Breaking News

Rekrutmen Pendamping Desa Bermasalah, Ribuan Warga Nias Terlantar

Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Teluk Dalam, Nias Selatan, Faudu N Bawamenewi: Sampai hari ini tidak ada sikap pemerintah terhadap peserta ujian yang digagalkan itu. Kami mendesak pemerintah pusat turun tangan dan tidak tinggal diam dengan kondisi ini.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (P3MD) diminta turun tangan ke daerah-daerah untuk menyelesaikan persoalan pelik yang ditimbulkan dalam proses rekrutmen Pendamping Desa yang kian banyak menimbulkan konflik di masyarakat Desa.

Laporan di sejumlah daerah, menunjukkan adanya proses rekrutmen pendamping desa yang bermasalah, selain permainan panitia rekrutmen yang sangat kental, penjadwalan yang bermasalah, hingga dugaan permainan suap mewarnai rekrutmen.

Seperti yang disampaikan Faudu N Bawamenewi, Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Teluk Dalam, Nias Selatan, Sumatera Utara, untuk lima Kabupaten dan Kota di Pulau Nias, tidak dilaksanakan proses rekrutmen Pendamping Desa itu.

Ratusan desa yang berada di wilayah itu, hanya dijanji-janjikan akan digelar proses rekrutmen yang fair.

“Sejak satu bulan lalu, hingga Juni 2016 ini, sebanyak 5 kabupaten dan kota di Pulau Nias, tidak ada proses rekrutmen TA, PD dan PLD. Telah terjadi upaya pembodohan dari panitia dan pemerintah yang melakukan rekrutmen kepada masyarakat di Nias,” ujar Faudu N Bawamenewei, Jumat (10/06/2016).

Dijelaskan pria yang merupakan Koordinator Warga Nias Korban Rekrutmen Pendamping Desa ini, tindakan semena-mena dan sepihak dilakukan panitia seleksi di tingkat Provinsi, dan mengganjal proses rekrutmen di Nias.

“Jadi, untuk Pulau Nias ini, panitia pernah mengeluarkan pengumuman tertanggal 27 Mei 2016 tentang adanya proses rekrutmen yang diselenggarakan di Kampus USU (Universitas Sumatera Utara) Medan. Proses seleksinya akan dilaksanakan keesokan harinya yakni pada 28 Mei 2016. Anda bisa bayangkan, dari Pulau Nias ke Kota Medan bagaimana prosesnya bisa berangkat. Transportasi yang sulit, jarak yang sangat tak memungkinkan untuk segera terbang dari Nias ke Medan. Informasi rekrutmen saja baru tiba di Nias pada sore jelang malam pada tanggal 27 Mei itu,” ungka Faudu.

Meski begitu, lanjut dia, sebanyak 1500-an warga Pulau Nias, pada malam hari tanggal 27 Mei itu berupaya keras agar mendapatkan tiket transportasi atau pesawat ke Medan. Dengan harapan, keesokan harinya mereka bisa tiba tepat waktu dan bisa mengikuti proses seleksi di Kampus USU.

Namun apa yang terjadi? Menurut Faudu, keesokan harinya, mereka tiba di Kota Medan, di Kampus USU untuk mengikuti proses seleksi dan ditolak oleh panitia untuk mengikuti tahapan seleksi.

“Memang ada sebagian yang tiba terlambat di lokasi ujian. Sebab, sudah pontang-panting mencari tiket pesawat dari Pulau Nias ke Medan pada malam itu, ya tentu banyak yang belum kebagian. Sebanyak 1500-an peserta ada yang tiba duluan, ada juga yang terlambat tiba. Tetapi apapun itu, masa kami ditolak begitu saja? Ini diskriminasi,” ujar Faudu.

Dengan kekecewaan karena tidak diperbolehkan mengikuti tes tertulis hari itu, lanjut Faudu, para peserta rekrutmen dari Pulau Nias mencoba bertahan dan meminta kebijaksanaan Panitia agar diperbolehkan melaksanakan ujian tertulis susulan pada hari itu.

Namun, menurut Faudu, respon dari panitia sangat tidak manusiawi. Bahkan, sempat terjadi perdebatan dan adu mulut. “Kami diterlantarkan begitu saja di lokasi ujian,” ujarnya.

Selang beberapa waktu bertahan, para peserta dari Pulau Nias itu berembug sesama mereka dan meminta kembali kebijakan panitia agar diberikan waktu khusus untuk mengikuti ujian tertulis itu.

Nah, agar tidak terjadi gontok-gontokan, panitia pun mengambil sikap yakni akan menggelar ujian khusus bagi peserta dari Pulau Nias. Tetapi pelaksanaannya dilaksanakan pada 8 Juni 2016 di Pulau Nias. Dengan mengeluarkan Surat Edaran Panitia bahwa ujian khusus itu pasti akan dilakukan di Pulau Nias.

Atas penjelasan dari Panitia itu, lanjut Faudu, para peserta pun bersedia pulang kembali ke Pulau Nias dan akan menunggu proses seleksi yang dilaksanakan secara khusus di Pulau Nias yakni di Gunung Sitoli.

Ternyata, lanjut Faudu, hingga tanggal yang ditentukan itu tiba, tak sedikit pun ada kepastian bahwa panitia akan menggelar ujian itu di Nias.

“Kami tanya sana sini, tidak ada penjelasan. Kami pun tidak tahu sebab musabab digagalkannya ujian itu. Akhirnya, pada Rabu tanggal 8 Juni 2016 itu gagal dan tidak ada ujian yang dilakukan di Nias. Kami sangat kecewa, dan kami meminta pemerintah pusat segera merespon persoalan ini,” ujar dia.

Diungkapkan Faudu, hingga hari ini, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM) di 5 Kabupaten dan Kota di Pulau Nias belum ada sikap atas hal itu.

“Sampai hari ini tidak ada sikap mereka terhadap peserta ujian yang digagalkan itu. Kami mendesak pemerintah pusat turun tangan dan tidak tinggal diam dengan kondisi ini,” ujarnya.

Kementerian Desa PDTT memang telah kembali membuka seleksi gelombang kedua penerimaan Pendamping Desa atau Penerimaan Pendamping Dana Desa Tahun 2016 Penerimaan Pendamping Dana Desa Tahun 2016 untuk memenuhi kebutuhan jumlah personil pendamping dana desa sebanyak 19.096 orang tenaga pendamping profesional yang memenuhi syarat dan kualifikasi yang sudah ditentukan oleh Kemendesa.

Seleksi Penerimaan Pendamping Desa tahun 2016 dimulai tanggal 04 Mei 2016 sampai dengan 16 Mei 2016. Adapun rincian formasi kebutuhan pendamping dana desa pada tahun 2016 yakni, kuota tenaga ahli pendamping masyarakat (TAPM) sebanyak 1.600 orang, Pendamping Desa (PD) sejumlah 10.893 orang, serta Pendamping Lokal desa (PLD) mencapai 6.603 orang.

Menurut Dirjen PPMD Kemendesa Ahmad Erani Yustika, setiap satu orang PLD akan bertanggungjawab pada empat desa, sedangkan formasi PD akan ditempatkan di kecamatan yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah desa. Adapun formasi TAPM akan ditempatkan di kabupaten/kota yang akan terdiri dari enam macam unit kegiatan.

Selain itu, Dirjen PPMD Kemendesa Ahmad Erani Yustika juga menegaskan bahwa pelaksanaan seleksi rekrutmen atau penerimaan pendamping desa akan melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta perguruan tinggi negeri.

“Kami menggandeng satu universitas negeri di masing-masing provinsi untuk membantu tahapan seleksi tertulis dan wawancara,” ujarnya.

Dia menjelaskan, tahapan rekrutmen akan dilakukan terbuka baik secara manual maupun online. Sehingga, nantinya seluruh kabupaten/kota wajib memuat pengumuman mulai dari pendaftaran hingga hasil seleksi di surat kabar lokal setempat.

Saat ini website registrasi online Pendaftaran Seleksi Penerimaan Pendamping Desa Tahun 2016 telah di buka oleh Kemendesa melalui laman http://pendamping2016.kemendesa.go.id/.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*