2017. Semuanya diborong PT Adhiguna Keruktama. “Dari lima proyek tersebut PT Adhiguna mendapatkan gelontoran anggaran dari Kemenhub sebesar Rp212.028.697.000,-” ungkap Jajang.

Selain itu ada pula pekerjaan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Laut Kumai tahun anggaran 2014, pekerjaan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Samarinda tahun anggaran 2016, dan pekerjaan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Pulang Pisau tahun anggaran 2016. Total anggaran yang digelontorkan ke PT Adhiguna mencapai Rp 201.369.297.000,-.

“Jika ditotal, nilai delapan proyek pengerukan alur pelayanan pelabuhan yang dimenangkan oleh PT Adhiguna Keruktama sangat fantastis mencapai Rp413.397.994.000. Hal ini mengindikasikan, paraktik permainan proyek di tubuh Kementerian Perhubungan sudah lama terjadi,” ujarnya.

CBA sendiri mengusulkan agar Presiden Jokowi segera mengganti menteri perhubungan dengan yang lebih tegas. “Jangan sampai proyek-proyek strategis nasional yang dijalankan Kemenhub, malah dijadikan ajang bancakan oknum-oknum tidak bertanggungjawab karena menterinya kurang tegas,” tandasnya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengajak semua pihak menjunjung asas praduga tak bersalah dalam menyikapi kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang menimpa Dirjen Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono. Dirinya meminta semuanya menghargai proses yang sedang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Budi berpesan kepada semua karyawan Kementerian Perhubungan untuk tetap bekerja seperti biasa dan menjaga suasana tetap kondusif. “Khususnya karyawan yang berada di bawah Ditjen Perhubungan Laut,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Dirjen Perhubungan Laut, Antonius Tonny Budiono, terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Dia diduga menerima suap dari Komisaris PT Adhiguna Keruktama, Adiputra Kurniawan, terkait dengan pengerjaan pengerukan Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Pemberian suap tersebut diduga dilakukan agar Tonny melancarkan proses lelang hingga pengerjaan.

KPK menduga Tonny tak hanya menerima siap dari satu pihak. Tonny juga diduga mendapat suap terkait dengan beberapa perizinan dan pengadaan proyek di Dirjen Perhubungan Laut mulai 2016 hingga 2017. Penyidik KPK menyita 33 tas berisi uang senilai Rp 18,9 miliar saat operasi tangkap tangan. Penyidik juga menemukan kartu ATM dengan saldo Rp 1,174 miliar.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*