Breaking News

Revisi UU Pilkada, Deparpolisasi Dan Derakyatisasi Adalah Isu Menyesatkan

Revisi Undang Undang Pilkada, Deparpolisasi dan Derakyatisasi Adalah Isu Menyesatkan.

Wacana revisi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada), di isukan mempersulit syarat untuk pencalonan kepala daerah yang maju melalui perseorangan.

Ketua Srikandi Hanura Miryam S Haryani mengatakan, perlunya dilakukan revisi terhadap Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada dikarenakan masih banyaknya persoalan yang belum mengakomodir kepentingan para calon dalam Undang Undang.

“Misalnya, mengenai munculnya terkait anggaran dan pencalonan, yang paling krusial di periode kemarin  setelah disahkannya UU Pilkada,” kata Haryani saat Diskusi Koalisi Mandiri untuk Pemilu Demokratis (KMPD), “Revisi UU Pilkada  antara Parpolisasi dan Derakyatisasi, di Gedung PGI Graha Oikoumene, Jalan Salemba Raya No 10, Jakarta Pusat, Jumat (18/3/2016).

Haryani menjelaskan,  terkait anggaran, perlu difokuskan. Dia mengatakan, anggaran Pilkada masih dicantumkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun dalam pelaksanaannya, banyak incumbent yang menyalagunakan anggaran itu untuk pemenangan dirinya sendiri.

“Karena kalau memang masih APBD  banyak manipulasi, banyaknya petahana (incumbent) yang menggunakan fasilitas negara yang masih terus berlanjut. Harusnya, semua anggaran pilkada bersumber dari APBN, dan kita sudah mengusulkannya periode kemarin sebelum revisi sekarang ini,” kata Haryani.

Pasca Pilkada Serentak 9 Desember 2015, lanjut dia, masih juga menyisakan Pilkada yang tertunda. Paling tidak ada sembilan daerah yang belum selesai melaksanakan Pilkada pada hari itu.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak yang digelar akhir 2015, lanjut dia, ada beberapa isu yang menjadi perlu untuk dilakukan revisi dalam Undang Undang, terutama berkenaan dengan persyaratan calon perseorangan agar tidak begitu mudahnya persyaratannya.

“Buat isu krusial ini, tidak bisa dijawab sekonyong-konyong hanya berharap pada Perpu. Karena itulah, maka perlu dilakukan revisi Undang Undang Pilkada,” ujar Haryani.

Beberapa poin lain yang juga diusulkan agar dilakukan revisi yakni terkait pencalonan, proses kampanye, pemungutan dan rekapitulasi suara, serta proses rekrutmen calon.

“Bagaimana rekruitmen kepada calon yang memang dari segi umur, tes kesehatannya, ada  yang sudah terpilih baru dipermasalahkan. Kemudian ditangkap BNN karena kasus narkoba. Ini semua persoalan sejak rekurtmen,” ungkap dia.

Kemudian,  persoalan penegakan disiplin oleh penyelenggara pemilih. Menurut dia, penyelenggara pemilu juga perlu disoroti. Dengan partisipasi pemilih yang hanay di bawah 50 persen pada Pilkada 2015, tentu membuat trenyuh.

“Di alam demokrasi yang memang orangnya tidak mau datang pada pencoblosan dalam Pilkada Serentak, padahal Pilkada serentak ini sudah booming, sejak tiga tahun lalu.  Apakah karena kurang sosialisasi sehingga peran peserat kurang aktif?” ujar dia.cobolsan di pilkada serentak. Padahal pilkada serentak ini cukup sudah dibumingkan sejak tiga tahun yang lalu, apakah kurang sosialisasi apa bagaimana,” tanya dia.

Haryani juga menyampaikan, bahwa penyederhanaan penanganan sengketa pencalonan dan sengketa hasil masih jadi permasalahan yang cukup krusial.

Pembatasan dana kampanye, dan dana kampanye juga tidak luput dari evaluasi yang harus dibahas dalam revisi UU Pilkada itu.

“Ada sepuluh sampai dua belas syarat ini yang kita bahas di komisi dua. Kebetulan saya tidak dikomisi dua lagi, tapi kami terus mengikuti perkembangannya, namun isu krusial yang lebih dominan hanya dua yakni, mengenai pencalonan dan anggaran,” kata Haryani.

Karena itu, lanjut Haryani, sangat menyesatkan bila substansi dan pokok persoalan dalam revisi Undang Undang Pilkada dipelintir. “Janganlah masyarakat ini di bawah, diarahkan terhadap penyesatan isu soal deparpolisasi dan derakyatisasi,” ujar dia.

Haryani menjelaskan, bahwa pencalon yang maju melalui partai politik maupun independen, sama-sama sah menurut Undang Undang, sehingga tidak ada istilah deparpolisasi dan derakyatisasi.

“Isu ini tidak perlulah digembar gemborkan, karena kalau kita terus digulirkan hadirnya isu deparpolisasi. Akan salah kaprah dan menciptakan ketakutan atas partai politik, demikian juga dengan calon perseorangan,” katanya.

Jadi, lanjut dia, isu bahwa ada derakyatisasi hanyalah isapan jempol belaka, dan wacana itu hanya merupakan isu yang menimbulkan ketakutan terhadap partai politik.

Sebetulnya, kata dia, di dalam Undang Undang Partai Politik pun sudah jelas dicantumkan bahwa salah satu fungsi didirikannya partai politik adalah untuk memberikan pendidikan politik yang baik terhadap masyarakat.

“Kalau misalnya partai politik tidak menciptakan pendidikan politik dan rekrutmen politik, atau, istilahnya hadir pada saat hanya pilkada, Pileg, Pilpres itu sangat disayangkan. Sangat disayangkan jika parpol hanya hadir dalam even-even tertentu saja,” ujarnya.

Haryani mengingatkan, hadirnya parpol dalam alam demokrasi, haruslah didekatkan dan menjadi milik rakyat.

“Adanya partai politik berarti adanya rakyat, adanya rakyat pasti ada partai politik adanya negara.Saya tidak setuju dengan deparpolisasi dan derakyatisasi, karena ini isu yang sangat menyesatkan,” papar dia.(Jimmi)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*