Breaking News

Sahkan Hak Angket Pengusutan Korupsi E-KTP di KPK, DPR Pro Koruptor

Sahkan Hak Angket Pengusutan Korupsi E-KTP di KPK, DPR Pro Koruptor.

Kalangan pegiat anti korupsi mengecam langkah DPR mengesahkan hak angket terhadap KPK. Tindakan DPR tersebut dianggap sewenang-wenang dan kontraproduktif terhadap upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, ada sejumlah aturan yang dilanggar saat sidang paripurna pengesahaan hak angket itu.

 

Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Lalola Easter, mengatakan pihaknya menilai pengambilan keputusan dalam siding paripurna pengesahan hak angket terhadap KPK itu tidak sah dan berlansung sepihak. Diterangkannya, ketentuan mekanisme angket diatur dalam Pasal 199 ayat (3) UU no. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR/DPRD dan DPD.

 

Ketentuan tersebut berbunyi ‘usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota DPR yang hadir’.

 

“Mekanisme ini justru tidak dilakukan oleh pimpinan sidang. Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah segera mengetok palu sidang untuk mengambil keputusan,” katanya dalam keterangan persnya, Jumat (28/04/2017).

 

Sementara interupsi dari anggota-anggota yang menolak pengambilan keputusan sidang tersebut justru diabaikan. Akibatnya, banyak peserta siding yang walk out dan tidak turut serta dalam voting.

 

Lola juga menilai, tindakan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah illegal dan sewenang-wenang. “Tindakan wakil ketua DPR yang memutuskan sepihak tanpa adanya persetujuan anggota, merupakan tindakan illegal dan sewenang-wenang,” ujarnya.

 

Bahkan, tindakan ini merendahkan hak masing-masing anggota DPR untuk memberikan sikap atas pengajuan hak angket tersebut. “Kewenangan pengambilan keputusan bukanlah hak pimpinan, melainkan pada anggota,” ujarnya.

 

ICW menegaskan, karena prosedur formal tidak terpenuhi, maka hak angket terhadap KPK cacat hukum dan tidak bisa dilanjutkan. “KPK tidak perlu datang ke forum yang illegal dan cacat hukum tersebut,” kata Lola.

 

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyebutkan hak angket yang diinisiasi beberapa anggota DPR menunjukkan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia ibarat bak perjuangan Nabi Musa melawan Firaun. “Hanya kepercayaan kepada Yang Maha Kuasa yang bisa membuat KPK percaya terus bisa dan berani melawan praktik korupsi yang sistematis, terstruktur dan massif tersebut,” katanya.

 

Dituturkan Dahnil, korupsi yang digawangi oleh para bandit-bandit politik yang bak Firaun merasa sangat berkuasa dan bisa melakukan apapun tanpa peduli dengan hukum yang berlaku. “Jadi, hak angket DPR yang diinisiasi oleh beberapa pihak ini bagi saya adalah praktik politisasi dan tekanan DPR terhadap KPK terkait dengan kasus e-KTP yang melibatkan banyak politisi Senayan itu,” sambungnya.

 

Dia melihat, saat ini kondisi KPK sangat suram, diserang dan dirusak dari dalam dan luar. “Jika politisi DPR peduli dengan agenda melawan korupsi, ingin memperbaiki dan mendukung KPK, kenapa mereka tidak buat hak angket terhadap polisi atau aparat keamanan lainnya, terkait dengan penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan yang sampai dengan detik ini tidak berhasil diungkap oleh pihak kepolisian,” tandasnya.

 

Sebelumnya, salah satu pengusul hak angket KPK, Taufiqulhadi, mengatakan pihaknya tidak dapat dipungkiri bahwa kinerja KPK mendapatkan penilaian yang baik dari masyarakat. Namun, hal itu bukan berarti prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak perlu menjadi perhatian.

 

“Apalagi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi KPK, Komisi III mendapatkan masukan tidak selalu berjalannya pelaksanaan tupoksi itu sesuai peraturan perundang-undangan dan tata kelola kelembagaan yang baik,” kata anggota DPR dari Partai Nasdem itu.

 

Taufiqulhadi mencontohkan, terkait tata kelola anggaran, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan KPK 2015 mencatat ada tujuh indikasi ketidakpatuhan KPK terhadap perundang-undangan. Indikasi ketidakpatuhan itu, antara lain kelebihan pembayaran gaji pegawai KPK yang belum diselesaikan atas pelaksanaan tugas belajar.

 

Selain itu, Komisi III DPR juga mendapatkan informasi ada ‘pembocoran’ dokumen dalam proses hukum seperti Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), dan Surat Cegah dan Tangkal (Cekal).(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*