Presiden Jokowi diminta menentukan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang mampu menjadikan institusi Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan kerinduan masyarakat yakni sebagai institusi yang tanggap dan sigap terhadap laporan masyarakat serta cekatan menyelesaikan persoalan teri hingga kakap.
Sosok Kapolri yang begitu diyakini ada di tubuh Kepolisian saat ini. Dengan mengedepankan akseptabilitas atau keberterimaan masyarakat luas, Presiden Jokowi harus menentukan Kapolri dari kader Polri terbaik.
Koordinator Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menyampaikan, sejak 10 tahun terakhir, insitusi Kepolisian Republik Indonesia sudah mempersiapkan para kader calon pemimpinnya dengan system assesment.
Dengan demikian, lanjut dia, Polri sebenarnya punya banyak calon pimpinan. Untuk itu, menurut Neta, Presiden Jokowi diharapkan memilih calon Kapolri dari kader terbaik, yang punya integritas, dedikasi, pengalaman, prestasi, kepemimpinan, dan jaringan yang bisa diterima masyarakat luas, baik di internal maupun eksternal.
Dalam memilih calon Kapolri, lanjut Neta, Presiden diharapkan tidak mendengarkan suara-suara orang yang tidak jelas, yang tidak paham terhadap visi dan misi Polri ke depan. Patokan yang perlu diperhatikan Presiden adalah Pasal 11 ayat 6 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, yang menegaskan bahwa Calon Kapolri adalah perwira tinggi aktif, dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.
“Ke depan, Polri membutuhkan figur Kapolri yang bisa membangun soliditas organisasi secara utuh, mampu membawa Polri makin profesional dan modern, mampu membuat Polri cepat merespon laporan masyarakat, mampu menjaga keamanan, mampu menumpas kejahatan kelas teri maupun kakap, dan mampu menumpas para penjahat yang berseragam polisi di internal kepolisian,” ujar Neta S Pane kepada redaksi, di Jakarta, (Kamis (09/06/2016).
Dengan demikian, lanjut dia, Kapolri baru nantinya, bisa diharapkan berjalan maksimal dan bisa makin profesional dalam melayani masyarakat.
Lalu siapa calon Kapolri yang cocok? Menurut Neta, IPW menilai dari semua pati Polri, BG (Komjen Pol Budi Gunawan) dianggap yang paling pantas menjadi Kapolri menggantikan Badrodin Haiti.
“Sebab, Komisi 3 DPR sudah pernah menerima uji kepatutan BG dan DPR sudah menyetujui BG menjadi Kapolri. Dan sampai saat ini persetujuan itu tidak pernah dilakukan pencabutan,” ujar Neta.
Soal adanya kontroversi jika BG dilantik menjadi Kapolri, bagi Neta, adalah hal biasa saja. “Apalagi kontroversi itu muncul dari orang-orang yang tidak jelas. Seharusnya, Presiden tidak perlu mendengarkannya. Mengingat, belum ada pencabutan dari DPR. Dari semua calon, yang paling pantas ya masih BG tadi,” ujar Neta.
Meski ada wacana untuk memperpanjangan masa jabatan Kapolri saat ini, lanjut Neta, sebaiknya Presiden tetap berpegang pada Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. “Sebab, sosok calon Kapolri sebenarnya cukup banyak,” ujarnya.
Sementara itu, Presiden Jokowi sendiri masih belum menentukan langkah, apakah ada kemungkinan melakukan perpanjangan masa jabatan Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti atau menentukan Kapolri baru.
Presiden mengatakan, dirinya lebih menunggu masukan dan pertimbangan dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), masukan dari institusi Kepolisian itu sendiri serta masukan dari masyarakat.
“Saya mengikuti aturan dan undang-undang yang ada. Enggak mungkin nabrak,” kata Jokowi setelah mengikuti rapat kerja pemerintah di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 7 Juni 2016.
Status Kapolri saat ini sedang diperdebatkan karena dua hal, yaitu opsi penentuan lewat regenerasi atau perpanjangan masa jabatan. Bila perpanjangan jabatan dipilih, Badrodin Haiti akan menjadi Kapolri untuk dua tahun lagi.
Sedangkan jika regenerasi yang dipilih, akan ada tujuh orang komisaris jenderal yang bisa menjadi kandidat Kapolri. Beberapa di antaranya adalah Sestama Lemhanas Suhardi Alius, Kepala BNPT Tito Karnavian, Kalemdikpol Syafruddin, Inspektur Pengawasan Umum Dwi Priyatno, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Putut Eko Bayu Seno, dan Kepala BNN Budi Waseso.
Menurut Jokowi, hingga saat ini dirinya belum menerima nama calon Kapolri, sehingga belum memutuskan siapa sosok yang akan mengisi jabatan Kapolri yang sebentar lagi akan berakhir.
Saat ditanya kriteria, ia tidak menyebutkan sosok calon Kapolri yang diinginkan. Begitu juga ketika dimintai konfirmasi ada-tidaknya nama Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan dalam radar istana, Jokowi menuturkan belum ada nama yang diterimanya. “Belum sampai ke meja saya,” ucap Presiden.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan Presiden Joko Widodo sudah mengetahui nama-nama calon Kepala Polri. Ia menyebutkan tinggal menunggu waktu kapan diputuskan untuk diumumkan.(JR)
