Breaking News

Revisi Undang Undang Perikanan Harus Sejahterakan Nelayan dan Pekerja Perikanan

Revisi Undang Undang Perikanan Harus Sejahterakan Nelayan dan Pekerja Perikanan.

Revisi Undang Undang Perikanan seharusnya menjadi pintu masuk bagi kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan di Indonesia.

 

Ketua DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata mengatakan, revisi ini seharusnya melakukan porsi yang besar dengan pembagian usaha perikanan dengan menekankan kegiatan pasca-produksi.

 

“Dengan menekankan kegiatan pasca-produksi akan meningkatkan nilai komoditas perikanan yang dapat bersaing di dalam maupun di luar negeri,” ujar Marthin, Senin (27/02/2017).

 

Dia menjelaskan, Permasalahan Undang Undang Perikanan sebelumnya yang diatur dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tidak memiliki pengaturan mengenai pasca-produksi.

 

Secara politik hukum, lanjut dia, Undang Undang Perikanan berfokus berat kepada kegiatan Produksi. Hal ini dilihat dari lebih dari 100 pasal dalam UU Perikanan, sebanyak 52 persen membahas tentang produksi; sebanyak 29,4 persen membahas tentang praproduksi; 15 persen mengatur tentang pra hingga pasca produksi; dan hanya 17,6 persen membahas tentang pasca produksi.

 

Revisi UU Perikanan dengan draft terakhir tertanggal 13 Februari 2017 masih berbicara di tataran yang sama bertumpu kepada aspek produksi.

 

Di sisi lain, Dari lebih dari 13 juta tenaga kerja di sektor perikanan, sebanyak 51 persen beraktivitas di produksi (tangkap dan budidaya), 38 persen di pemasaran, dan hanya 11 persen di sektor pengolahan.

 

“Padahal dengan lapangan kerja yang terbuka di bagian pasca produksi yaitu di pengeolahan maka akan membuka lapangan pekerjaan yang lebih besar,” ujar Marthin.

 

Namun, lanjut dia, semua itu tentu dengan adanya perlindungan pekerja yang baik meliputi kondisi kerja yang layak, perlindungan asuransi dan masa tua, pengawasan ketenagakerjaan yang kuat hingga masalah pengupahan.

 

“Hal tersebut juga tidak diatur Revisi Undang-Undang Perikanan,” katanya.

 

Lebih lanjut, permasalahan lintas kementerian dan lembaga patut menjadi perhatian khusus.

 

Khususnya terkait dengan hasil uji 226 sampel kapal ikan yang uji petik oleh KKP pada tahun 2015.

 

Hasilnya menunjukkan terdapat lebih dari 80 persennya melakukan mark-down berat kotor (gross tonnage) menjadi kurang dari 30 GT.

 

Hal ini berimbas kepada penyelundupan kewajiban pajak hingga pungutan hasil perikanan dan diperparah dengan mengakses bahan bakar minyak yang disubsidi oleh negara. Permasalahan ini tidak diselesaikan oleh revisi UU Perikanan.

 

Terakhir, terkait dengan nelayan kecil yang masih dihadapkan dengan rezim pengaturan yang sama yang akan kembali memarjinalkan mereka dengan pengaturan yang lemah terkait dengan tenurial.

 

Nelayan kecil diberikan kebebasan menangkap ikan di seluruh wilayah Indonesia tetapi tidak ada upaya untuk melindungi wilayah perikanan tangkap yang telah dimanfaatkan secara turun temurun.

 

“Pada akhirnya nelayan kecil berada dalam situasi terpaksa kompetisi dengan nelayan atau sektor perikanan skala lainnya belum dihadapkan dengan perampasan laut dan tanah melaui proyek reklamasi, infrastruktur di pesisir, dan proyek pariwisata yang meminggirkan warga,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*