Breaking News

Rugikan Negara Hingga Rp 630 Miliar, Penyidik Kejaksaan Agung Tetapkan Dua Tersangka Kasus Penyalagunaan Izin Ekspor Nikel

Kasus Gratifikasi Sertifikat Tanah, Kejagung Tahan Pejabat Eselon III BPN.

Penyidik pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan dua orang tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan (IPPKH) dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) serta penyalahgunaan menyangkut ekspor nikel oleh PT Kemakmuran Pertiwi Tambang (KPT) yang merugikan keuangan negara sebesar 630 miliar rupiah.

 

Direktur Penyidikan JAM Pidsus, Warih Sadono mengatakan, kedua tersangka yakni Direktur Utama (Dirut) PT KPT berinisial LBGS dan S selaku Mantan Kepala Badan Planologi di Kemenhut.

 

“Sudah kita tetapkan pertama S dan kedua LBGS. Duanya mantan pejabat di Kemenhut,” kata Warih Sadono di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (30/10/2017).

 

Warih menegaskan, penetapan tersangka tersebut dikarenakan sudah cukup barang bukti dan bukti pendukung lainnya terkait menyalahgunakan pemberian IPPKH dan ekspor nikel oleh PT KPT.

 

“Akibat tindakan mereka, negara diduga dirugikan sekitar 630 miliar rupiah,” ujarnya.

 

Pada kasus ini, kedua tersangka dikenakan ancaman hukuman selama 20 tahun seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31/1999 yang diubah dengan UU Nomor 20/2001.

 

Kasus ini berawal tahun 2009 saat Menteri Kehutanan menerbitkan IPPKH berdasarkan rekomendasi Bupati Halmahera Timur, Maluku Utara yang dipalsukan.

 

Akibat perbuatan itu, negara dirugikan akibat tidak disetornya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)  senilai 739.515.450 rupiah dan Dana Reboisasi (DR) senilai 43.799.698,23 dolar Amerika atau total kerugian negara sekitar 630 miliar rupiah.

 

Penyidik hingga kini sudah memeriksa 36 orang sebagai saksi. Kamis lalu penyidik memeriksa Bowo Heri Satwoko yang bekerja sebagai Kasubdit Penggunaan Kawasan Wilayah Hutan dan Bambang Setiawan sebagai Dirjen Minerba dan Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

 

Bowo Heri Satwoko menerangkan mengenai permohonan yang diajukan oleh PT KPT kepada Menteri Kehutanan dimana, salah satu persyaratannya tidak terpenuhi dalam pengajuan permohonan tersebut.

 

Bambang Setiawan menerangkan mengenai pertimbangan teknis dalam permohonan izin prinsip penggunaan kawasan hutan di Halmahera Timur oleh PT KPT.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*