Breaking News

RUU Terorisme Jangan Disahkan Dulu, Masih Banyak Yang Perlu Diperdalam

RUU Terorisme Jangan Disahkan Dulu, Masih Banyak Yang Perlu Diperdalam.

Pasca reses, Panitia Kerja (Panja) RUU Terorisme kembali akan melanjutkan pembahasan atas RUU Terorisme pada masa sidang I Tahun 2017-2018.

Sebelumnya dalam pembahasan terakhir 26 Juli 2017, Panja telah membahas Pasal 34 mengenai perlindungan saksi dan aparat penegak hukum. Salah satu perhatian Institute for Criminal Justice reform (ICJR) dalam masa pembahasan saat ini adalah soal minimnya hak-hak korban terorisme.

Direktur Eksekutif ICJR, Supriyadi Widodo Eddyono menuturkan, adanya banyak kelemahan terkait pemenuhan hak korban terorisme dalam Rancangan Undang Undang Pemberantasan Terorisme.

“Tidak ada satupun hak korban yang diperkuat dalam RUU. Justru RUU lebih mengatur mengenai tersangka atau terpidana sampai dengan urusan mengenai radikalisasi,” katanya dalam siaran persnya, Senin (04/09/2017).

Menurut Supriyadi, ada beberapa hal krusial terkait hak-hak korban dalam RUU Terorisme. Pertama, tidak ada pencantuman pengertian korban yang memadai. Dengan kata lain, RUU Terorisme tidak menjelaskan apa pengertian dari ‘korban’. Menurut dia, RUU ini sebaiknya mengadopsi standar minimal korban terorisme seperti dalam UU no. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Selain itu, dalam RUU tersebut tidak ada pencantuman hak korban terorime secara spesifik. “Lebih memprihatinkan lagi baik dalam UU Pemberantasan Terorisme tahun 2003 dan RUU Pemberantasan terorisme 2016, tim perumus juga tidak mencantumkan hak-hak korban terorisme secara lebih spesifik. Pengaturan serba minimalis terkait kompensasi, restitusi dan rehabilitasi pun tidak berupaya diperjelas,” bebernya.

ICJR juga mengkritik kompensasi bagi korban terorisme yang masih tergantung kepada pengadilan. Seharusnya pemberian kompensasi bagi korban bersifat segera, tanpa menunggu putusan pengadilan karena kompensasi ini jelas merupakan tanggung jawab negara lewat pemerintah. Menyamakan prosedur kompensasiyang hampir sama dengan restitusi jelas merugikan korban.

Supriyadi menyebutkan, pemberian kompensasi yang berbasiskan kepada putusan pengadilan sangat merugikan korban karena beberapa hal yakni. Pertama, tidak semua korban terorisme dapat diakomodasi namanya dalam putusan pengadilan. Karena putusan pengadilan, berdasarkan praktik, hanya mencantumkan nama-nama korban yang disebutkan dalam dakwaan jaksa, atau nama-nama korban yang dipanggil untuk memberikan keterangannya dalam sidang pengadilan.

Kedua, dengan adanya syarat kompensasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan, maka ada penafsiran yang keliru dari praktik. Bahwa pencantuman nama-nama korban yang mendapatkan kompensasi hanyalah tersedia dalam perkara-perkara dimana pengadilan telah menghukum terdakwa pelaku terorisme.

“Ketiga, dengan syarat kompensasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan, maka jaksa seharusnya yang mendorong permohonan kompensasi tersebut, namun karena UU tidak jelas memberikan kapan saatnya permohonan kompensasi didorong dalam pengadilan, maka jaksa bersifat menunggu atau pasif,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Pansus RUU Terorisme, Muhammad Syafii mengatakan, ada sejumlah permasalahan tentang penanganan korban terorisme. Pertama, pemerintah dan aparat penegak hukum lebih banyak mencurahkan perhatiannya pada pelaku, sementara korban terorisme penanganan belum maksimal.

Kedua, UU pemberantasan terorisme yang ada belum mengatur tentang penanganan korban secara komperensif. Termasuk apa yang menjadi hak korban dan apa yang menjadi kewajibannya.Problem berikutnya adalah penanganan korban masih bersifat parsial di setiap instansi dan lembaga dan belum terintegrasi. Sementara itu ada permintaan korban dan LSM terkait pengakuan hak korban terorisme untuk diatur dalam undang-undang.

Menurut Syafi’i, DPR dan pemerintah saat ini telah berupaya memasukkan persoalan penanganan korban aksi terorisme dalam UU. Upaya ini dilakukan agar ada aturan yang jelas tentang hak dan kewajiban terkait penanganan korban aksi terorisme.

“Arah perubahan RUU terorisme terkait korban tersebut berkisar pada pencantuman definisi korban tindak pidana teroris, pengaturan penanganan medis, psikososial dan hak kompensasi terhadap korban tindak pidana teroris. Juga mekanisme penanganan korban dari tahap krisis sampai tahap pemulihan, termasuk pengaturan sanksi oleh pihak yang mengabaikan hak korban teroris,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*