Breaking News

Saksi Ahli: Advokat Memiliki Hak Imunitas, Tidak Dapat Dituntut Secara Pidana

Seorang advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, memiliki hak imunitas berdasarkan Undang-Undang (UU). Sehingga dia tidak bisa dituntut secara pidana.

Hal ini disampaikan ahli hukum pidana dari Universitas Pakuan Bogor, Jawa Barat, Dr. Youngky Fernando, saat menjadi saksi ahli di persidangan perkara dugaan merintangi penyidikan korupsi proyek e-KTP yang menjerat Fredrich Yunadi, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (21/05/2018).

Dalam kesaksiannya Youngky menuturkan, frasa “setiap orang” dalam pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tidak dan dapat dikenakan oleh siapa saja, namun dikecualikan untuk penegak hukum seperti profesi Advokat yang melekat pada Fredrich Yunadi.

“Karena profesi Advokat merupakan bagian dari penegak hukum, jika menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan, maka Advokat memilik imunitas dan tidak dapat dituntut secara pidana, hal ini dikorelasikan dalam pasal 50 KUHP,” kata Youngky saat menjelaskan kesaksiannya dihadapan majelis hakim.

Menurutnya, pasal 21 UU Tipikor merupakan delik umum dan bukan delik pidana pidana, yang berusaha melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan adalah peradilan umum bukan Pengadilan Tipikor.

“Hak imunitas penegak hukum juga melekat pada profesi Advokat, sehingga Advokat tidak termasuk yang dimaksud dalam pasal 21 UU31/1999,” tegasnya.

Lebih lanjut Youngki mengatakan, pengertian DELIK OBSTRUCTION of JUSTICE yaitu pada pasal 21 UU No 31/1999 jo UU No 20/2001. Dan berdasarkan doktrin hukum pidana bahwa rumusan delik meliputi unsur subyektif dan obyektif.

Adapun unsur subyektif yang menyangkut “barangsiapa” bukan untuk subjek para penegak hukum (Penyidik, JPU, Hakim dan Advokat).

“Karena mereka ini dalam menjalankan tugasnya dilindungi oleh ketentuan hukum. Dasanya adalah ketentuan International Bar Association(IBA) pasal 7, 8, dan 11 jo KUHP pasal 50 jo UU Advokat pasal 5 (1) jo UU No.48/2009 pasal 38(1) dan jo RUU-KUHP-Nasional Pasal 329,” katanya.

Adapun unsur “dengan sengaja,” berdasarkan Teori Kehendak, kata Youngky, antara niat dengan tujuannya harus menjelma menjadi suatu perbuatan yang nyata dan yang dilarang oleh Pasal 21 UU No 31/1999 Jo UU No20/2001.

Artinya, jika subyek hukum bermaksud mencegah terjadinya proses penyidikan terhadap  tersangka, maka proses penyidikan itu tidak akan terjadi.

“Tetapi faktanya, tersangka tetap diproses hingga ditetapkan menjadi terdakwa,” ujarnya.

Sedangkan tidak ada obyektif, lanjutnya, terkait dengan subjek hukum yang dilarang oleh pasal 21 UU No 31/1999 Jo UU No20/2001. Misalnya, memiliki niat dan tujuan hingga tercapainya maksud tersebut, yakni tidak terjadinya proses penyidikan terhadap tersangka. Jika tidak terjadi proses penyidikan terhadap tersangka, maka tidak mungkin tersangka akan menjadi terdakwa.

“Faktanya tersangka Setya Novanto menjadi terdakwa dan kini telah menjadi terpidana. Artinya, tidak ada perbuatan yang merintangi, mencegah, menggagalkan tersangka Setya Novanto untuk menjadi terdakwa hingga terpidana,” katanya.

Selain ITU, berdasarkan pasal 21 UU No31/1999 Jo UU No 20/2001 , terdakwa advokat merupakan, sebagai Penegak hukum Yang hearts menjalankan tugasnya mendapat Perlindungan hukum Oleh gatra.

Saksi ahli juga menyatakan, setelah adanya UU No. 18 tentang Advokat tahun 2003, di mana tugas-tugas advokat harus dilakukan dengan baik dalam persidangan maupun di luar persidangan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 26 / PUU-XI / 2013.

“Termasuk advokat dalam melaksanakan tugas sebagai advokat isi hukum, padahal dia sedang menjalankan tugas advokat, yang kemudian menjadi dewan penasihat dari lembaga advokat/PERADI. Bukan penyidik, JPU maupun hakim,” pungkasnya. (Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*