Breaking News

Rejim Jokowi Terbitkan Upah Murah, Buruh Minta PP 78 Tahun 2015 Dievaluasi

Diskusi Bulanan Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia Nahdatul Ulama (Sarbumusi) bertema Evaluasi Satu Tahun Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, di Markas DPP Sarbumusi, Graha Sarbumusi Lantai 1, Jalan Raden Saleh I Nomor 7A, Jakarta Pusat, Rabu malam (01/03/2017).

Pemerintahan Jokowi dianggap telah mengeluarkan peraturan yang haram alias salah dalam pengupahan buruh di Indonesia. Sehingga, peraturan yang salah itu dibuat dengan melanggar Undang Undang, tentu saja jika disuruh mematuhinya malah kian akan terus terjadi pelanggaran. Peraturan Pengupahan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

 

Hal itu diungkapkan Wakil Presiden Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia Nahdatul Ulama (Sarbumusi) Sukitman Sudjatmiko dalam Diskusi Bulanan Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia Nahdatul Ulama (Sarbumusi) bertema Evaluasi Satu Tahun Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, di Markas DPP Sarbumusi, Graha Sarbumusi Lantai 1, Jalan Raden Saleh I Nomor 7A, Jakarta Pusat, Rabu malam (01/03/2017).

 

Menurut Sukitman, sejak awal dilahirkannya PP Nomor 78 tahun 2015 itu, DPP Sarbumusi telah menyatakan penolakannya. Karena, kehadiran peraturan itu malah membuat buruh di Indonesia kian jauh dari harapan sebagai buruh yang sejahtera.

 

“Sejak awal, kami dari DPP Sarbumusi telah menyatakan menolak kehadiran PP Nomor 78 tahun 2015 ini. Karena, peraturan ini dibuat dengan melanggar aturan atau regulasi di atasnya. Peraturan ini melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jadi, PP 78 tahun 2015 itu adalah produk haram,” ujar Wakil Presiden Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia Nahdatul Ulama (Sarbumusi) Sukitman Sudjatmiko.

 

Dengan demikian, lanjut Sukitman, sebuah peraturan yang dibuat dengan melanggar Undang Undang tentulah tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan malah akan menimbulkan pelanggaran demi pelanggaran baru dalam implementasinya.

 

“Kita kok disuruh patuh pada peraturan yang melanggar, ya pastilah akan tetap melanggar. Peraturan yang dibuat melanggar akan melahirkan pelanggaran-pelanggaran dalam implementasinya,” ujar Sukitman.

 

Karena itu, dia mendesak pemerintah agar memperbaiki substansi PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, dengan tetap tunduk dan mengikuti ketentuan yang terdapat di dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

 

Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar memaparkan, sudah begitu banyak produk peraturan pemerintah yang dikeluarkan di era Pemerintahan Jokowi ini yang melabrak ketentuan Perundang-undangan di atasnya.

 

Seperti pada penerbitan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan ini, menurut Timboel Siregar, malah menelurkan peraturan di tingkat kementerian yang bermasalah.

 

Sebut saja terkait skala pengupahan yang terdapat di Pasal 14 PP nomor 78 Tahun 2015 ini, yang cenderung hanya memuaskan unsur subyektivitas para pengusaha dalam menentukan upah buruhnya, tanpa banyak memberikan ruang kepada Serikat Buruh/Serikat Pekerja untuk duduk bersama memperbincangkan upah yang layak bagi mereka.

 

“Secara struktural, PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan ini tidak boleh melanggar ketentuan Perundang-undangan di atasnya. Namun pada faktanya pelanggaran itu telah terjadi. Bahkan, turunan dari PP 78 ini yakni Peraturan Menteri Tenaga Kerja atau Permenaker Nomor 21 Tahun 2016 malah kian melanggar PP Nomor 78 ini. Sudah melanggar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Permenaker pun melanggar PP 78 tahun 2015,” tutur Timboel Siregar.

 

Meskipun, diakui Timboel Siregar, dalam beberapa bagian ketentuan di PP 78 Tahun 2015 itu ada hal-hal baik, seperti ketentuan mengeluarkan slip gaji resmi bagi pengusaha agar transparan berapa besaran upah yang diperoleh buruh, juga terkait penggunaan mata uang Rupiah dalam penggajian di Indonesia alias dilarang mengkonversi upah dengan mata uang asing terutama dolar amerika, namun secara umum substansi dan struktur pembuatan PP 78 Tahun 2015 itu perlu dievaluasi.

 

“Sebab sudah saling tabrak menabrak dan mengangkangi ketentuan dan regulasi di atasnya,” ujar Timboel.

 

Belum lagi persoalan peran dan fungsi Dewan Pengupahan di tingkat regional maupun nasional, dijelaskan Timboel, di dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 itu sudah tidak berkutik dan hampir tidak bisa berbuat apa-apa lagi.

 

“Soalnya di dalam ketentuan di PP 78 ini, Dewan Pengupahan telah dibelenggu lewat data Badan Pusat Statistik atau BPS. Dewan Pengupahan malah tak bisa berbuat apa-apa lagi, sebab mereka diwajibkan menggunakan data BPS. Kita tahu, data BPS itu adalah data olahan, data BPS bersifat bias dan politis. Jika Dewan Pengupahan wajib memakai data BPS, maka datanya tidak sesuai dengan kondisi riil buruh kok,” tutur Timboel.

 

Timboel melihat, tidak ada konsistensi pemerintah dalam menjalankan peraturan perundang-undangan terkait perburuhan dan pengupahan hingga tingkat bawah. Alasan pemerintah menelurkan PP Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan sebagai program strategis nasional untuk memancing investor luar masuk ke Indonesia juga tidak konsisten.

 

“Buktinya iklim investasi tidak siginifikan juga di Indonesia. malah buruh Indonesia tidak mengalami perluasan lapangan pekerjaan yang berarti. Jika investasi masuk, tentu lapangan kerja harusnya banyak dong yang tersedia bagi rakyat Indonesia. nyatanya sampai kini enggak ada tuh,” ujarnya.

 

Kemudian, lanjut Timboel, sejak diterapkan per 1 November 2016, penetapan PP Nomor 78 tahun 2015 juga telah diinstruksikan oleh Menteri Dalam Negeri (mendagri) kepada seluruh Gubernur dan Kepala Daerah agar mengimplementasikan aturan tersebut sebagai bagian dari Program Strategis Nasional melalui Surat Edaran Mendagri. Nyatanya, lanjut Timboel, pemerintah tidak konsisten. Lantaran jika terjadi pelanggaran karena ketidakpatuhan Gubernur dan atau Kepala Daerah dalam penetapan upah di daerah masing-masing akan ditindak tegas jika tak sesuai dengan aturan PP 78 tahun 2015 itu pun tidak terbukti.

 

“Saya melihat dan bahkan menunggu, apakah ada Gubernur atau kepala daerah yang diberikan sanksi tegas oleh Pemerintah Pusat karena tidak menerapkan PP 78 tahun 2015 itu. Sampai sekarang tidak ada yang kena sanksi. Seperti di Jakarta, yang terdekat sajalah, itu tidak ada sanksi kok yang diberikan kepada Gubernurnya,” ungkap Timboel.

 

Sekjen Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) Idrus berpendapat, pemerintah perlu secara sistematis melibatkan Serikat Buruh/Serikat Pekerja untuk menjelaskan dan membuat tawaran yang baik terhadap persoalan pengupahan di Indonesia.

 

“Perlu upaya sitematis dengan melibatkan Serikat Buruh dan Serikat Pekerja untuk menjelaskan persoalan-persoalan dan temuan-temuan buruh terkait pengupahan ini. Serta memberikan tawaran solusi terhadap persoalan pengupahan kita,” ujar Idrus.

 

Sedangkan mantan Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional Baso Luqman mengatakan, benar salahnya regulasi, pemerintah telah mengeluarkan regulasi terkait pengupahan. Bagaimana pun, lanjut Baso, dibandingkan pemerintahan terdahulu, saat ini kisruh buruh karena persoalan pengupahan sudah berkurang jauh.

 

“Kalau dulu, hampir tiap hari ada demonstrasi buruh karena masalah pengupahan. Sekarang agak relatif stabil. Memang, ke depan, yang perlu dibenahi adalah, harus dilihat regulasi di atasnya. Sudah banyak bolongnya regulasi pengupahan hari ini. Jika bolong-bolong ini tidak dibenahi, ya terus menerus akan terjadi judicial review-judicial review atas atas aturan ini, entah sampai kapan terus begitu,” ujar Baso Luqman.

 

Yang perlu ditekankan, salah satunya, lanjut Baso, adalah peran dan fungsi Serikat Buruh/Serikat Pekerja dalam penentuan upah buruh. Selama ini, Serikat Buruh/Serikat Pekerja adalah serikat yang berunding, termasuk berunding dalam hal pengupahan.

 

Lah, yang sekarang, makin banyak Serikat Buruh dan Serikat Pekerja namun sifatnya hanya duduk menunggu keputusan pemerintah. Harusnya, mereka datang dan duduk berunding. Berunding dengan pengusaha, bersama pemerintah, bagaimana baiknya pengupahan yang sesuai dengan buruh di Indonesia,” pungkas baso Luqman.

 

Hadir dalam diskusi bulanan Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia Nahdatul Ulama (Sarbumusi) ini sejumlah pimpinan Serikat Buruh/Serikat Pekerja lain, seperti Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia Nahdatul Ulama (Sarbumusi) yang juga Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Eko Darwanto dan Pengurus DPP KSBSI Ismudoro.(JR/Nando)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*