Breaking News

Rugikan Negara Hingga Hampir 28 Miliar Rupiah, Pengusutan Korupsi Pengadaan Alat KB Susuk Di BKKBN Baru Sampai Pemeriksaan Kepada Kuasa Pengguna Anggaran

Rugikan Negara Hingga Hampir 28 Miliar Rupiah, Pengusutan Korupsi Pengadaan Alat KB Susuk Di BKKBN Baru Sampai Pemeriksaan Kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

Penyidik di Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus) masih memanggil dan memeriksa pejabat dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang bertugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bernama Sanjoyo.

 

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) M Rum menyampaikan, Tim Penyidik Pidsus memanggil Sanjoyo dalam kapasitasnya sebagai saksi.

 

Dalam pemeriksaan yang digelar pukul 10.00 WIB di Gedung Budar, Kejaksaan Agung itu, lanjut M Rum, Sanjoyo dimintai keterangan terkait pengadaan Susuk KB II/Implant Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun 2015 di BKKBN RI.

 

“Dipanggil dan diperiksa sebagai saksi,” ujar M Rum, di Komplek Kejaksaan Agung, Kamis (10/08/2017).

 

M Rum memaparkan, dari perhitungan sementara, kerugian keuangan negara yang terjadi dalam kasus ini mencapai Rp. 27.940.161.935,40,-.

 

“Untuk kasus ini, sudah sebanyak 14 orang diperiksa sebagai saksi,” tutur M Rum.

 

Penyidik pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung telah menetapkan dua orang yang menjabat sebagai Direktur Perusahaan dan satu orang berstatus pegawai biasa sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Susuk KB/ Implan II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter  di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk tahun anggaran 2014-2015.

 

Diungkapkan M Rum, ketiga orang tersangka itu terdiri dari dua orang Direktur perusahaan dan satu orang pegawai biasa.

 

Mereka adalah; inisial YW dengan pekerjaan Direktur Utama PT. Triyasa Nagamas Farma. YW ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-51/F.2/Fd.1/07/2017 tanggal 4 Juli 2017.

 

Kemudian ada LW, yang merupakan Direktur PT. Djaja Bima Agung. LW ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-52/F.2/Fd.1/07/2017 tanggal 4 Juli 2017.

 

Tersangka ketiga adalah KT, yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Kasi Penyediaan Sarana Program/ mantan Kasi Sarana Biro Keuangan BKKBN). KT sendiri ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-53/F.2/Fd.1/07/2017 tanggal 4 Juli 2017.

 

M Rum memaparkan, dalam kasus ini, Satuan Kerja Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR) pada Direktorat Jalur Pemerintah BKKBN Pusat melaksanakan kegiatan pengadaan Susuk KB/ Implan II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 191.340.325.000,- (seratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus empat puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

 

Anggaran itu bersumber dari APBN sesuai DIPA BKKBN. Pada saat proses pelelangan berlangsung, ada penawaran harga yang dimasukkan oleh para peserta lelang adalah berada dalam 1 (satu) kendali yakni, PT. Djaya Bima Agung yang juga sebagai peserta lelang.

 

“Sehingga, harga-harga tersebut adalah harga yang tidak wajar dan menyebabkan rendahnya tingkat kompetensi,” ujar M Rum.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*