Breaking News

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Harus Menjamin Kedaulatan Masyarakat

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Harus Menjamin Kedaulatan Masyarakat.

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) bersama dengan Layar Nusantara, Forum Nelayan Jawa Tengah dan Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia menilai rencana percepatan pengesahan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berpotensi merampas ruang hidup masyarakat pesisir di Jawa Tengah.

 

Catatan kritis pun disampaikan oleh KIARA di Diskusi Publik pada tanggal 6 Maret 2018 di Gedung Adipura Kota Tegal, Jawa Tengah.

 

Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati menyampaikan, saat ini sejumlah provinsi di Indonesia tengah mempercepat penyusunan Rencana Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) untuk pengelolaan ruang lautnya.

 

RZWP3K merupakan amanat Undang-Undang (UU) No. 27 Tahun 2007 jo UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang wajib disusun dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Provinsi.Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang kini sedang mempercepat pengesahan Draf Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) RZWP3K.

 

“Sejauh ini, setidaknya terdapat tiga catatan kritis yang disampaikan oleh KIARA di tengah upaya percepatan penyusunan Rencana Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Jawa Tengah,” tutur Susan, Selasa (06/03/2018).

 

Pertama, berdasarkan hasil analisa KIARA bersama dengan Layar Nusantara dan Forum Nelayan Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diketahui masih menggunakan data Badan Informasi Geospasial (BIG) 2013.

 

“Data ini bukan hanya sudah tidak memiliki relevansi lagi, tapi juga berpotensi meningkatkan perampasan ruang hidup masyarakat pesisir di Jawa Tengah,” ujarnya.

 

Kedua, Forum Nelayan Jawa Tengah melihat dalam proses penyusunan draf Ranperda RZWP3K masih belum menjamin adanya keterlibatan aktif masyarakat pesisir. Dengan kata lain, draf ini tidak berasal dari aspirasi dan kepentingan kehidupan masyarakat pesisir.

 

Adanya ruang kosong partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan draf Ranperda RZWP3K jelas menjadi proyek ‘bancakan’ besar bagi investasi asing untuk mengeruk dan mengeksploitasi sumder daya alam serta kekayaan laut di Provinsi Jawa Tengah.

 

Ketiga, di dalam Draf Ranperda RZWP3K disebutkan adanya pasal pengaturan tentang izin lokasi, dimana setiap orang termasuk nelayan harus mengajukan izin pengelolaan.

 

“Pasal ini tentu pada dasarnya merupakan praktik diskriminasi terhadap masyarakat pesisir yang akan terus memiskinkan kehidupan mereka sekaligus menghilangkan kontrol serta akses masyarkat terhadap lautnya,” ujarnya.

 

Secara prinsip, lanjut dia, KIARA menilai Draf Ranperda RZWP3K Provinsi Jawa Tengah bertentangan dengan UU No. 27 Tahun 2007 jo UU No. 1 Tahun 2014 yang mengamanatkan keterlibatan aktif masyarakat pesisir dalam penyusunan Ranperda RZWP3K.

 

“Pasal 14 UU No. 1 Tahun 2014 jelas mengamantkan keterlibatan aktif masyarakat dalam penyusunan Ranperda RZWP3K. Namun, faktanya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melanggarnya. Kami menilai Draf Ranperda RZWP3K Provinsi Jawa Tengah tidak sesuai dengan UU,” tegasnya.

 

Secara khusus, Susan Herawati mengkritik penggunaan data lama untuk menetapkan draf Ranperda RZWP3K Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.

 

“Ini adalah bentuk menipulasi data yang tidak boleh dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini lebih dapat digunakan untuk meligitimasi seluruh kebijakan yang akan merugikan masyarakat pesisir, meski kemasannya terlihat menguntungkan,” katanya.

 

Nelayan Tradisional dari Forum Nelayan Jawa Tengah Sugeng Triyanto menambahkan, Forum Nelayan Jawa Tengah meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk merubah substansi Ranperda RZWP3K Provinsi Jawa Tengah serta memberikan ruang yang sangat besar kepada masyarakat pesisir untuk menjadi stakeholder utama dalam menentukan pengelolaan ruang laut di Jawa Tengah.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*