Breaking News

Rugikan Petani, Nelayan, Buruh dan Masyarakat Taat Pajak, Aktor Penyuap Pembahasan RUU Tax Amnesty Diserahkan ke KPK, Segera Usut!

Nama-nama anggota DPR yang diduga sebagai aktor yang berperan menggolkan RUU Pengampunan Pajak diserahkan ke KPK.

Dalam sejarahnya, penerapan Tax Amnesty atau pengampunan pajak, hanya Amerika Serikat dan Afrika Selatan yang disebut berhasil. Sisanya, semua negara yang mencoba-coba melakukan pengampunan pajak, kandas dan membawa dampak buruk terhadap perjalanan roda pemerintahan selanjutnya.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu (FSP BUMN Bersatu) Arief Poyuono mengatakan, memang di 20 Negara Bagian Amerika Serikat, pernah disebut berhasil ketika melakukan tax amnesty.

“Namun, sisanya, berbagai negara di dunia yang mencoba-coba hal yang sama, selalu gagal. Termasuk Indonesia yang pada 1984 pernah menerapkan tax amnesty. Namun dampaknya negative terhadap perilaku Wajib Pajak yang patuh membayar pajak, yang akhirnya mereka tidak mau membayar pajak karena rasa keadilan mereka sebagai pembayar pajak merasa didzolimi dan diperlakukan tidak adil oleh pemerintah,” ujar Arief Poyuono dalam keterangan persnya, Kamis (12/05/2016).

Sangat tidak dapat diterima oleh para wajib pajak yang selama ini patuh membayar pajaknya, ketika pemerintah menerapkan pengampunan pajak kepada para pengemplang pajak.

“Siapa saja sih para pengemplang pajak yang hendak diberikan tax amnesty itu? Ya mereka itu para penyeludup, penjahat BLBI, Bandar judi gelap, Bandar narkoba, mafia proverty, dan para koruptor yang masuk kategori penjahat ekonomi nasional,” ujar Arief.

Arief menjelaskan, ketujuh pejahat ekonomi nasional sebagai penerima pengampunan pajak itu masih ditambah dengan bonus yakni dibebaskan dari segala denda, bunga dan bebas dari ancaman hukuman pidana.

“Serta hanya membayar 1,5 persen dari pokok hutang pajak. Ini yang menciptakan rasa ketidakadilan bagi hampir 10 juta wajib pajak yang patuh membayar,” ujarnya.

Selama ini, lanjut dia, ketujuh penjahat ekonomi tersebut telah melakukan kerusakan ekonomi yang sangat massif dengan segala tindak tanduknya menjalankan kegiatan under ground ekonomi, seperti meyelundup, illegal logging, illegal fishing, korupsi dan juga menghancurkan kehidupan sosial dengan mengedarkan narkoba dan perjudian gelap serta penyeludupan miras (minuman keras).

Sedangkan penataan dan upaya keluar dari keterpurukan dan kerusakan ekonomi maupun upaya pembangunan nasional, selama ini dibiayai oleh para buruh, petani, nelayan dan masyarakat yang patuh membayar pajak.

“Karena itu, kami Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu berpendapat bahwa lumrah saja kalau para buruh, petani, nelayan dan masyarakat yang selama ini patuh membayar pajak akan menolak membayar pajak lagi jika tax amnesty diberlakukan oleh Jokowi,” ujar Arief.

Dia juga merasa hera dengan begitu getolnya para politisi di sejumlah partai politik bersama pemerintah hendak menggolkan RUU Tax Amnesty agar segera disahkan di parlemen.

Arief menyampaikan, tindakan para politisi itu, tentu saja bukan gratisan dalam meloloskan UU Tax Amnesty.

“Untuk mengeluarkan keputusan pemberlakuan pengampunan dosa bagi penjahat ekonomi dengan Undang Undang Tax Amnesty diduga penjahat ekonomi nasional telah mengeluarkan biaya pengamanan ratusan miliar rupiah, yang dioperasikan oleh oknum anggota DPR dari parpol pendukung Undang Undang Tax Amnesty dengan inisial MB, MA dan AK,” ungkap Arief.

Karena itu pula, Arief dan kawan-kawan telah melapor dan menyerahkan nama-nama yang diduga bermain gratifikasi dan suap dalam upaya penggolan RUU Tax Amnesty itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Semua dugaan adanya korupsi kerah putih dengan mengolkan Tax Amnesty, yakni nama-nama anggota DPR tersebut oleh Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu sudah diserahkan ke KPK. Jadi, ya siap-siap saja tertangkap datau kena operasi tangkap tangan oleh KPK,” pungkas Arief.(JR-1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*