Breaking News

Revisi Undang Undang Anti Terorisme Jangan Lupakan Hak-Hak Korban

Revisi Undang Undang Anti Terorisme Jangan Lupakan Hak-Hak Korban.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengapresiasi kecepatan penanganan para korban bom di Kampung Melayu pada Rabu (24/5/2017), termasuk reaksi tanggap darurat yang dilaksanakan aparat keamanan beserta para unit medis di berbagai rumah sakit di wilayah Jakarta yang telah sigap membantu para korban serangan bom. Meski demikian Revisi Undang Undang Terorisme perlu secara khusus mengatur soal pemenuhan hak-hak korban terorisme.

 

Direktur Eksekutif ICJR, Supriyadi Widodo Eddyono mengatakan, pemerintah punya tanggung jawab merehabilitasi seluruh korban terorisme. Pemberian rehabilitasi Ini dapat mengurangi derita para korban.

 

“Namun pemerintah dan lembaga terkait, khususnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) perlu dingatkan agar tetap memberikan layanan pasca darurat medis secara konsisten,” katanya dalam keterangan persnya, Kamis (25/05/20170.

 

Supriyadi mengingatkan, para korban memerlukan layanan rehabilitasi sampai pada tahap penyembuhan, termasuk pemberian  layanan medis, psikologis, psikososial, restitusi dan kompensasi. Jangan sampai pasca darurat medis, seluruh korban masih diabaikan hak-haknya.

 

“Saat ini pembahasan RUU terorisme belum memberikan pengaturan yang memperkuat hak hak korban terorisme. ICJR mengingatkan pemerintah dan DPR agar tidak melupakan aspek korban dalam perubahan UU Terorisme,” tuturnya.

 

Aspek pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana terorisme adalah hal yang penting, namun ICJR mendorong agar pemerintah dan DPR juga memperhatikan dengan serius hak-hak korban terutama yang mendapatkan dampak langsung dari serangan terorisme.

 

“Salah satu persoalan mendasar adalah dikarenakan prosedur yang begitu memberatkan korban, mulai bantuan emergency, layanan medis psikologis psikososial, penggantian finansial bagi korban, restitusi atau kompensasi,” tandas Supriyadi.

 

Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merasa prihatin dengan kembali jatuhnya korban jiwa dan luka-luka akibat aksi bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu (24/5) malam. Untuk memastikan pemenuhan hak para korban, LPSK langsung berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk dari Mabes Polri dan rumah sakit yang menjadi rujukan para korban.

 

Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan, pihaknya mengecam aksi terorisme yang kembali mengguncang Indonesia. LPSK prihatin dan berduka atas jatuhnya korban tewas dari pihak kepolisian dan mereka yang menderita luka-luka.

 

“LPSK bersedia memberikan bantuan medis bagi para korban yang saat ini tengah dirawat di rumah sakit,” katanya.

 

LPSK sendiri mendukung segala upaya negara dan Polri dalam memerangi aksi terorisme. Sebab, perlindungan terhadap saksi dan korban dalam tindak pidana terorisme merupakan satu satu kasus prioritas yang ditangani LPSK sesuai amanat Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

 

LPSK juga mengapresiasi pihak-pihak yang sudah proaktif membantu korban, termasuk dalam hal pembiayaan awal perawatan korban di rumah sakit. Sementara untuk biaya pemulihan para korban selanjutnya, LPSK siap untuk membantu.

 

Menurut Edwin, belajar dari korban-korban terorisme sejak peristiwa Bom Bali hingga Bom Thamrin, pemulihan terhadap korban terorisme biasanya memakan waktu yang tidak sebentar.

 

“Karena itu pendataan korban sangat penting dan LPSK berharap dapat bekerja sama dengan semua pihak bagi pemulihan korban,” tandasnya.(JR)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*