Breaking News

Reshuffle Kabinet Jilid II, Jokowi Malah Lebih Kedepankan Kekuasaan Politik

Reshuffle Kabinet Jilid II, Presiden Jokowi lebih takutkan kursi kekuasaannya tidak aman.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengumumkan perombakan kabinet atau reshuffle jilid II di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

 

Sebelum mengumumkan daftar nama menteri baru dan yang akan dirotasi, pria yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan kondisi yang dialami Indonesia dalam menghadapi tantangan-tantangan ekonomi yang tidak mudah.

 

Orang nomor satu di Indonesia itu mengungkap bahwa, pemerintah harus cepat dalam bertindak untuk mengatasi pengentasan kemiskinan, kesenjangan ekonomi, memperkuat ekonomi nasional dalam menghadapi tantangan ekonomi dunia yang tengah melambat, dan menghadapi persaingan global.

 

“Saya menyadari tantangan-tantangan terus berubah dan membutuhkan kecepatan kita dalam bertindak dan memutuskan. Langsung dirasakan rakyat baik jangkan pendek, menengah dan panjang,” kata Jokowi di Komplek Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/7/2016).

 

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fadli Zon mengatakan, di jajaran Kabinet tentu ada yang bagus dan kurang dalam mengemban tugas yang sudah dimandatkan kepada setiap menteri. Tetapi, lanjut dia, jangan sampai pemilihan perombakan kabinet ini salah terus dalam memilih. “Jadi ada yang baru sekedar satu tahun tapi sudah diganti,” ungkap Fadli Zon di Komplek Parlemen.

 

Kalau salah-salah terus, kata dia, kemudian dirombak-rombak juga, berarti kesalahan bukan kepada orangnya, tapi kepada yang memilihnya.

 

Meski begitu, Fadli Zon meminta Presiden Jokowi supaya mengutamakan janjinya untuk memilih orang-orang yang profesional di bidangnya masing-masing.

 

“Jadi itu saya kira, yang kita tahu, yang kita dengar, dan kita saksikan janji presiden ketika itu,” ujar Fadli Zon.

 

Selain itu, Politisi partai Gerindra itu menilai bahwa reshuffle yang dilakukan pemerintahan Jokowi ini sudah banyak mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik.

 

“Saya kira itu lebih menjadi suatu konsolidasi politik. Jadi kabinet lebih mengutamakan konsolidasi politik ketimbang konsolidasi ekonomi maupun konsolidasi yang menjalankan program-programnya,” pungkasnya.(Jimmi)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*