Breaking News

Rocky Gerung Dilaporkan, Trial By The Mob Makin Marak

Rocky Gerung Dilaporkan, Trial By The Mob Makin Marak.

Kepolisian Republik Indonesia memerlukan Pedoman Kerja yang rigid dan akuntabel dalam memroses setiap laporan yang sering dilakukan dengan pengerahan massa atau trial by the mob. Oleh karena itu, Polisi harus cermat melakukan proses terhadap pelaporan.

Aparat penegak hukum diperingatkan agar tidak serta merta memroses segala laporan yang berkenaan dengan dugaan ujaran kebencian atau dugaan pencemaran nama baik maupun dugaan pelanggaran Undang Undang ITE. Sebab, di Indonesia saat ini kian marak pelaporan-pelaporan yang sifatnya trial by the mob.

Ketua Badan Pekerja Setara Institute Hendardi menjelaskan, pelaporan atas desakan trial by the mob adalah antidemokrasi dan cenderung menyalahgunakan aturan perundang-undangan.

Trial by the mob sendiri lebih menekankan adanya desakan massa untuk memroses laporan terhadap seseorang. Intinya desakan massa, bukan karena kebenaran hukum.

“Itu melanggar Hak Asasi Manusia. Aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian harus cermat dalam memilah laporan dari masyarakat. Tidak serta merta laporan yang bersifat trial by the mob itu sesuai undang undang,” tutur Hendardi, dalam keterangan persnya, Sabtu (14/04/2018).

Dengan melihat banyaknya jebakan pada pasal karet di UU ITE dan KUHP, menurut Hendardi, setiap dugaan penyebaran kebencian, ujaran atau pun SARA sering disalahguinakan.

Menurut Hendardi, Pasal 28 ayat 2 UU ITE berisi delik penyebaran kebencian atas dasar SARA. Demikian juga di aturan KUHP, pada Pasal 156a terdapat delik penodaan agama.

Dia mengatakan, sudah terlalu banyak contoh pelaporan dengan mempergunakan pasal karet yang terdapat di UU ITE dan KUHP. Semuanya itu, malah memasung kebebasan berpendapat di Indonesia sebagai Negara yang menjunjung tinggi demokrasi dan penegakan hukum.

Terbaru adalah pelaporan atas Rocky Gerung yakni akademisi UI dan salah satu pendiri Setara Institute, ke Polda Metro Jaya. Menurut Hendardi, pelaporan ini kembali mempertegas bahwa delik penyebaran kebencian atas dasar SARA dan juga delik penodaan agama adalah pasal karet.

“Pasal-pasal itu tidak memiliki batasan presisi pada jenis-jenis tindakan seperti apa delik itu bisa diterapkan. Dengan rumusan yang sumir delik-delik semacam itu bisa menjerat siapapun,” tuturnya.

Sejak awal, lanjut dia, Setara Institute menganggap ketentuan-ketentuan itu bermasalah dan memasung kebebasan dan hak asasi manusia.

“Kasus Rocky dan juga Ade Armando adalah contoh nyata terbaru, bagaimana kebebasan berpendapat dipasung dan bisa dikriminalisasi,” tutur Hendardi.

Menurut dia, yang dikatakan Rocky tentang diksi fiksi adalah bagian dari pengetahuan ilmiah yang bisa diuji secara logis dalam Ilmu Logika.

Sebagai pengetahuan, menurut Hendardi, maka Rocky bebas menyampaikannya dan bahkan justru memberikan pencerahan banyak orang yang selama ini melekatkan keburukan dan sifat negatif pada diksi yang netral itu.

Sebagai pengetahuan pula, maka seyogyanya pandangan Rocky cukup dijawab dengan pandangan yang membantahnya bukan dengan pelaporan pidana.

“Apalagi pernyataan itu disampaikan dalam forum diskusi dan tegas sekali tidak ada pretensi dan niat jahat merendahkan agama, kelompok, dan lain-lain,” ujarnya.

Menurut dia, Kepolisian semestinya pula tidak gegabah memproses laporan-laporan kasus seperti itu, karena kebabasan sesungguhnya hak setiap warga negara yang bisa dinikmati dan bukan dipasung.

“Pembatasan kebebasan berpendapat akan mematikan nalar kritis warga yang justru dibutuhkan untuk memperkuat dan mendewasakan kita berdemokrasi,” ujarnya.

Agar laporan-laporan kasus seperti itu tidak menjadi keranjang sampah, lanjut dia, apalagi banyak didasari oleh motif-motif politik, maka Polri mesti memiliki pedoman kerja yang rigid dan akuntabel dalam menangani laporan warga.

“Karena Polri bukan alat konstestasi politik, maka kecermatan menangkap motif pelaporan adalah bagian kunci yang harus menjadi pertimbangan Polri dalam bertindak. Jika tidak peka dan presisi dalam bertindak, trial by the mob akan menjadi pola penegakan hukum di Republik ini,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*