Breaking News

Sarat Indikasi Pemerasan dan Diintimidasi, Guru Honorer K-2 DKI Jakarta Akan Pidanakan Anak Buah Ahok

Jurubicara Guru Honorer K-2 Jobson Aritonang menyampaikan, semua persoalan ini sedang dikumpulkan. Selain telah mengajukan gugatan di PTUN, Jobson dan kawan-kawannya juga sedang mempersiapkan gugatan pidana atas perbuatan para oknum pejabat di Disdik Provinsi DKI Jakarta itu. “Kita akan memidanakan, menggugat secara pidana,” ujar Jobson.

Puluhan guru honorer K-2 mengaku mengalami upaya pemerasan dan juga mengalami intimidasi dari sejumlah pejabat di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Karena itu, para guru honorer tersebut akan  mengambil langkah memidanakan para pejabat yang merupakan anak buah Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu ke pengadilan.

 

Hal itu terungkap saat, puluhan guru honorer K-2 Provinsi DKI Jakarta yang tergabung dalam Federasi Pendidikan, Aparatur Sipil Negara Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FPASN-SBSI) bersama Ketua Umum DPP SBSI Prof Dr Muchtar Pakapahan menemui pimpinan Komisi E DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa, (10/1/2016).

 

Dalam pertemuan itu, Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Prof Dr Muchtar Pakpahan mengungkapkan, para guru honorer tersebut melaporkan bahwa adanya permainan manipulasi yang dilakukan oleh Disdik DKI Jakarta dalam pemberkasan pengangkatan guru honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).  Pejabat di Disdik DKI Jakarta terindikasi telah melakukan pemerasan dan juga mengintimidasi para guru tersebut.

 

Menurut Muchtar Pakpahan mengatakan, sebanyak 29 guru honorer yang tergabung dalam Federasi Pegawai Aparatur Sipil Negara Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FPASN SBSI) dari 32 orang yang hadir, batal diangkat menjadi CPNS karena berkas mereka terlambat diserahkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) oleh Disdik DKI Jakarta.

 

Kemudian, empat orang dari ke 29 guru honorer tersebut menggugat Disdik ke Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Menurut Muchtar Pakpahan, dalam proses persidangan, BKN memberikan keterangan yeng menyatakan bahwa semua berkas guru honorer yang tidak dapat dikabulkan permohonanya diduga karena berkas dari ke 32 guru honorer terlambat diserahkan kepada BKN.

 

“Dalam proses persidangan, PTUN memanggil BKN. Oleh Badan Kepegawain Negara, dikasihlah surat pertanggal 1 Maret 2016. Isi surat itu mengatakan, pihak tergugat Dinas Pendidikan DKI Jakarat, terlambat menyampaikan berkas dan berkas yang disampaikan tidak dilampiri data Individual,” ungkap Muchtar Pakpahan.

 

Jurubicara Guru Honorer K-2 Jobson Aritonang menyampaikan, semua persoalan ini sedang dikumpulkan. Selain telah mengajukan gugatan di PTUN, Jobson dan kawan-kawannya juga sedang mempersiapkan gugatan pidana atas perbuatan para oknum pejabat di Disdik Provinsi DKI Jakarta itu. “Kita akan memidanakan, menggugat secara pidana,” ujar Jobson.

 

Di tempat yang sama, salah seorang honorer bernama Eveta juga mengaku telah lulus dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai CPNS, namun tak kunjung di keluarkan SK PNS-nya lantaran tidak memenuhi pemberian uang sebesar Rp 185 juta kepada oknum pejabat Disdik DKI Jakarta.

 

Perempuan yang kini beraktivitas sebagai staf tata usaha SMPN 126 Jakarta  ini mengungkapkan, NIP atau Nomor Induk Pegawai-nya tak kunjung dikeluarkan. “Tapi saya belum mendapatkan SK saya, karena saya dimintai Uang sebesar 185 juta oleh pejabat di Dinas Pendidikan,” ujarnya.

 

Eveta menambahkan,  saat ini, dirinya pun beraktivitas sebagai staf tata usaha di SMPN 126 Jakarta dengan sukarela, tidak digaji dan tidak jelas status kepegawaiannya.

 

“Sejak Januari 2016 sampai dengan saat ini, gajinya tidak pernah dibayar karena SK saya ditahan oleh Dinas Pendidikan,” ujarnya.

 

Ditempat yang sama, Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Prabowo yang juga hadir dalam rapat dengan Komisi E DPRD DKI Jakarta itu mengaku sangat risih mendengarkan pernyataan dari para guru honorer yang mengaku dimintai uang oleh Dinas Pendidikan.

 

Ia pun meminta agar pernyataan dari para guru honorer tersebut untuk dibuktikan. “Jika ada tolong ditunjukan nama, berikan pada kami, itu pasti kami tindaklanjuti,” ujar Prabowo.

 

Dia mengingatkan, tuduhan yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya malah bisa dituding sebagai pencemaran nama baik.

 

Terkait adanya sejumlah guru honorer K-2 yang diputus kontraknya, menurut Prabowo, hal itu dilakukan karena adanya ketentuan bahwa kotrak hanya berlangsu satu tahun. “Dan tidak dapat diperpanjang,” ujarnya.

 

Menurut dia, harus dipahami bahwa kontrak individu, secara nyata dan bebas berlaku satu tahun dan bisa diperbaharui sesuai kebutuhan. “Bukan diperpanjang,” ujar Prabowo.

 

Menanggapi persoalan ini, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Very Yonnevil meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk memperhatikan nasib para guru honorer K-2 itu. “Apalagi saat ini, tenaga pendidik dan guru masih sangat dibutuhkan, untuk mendidik anak-anak bangsa Indonesia,” ujarnya.

 

Very juga meminta agar gaji dari guru yang belum dibayarkan oleh Dinas Pendidikan untuk segera dibayarkan. Menurut dia, persoalan ini juga akan dibawa dan dibahas dengan pimpinan dan jajaran Ketua DPRD untuk mencarikan solusi terbaik bagi para guru honorer K-2 itu.

 

“Karena tadi dari guru ada yang sudah setahun lebih tidak di bayarkan gajinya tetapi tetap mengabdi. Mungkin besok atau lusa, kami akan memanggil Kepala Dinas dengan ketua DPRD untuk memecahkan persoalan guru ini. Dan bagaimanapun mereka ini pendidik yang paling butuhkan di Jakarta. Sedangkan di Jakarta masih kekurangan tenaga guru kok,” ujar Very.(Nando)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*