Breaking News

RUU Terorisme Disahkan, Definisi Terorisme Masih Bermasalah

RUU Terorisme Disahkan, Definisi Terorisme Masih Bermasalah.

Rapat paripurna DPR akhirnya mengesahkan Revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sementara itu, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) memprediksi sejumlah masalah akan terjadi setelah pengesahan tersebut.

Direktur Eksekutif ICJR, Anggara Suwahju menuturkan salah satu pembahasan yang cukup alot dalam Revisi UU Terorisme adalah pembahasan mengenai definisi terorisme. Definisi Terorisme ini memang tak pernah ditemukan dalam UU no. 15 tahun 2003. Demikian pula dalam UU no. 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

“Bahkan dalam RUU yang dirumuskan oleh pemerintah, pengertian terorisme ini juga sengaja tidak dicantumkan. Sedari awal pemerintah tidak merumuskan definisi mengenai terorisme,” ujarnya dalam siaran persnya, Jumat (25/05/2018).

Tak hanya itu, dalam rapat terakhir 24 Mei 2018 pun Menteri Hukum dan HAM membenarkan bahwa naskah RUU pemerintah tidak merumuskan definisi tindak pidana terorisme. Dalam perkembangan pembahasan, permasalahan definisi ini telah menuai perdebatan.

“Sedari awal masa pembahasan, ICJR selalu memberikan masukkan bahwa definisi terorisme sangat penting dan merupakan pintu masuk untuk mengatur materi muatan terkait tindak pidana terorisme. Jika tidak, maka peluang pelanggaran HAM dalam penegakan hukum terorisme akan terbuka lebar,” terang Anggara.

Ketentuan mengenai tindak pidana dalam RUU Perubahan UU Terorisme mulai dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 18, khusus dalam Pasal 9, Pasal 10A, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13, Pasal 13A Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 16A menyertakan unsur “tindak pidana terorisme” yang harus dibuktikan.

Sehingga definisi terorisme dalam Pasal 1 yang diputuskan tersebut sebagai unsur tindak pidana bagi pasal-pasal tersebut haruslah bersifat jelas, tidak karet, tidak multitafsir atau kabur dan tidak menghasilkan pengertian lain.

“Perumusan definisi harus hati-hati dan presisi termasuk menghindari terminologi yang kabur untuk menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan,” kata Anggara.

Definisi terorisme harus diletakkan pada perbuatan yang benar-benar memenuhi unsur terror dan penghasutan untuk melakukan terror yang digunakan dalam tujuan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme.

Sementara, definisi terorisme yang disepakati pemerintah dan DPR justru menimbulkan interpretasi yang kabur dan multitafsir. Pertama, unsur ‘yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal’, sangat jelas terlihat bahwa rumusan ini berpotensi menghadirkan penafsiran yang tidak jelas.

Kedua, unsur ‘dengan motif ideologi, politik dan gangguan keamanan’. Menyertakan unsur motif tersebut secara jelas akan menimbulkan kesulitan bagi aparat penegak hukum untuk membuktikan seluruh unsur tindak pidana terorisme terpenuhi. Padahal unsur motif tersebut rentan menjadikan delik terorisme menjadi delik poliitik.

“Dengan definisi yang telah disepakati tersebut, maka penegakkan hukum pidana terorisme tidak hanya menjadi sulit sekaligus juga rentan terhadap masuknya kepentingan-kepentingan lain di luar kepentingan penegakan hukum,” tandasnya.

Sementara itu, Paripurna DPR pada Jumat (25/5) akhirnya mengesahkan revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto yang didampingi Ketua DPR Bambang Soesatyo, serta para wakil ketua DPR, yakni Fahri Hamzah, Utut Adianto, dan Fadli Zon.

Tampak hadir mewakili pemerintah dalam rapat paripurna itu adalah Menkumham Yasonna Laoly dan Kepala BNPT Suhardi Alius. Tak ada interupsi dalam pengesahan RUU Antiterorisme itu. Fraksi-fraksi DPR menyetujui RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*