Breaking News

Ribuan E-KTP Tercecer, Geprindo Dorong Mosi Tidak Percaya

Ribuan E-KTP Tercecer, Geprindo Dorong Mosi Tidak Percaya.

Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) mendorong DPR RI segera menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintah atas insiden tercecernya ribuan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau E-KTP.

Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) Bastian P Simanjuntak menegaskan, insiden itu menunjukkan ada ancaman serius bagi Indonesia.

“Ini bukan soal oposisi bersus pemerintah. Ini demi keselamatan bangsa dan negara Indonesia. Kami meminta dua per tiga anggota DPR RI harus bersepakat menggunakan hak menyatakan pendapat dengan mosi tidak percaya kepada Pemerintahan Jokowi atas peristiwa tercecernya E-KTP di Bogor,” tutur Bastian P Simanjuntak, di Jakarta, Selasa (29/05/2018).

Sekali lagi, tegas Bastian, anggota DPR jangan lagi menganggap permasalahan ini sebagai persoalan antara partai oposisi dengan partai pro pemerintah.

Dia pun menyatakan bahwa persoalan ini bukanlah persoalan menang atau kalah dalam pilkada 2018 atau pemilu 2019 nanti.

“Ini adalah permasalahan luar biasa yang menyangkut keselamatan Negara. Soalnya, E-KTP merupakan identitas Warga Negara Indonesia yang harus dijaga kerahasiaannya, sehingga dalam hal penanganan pengirimannya yang katanya rusak, harus ditangani dengan pengamanan yang ketat,” cetus Bastian.

Hingga saat ini, lanjut dia, masih misterius berapa ribu E-KTP sebenarnya yang diangkut oleh truk pengangkut. Sebab, menurut Bastrian, logikanya jika satu kardus jatuh dari truk dengan bak terbuka, tandanya kardus yang jatuh itu berada di posisi tumpukan paling atas.

“Artinya masih banyak kardus di dalam bak alias truk pengangkut penuh dengan kardus berisi E-KTP,” katanya.

Anehnya, menurut dia, Polisi malah terkesan terburu-buru menyimpulkan tidak ada pelanggaran hukum atas kejadian tercecernya ribuan E-KTP di Bogor. “Seperti ada yang ditutup-tutupi,” imbuhnya.

Perlu diketahui, lanjut Bastian, proyek E-KTP sejak awal sudah mengalami banyak persoalan besar. Persoalan itu melibatkan orang-orang “besar”. Mulai dari soal biaya yang di-mark up, chip E-KTP yang tidak berfungsi (KTP Plastik), server E-KTP yang ditempatkan di luar negeri, kejadian duplikasi E-KTP “aspal” yang dikirim dari Vietnam, dan seterusnya.

“Anehnya, Pemerintah Jokowi sepertinya tidak pernah serius untuk mengungkap secara tuntas segala persoalan yang menyangkut E-KTP. Jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi atas lemahnya kemananan terkait data kependudukan E-KTP demi tujuan politik tertentu. Ini sangat berbahaya dan bisa mengancam keselamatan negara,” beber Bastian.

Dalam situasi tidak tuntasnya penanganan E-KTP, lanjutnya, maka sudah sewajarnya DPR menyatakan sikap dengan menggunakan haknya untuk tidak percaya lagi kepada pemerintah.

“Empat tahun pemerintah Jokowi berkuasa, faktanya pemerintah tidak mampu menyelesaikan persoalan E-KTP. DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat harus bersuara atas nama rakyat, karena rakyat sudah tidak percaya lagi dengan pemerintah,” pungkas Bastian.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*