Breaking News

Salah Satu Misi di Pertemuan COP 23 Jerman, Penghentian Penggunaan Energi Kotor

Salah Satu Misi di Pertemuan COP 23 Jerman, Penghentian Penggunaan Energi Kotor.

Di tengah berlansungnya Konferensi Perubahan Iklim Conference of the Parties (COP) di Bonn, Jerman pada 6-17 November ini, berbagai organisasi masyarakat sipil maupun individu dari seluruh dunia yang peduli pada keselamatan manusia dan seluruh makhluk hidup serta planet bumi melakukan aksi atau pawai iklim. Mereka menyuarakan keadilan iklim dan mendesak penghentian penggunaan energi kotor seperti batubara dan PLTU batubara yang telah membakar bumi dan menyebabkan perubahan iklim.

 

Salah Satu Misi di Pertemuan COP 23 Jerman, Penghentian Penggunaan Energi Kotor, menuturkan aksi tersebut merupakan bagian dari upaya menghentikan pengunaan energi kotor dan mendesak pemimpin dunia untuk secara serius mengatasi perubahan iklim dan mengoreksi secara mendasar paradigma pembangunan ekonomi global yang bertumpu pada energi kotor dan mematikan seperti batubara.

 

“WALHI sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil Indonesia dan masyarakat global mendesak agar dalam COP 23 para pemimpin dunia dan khususnya pemerintah Indonesia secara serius membahas nasib bumi dan keselamatan manusia yang terancam dari dampak perubahan iklim,” katanya dalam siaran persnya, Rabu (08/11/2017).

 

Pemerintah diminta mengambil langkah-langkah serius untuk menghentikan penggunaaan energi fosil khususnya batubara yang kotor dan mematikan, sebagaimana yang tertuang dalam Paris Agreement.

 

Direktur WALHI Sumatra Selatan, Hadi Jatmiko, mengatakan berbagai persoalan tambang batubara di Indonesia menjadi fakta yang tidak bisa ditutupi, yang berakibat pada penghancuran hutan dan wilayah kelola rakyat, pencemaran, krisis sosial budaya dan ekonomi, penghancuran sumber pangan dan bencana ekologis dan perubahan iklim.

 

“Upaya kami untuk mengambil bagian dalam aksi global ini, berbagai fakta buruk tambang batubara dan PLTU batubara dan krisis lingkungan hidup di berbagai wilayah di Indonesia juga terjadi di berbagai wilayah di dunia, sehingga solidaritas perjuangan dan penyatuan gerakan menjadi penting untuk dilakukan,” katanya.

 

Direktur WALHI Bangka Belitung, Ratno Budi, meminta agar para pemimpin dunia dan Indonesia khususnya untuk tidak melanjutkan solusi palsu dalam penanganan perubahan iklim, termasuk dengan atas restorasi yang pada akhirnya dibajak oleh korporasi.

 

“Kita tahu bahwa krisis lingkungan dan perubahan iklim berdampak besar bagi rakyat, khususnya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seperti Bangka Belitung. Industri ekstraktif begitu massif terjadi di pesisir dan pulau-pulau kecil, yang menambah kerentanan wilayah ini,” ujarnya.

 

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nur Masripatin mengatakan pertemuan COP 23 agak berbeda dengan sebelumnya, yaitu satu konferensi dalam konsep dua zona (One Conference, Two Zones Concept), dengan dua agenda utama COP-23 yaitu perundingan (negosiasi) dan nonperundingan.

 

“Secara umum, misi delegasi Indonesia pada COP-23, yaitu memastikan kepentingan Indonesia terakomodir dalam hasil pembahasan pengaturan rinci ‘Modality, Procedure, and Guidelines’ (MPGs) untuk pelaksanaan ‘Paris Agreement’,” katanya.

 

Beberapa persiapan telah dilakukan oleh Ditjen PPI KLHK selaku National Focal Point (NFP), antara lain pembentukan tim negosiator, tim sekretariat delegasi Republik Indonesia, tim paviliun RI, penyiapan kantor delegasi RI, penyiapan side event Indonesia dengan tema ‘Forest and Land Sector’, penyusunan dan penyampaian submisi Indonesia, penyusunan posisi delegasi RI, dan pedoman delegasi RI yang telah dimulai sejak Juni 2017.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*