Breaking News

Rejim Ahok Sarat Permainan Mutasi Guru Honorer

Rejim Ahok Sarat Permainan Mutasi Guru Honorer.

Permainan kotor penangkatan guru honorer K-2 di Provinsi DKI Jakarta ditutup-tutupi oleh pemerintahan rejim Ahok. Selama ini, masyarakat tidak tahu bahwa permainan dan tindak pidana korupsi sarat terjadi dalam proses penempatan dan pengangkatan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Ibukota Negara Republik Indonesia ini.

 

Juru bicara Guru Honorer K-II Provinsi DKI Jakarta Jobson Aritonang menyampaikan, proses pembungkaman perlawanan yang dilakukan para guru honorer K-2 DKI Jakarta oleh aparatur pemerintahan di Dinas Pendidikan DKI Jakart sudah sangat massif terjadi. Mulai dari para pejabat di Dinas Pendidikan, Pengawas Sekolah, Hingga Kepala Sekolah dan bahkan guru-guru baru PNS yang merupakan kaki tangan pejabat, dengan bersengaja melakukan penekanan dan intimidasi kepada para guru honorer K-2 yang menuntut haknya agar diangkat sebagai PNS dan meminta tidak dihentikan kontrak kerjanya mengajar di sekolah-sekolah di Provinsi DKI Jakarta.

 

“Banyak pihak yang tidak tahu dengan kejadian yang kami alami. Bahkan sudah ke hampir semua instansi terkait kami sudah laporkan kondisi dan perlakukan yang kami alami, termasuk ke Pak Ahok sudah kami sampaikan, nyatanya proses intimidasi dan juga pembungkaman terhadap kami terus berlangsung. Bahkan per Januari 2017 ini, kami para guru honorer K-2 diputus kontrak mengajar oleh pihak Dinas Pendidikan DKI Jakarta, dan gaji kami tidak dibayarkan lagi oleh mereka,” tutur Jobson Aritonang, di Kantor DPP SBSI, Jakan Tanah Tinggi II, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, (Senin, 09/01/2017).

 

Dia mengungkapkan, semua guru honorer K-2 di DKI Jakarta, yang mengajar di sekolah-sekolah negeri, dibungkam dan diancam tidak akan diladeni oleh pemerintah. Padahal, semua persyaratan sudah terpenuhi ketika dua tahun lalu mereka ikut tes CPNS.

 

“Semua persyaratan telah kami lalui dan ikuti dan sudah dinyatakan lolos. Nyatanya kami yang diabaikan. Bahkan sebanyak 300-an guru honorer lainnya mengalami nasib yang sama,” ujar Jobson.

 

Diskriminasi dan intimidasi yang dimaksud adalah berupa penghentian gaji sebagai guru honorer dan  pemutusan kontrak kerja karena tindakan mereka yang menggugat Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

 

Jobson Aritonang menyampaikan, mereka meminta kejelasan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta terkait status kontrak kerja mereka sebagai guru honorer K-II di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Para guru honorer K-II tersebut juga mempertanyakan status mereka yang tak kunjung diangkat sebagai PNS padahal mereka telah lulus ujian CPNS.

 

“Berkali-kali, kami sudah menanyakan kejelasan nasib kami, apakah sebagai guru kontrak atau Honorer K-2 masih akan tetap dianggap? Apakah kami akan diangkat sebagai PNS seperti yang dijanji-janjikan pemerintah kepada kami? Malah per Januari 2017 ini kontrak kami diputus dan gaji kami sudah tidak dibayarkan,” ujarnya.

 

Kini sejumlah guru baru telah dikirimkan pihak Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk menggusur Jobson Aritonang dan kawan-kawannya.

 

Di tempat yang sama, Sugiarti, salah seorang Guru Honorer K-2 yang baru saja diputus kontraknya, mengungkapkan bahwa di sekolah tempat dia mengajar di SMPN 84, Jakarta Utara, telah dikirimkan guru pengganti untuk menggantikannya mengajar di sekolah tersebut.

 

Ia mengatakan, ada tujuh orang guru yang dikirimkan oleh Kasi SDM Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Amin Fatkhurohman ke sekolah tersebut. Namun ia belum mengetahui mata pelajaran yang akan diajarkan oleh ketujuh guru tersebut. Sementara itu, menurut Sugiarti, guru yang dibutuhkan di sekolah tersebut adalah guru Pendidikan Lingkungan Kebudayaan Jakarta (PLKJ), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Olahraga, Matematika dan guru Seni budaya.

 

Matapelajaran yang selama ini diajarkan oleh Sugiarti adalah Bahasa Indonesia, PLKJ, dan seni Budaya. Menurutnya, guru bantu yang dikirimkan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) tersebut untuk menggantikan posisinya.

 

“Saya tidak tahu, guru gantinya belum datang pada saat itu. Kabarnya sih ada tujuh orang yang dikirim ke sekolah saya. Padahal guru yang dibutuhkan itu PLKJ dua orang, IPS, Olahraga, matematika, sama seni budaya. Saya ngajar Bahasa Indonesia, PLJK dan Seni Budaya,” ujarnya.

 

Ketujuh guru yang dikirimkan oleh Dinas Pendidikan tersebut, Sugiarti menambahkan, untuk menyikirkannya dari sekolah SMPN 84. Hal ini menurutnya dilakukan oleh dinas pendidikan karena ia bersama tiga teman lainnya menggugat Disdik di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

 

Selain itu, guru yang dikirimkan untuk menggantikan Posisi guru Honorer K-2 Jobson Aritonang yang mengajar di SMKN 23 Pademangan, Jakarta utara merupakan guru Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari SMPN 84 Jakarta Utara. Menurutnya ada yang janggal dalam pemutasian yang dilakukan oleh dinas pendidikan tersebut.

 

Dia mengungkapkan, salah seorang guru pengganti yakni Suripno, adalah guru yang baru mengajar dua bulan di SMPNN 84, merupakan lulusan Strata-1 jurusan Agama  Islam. Namun, Guru CPNS tersebut membawakan mata pelajaran Matematika.

 

“Suripto Guru CPNS dari guru bantu yang di tugaskan di SMPN 84 Oktober 2016 ke SMKN 23 pada bulan Desember 2016 dengan latar belakang S1 pendidikan Agama,” ucapnya.

 

Menurut informasi yang dikumpulkan Sugiarti, pihak yang mengatur pemutasian tersebut merupakan Pengawas SMP Sudin Wilayah Koja II Jakarta Utara, Suginah. Saat ini, katanya, yang menggantikan Suripto mengajar di SMPN 84 tersebut adalah keponakan dari Pengawas SMP Sudin Wilayah Koja II yaitu keponakannya Suginah itu sendiri bernama April.

 

Selai itu, wakil Kepala Sekolah SMPN 84 Jakarta juga ikut dimutasi. Hal tersebut menurutnya janggal, karena wakil Kepala Sekolah tersebut belum memenuhi standar mengajar untuk dimutasi. Diingatkan Sugiarti, syarat pemutasian yang dilakukan terhadap seorang minimal 15 tahun mengajar di suatu sekolah.

 

“Ditempat saya itu wakil kepala Sekolah Sitiwahdatu, sama guru matematika di mutasi. Padahal belum 15 tahun mengajar di sekolah itu,” ucapnya.

 

Hal yang sama juga dirasakan oleh guru honorer K-2, Oktoberta Sri Sulastri yang sebelumnya mengajar di SDN 01 Duri Pagi Jakarta Barat. Dinas Pendidikan juga mengirimkan guru bantu untuk menggantikannya mengajar di sekolah tersebut.

 

Namun, ia mengatakan, Kepala sekolahnya sempat memberikan tawaran kepadanya. Ia ditawarkan untuk tetap mengajar disekolah tersebut dengan membawakan matapelajaran Mulok Pendidikan Lingkungan Budaya jakarta (PLBJ).

 

“Tadi pagi itu, kepala sekolahnya menawarkan mulok PLBJ dengan honor 600Rb per bulan,” ujarnya.

 

Oktoberta Sri Sulastri, salah seorang guru honorer K-II yang mengajukan gugatan mengungkapkan, pada awalnya, terdapat sebanyak 154 guru honorer K-II di Provinsi DKI Jakarta yang hendak diangkat sebagai PNS karena sudah memenuhi persyaratan.

 

Dia menjelaskan, pada 10 Februari 2014, para guru honorer kategori II atau K-II di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sudah dinyatakan lulus tes CPNS. Kemudian, pada April 2014, para guru honorer K-II itu melakukan proses pemberkasan.

 

“Nah, pada Agustus 2014, hasil verifikasi data dari Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi DKI Jakarta berkas-berkas kami malah dibilang tidak lengkap. Kemudian, kami diminta lagi untuk melengkapi berkas sesuai permintaan BKD,” ujar Oktoberta Sri Sulastri.

 

Kemudian, pada Desember 2014, Koordinator Presidium Guru-guru Honorer K-AII Tingkat Kecamatan bernama Bambang dan Damar Trionggo Seno—yang kemudian diketahui telah menjadi kaki tangan oknum pejabat Pemprov DKI Jakarta—mengumpulkan para guru honorer K-II se Provinsi DKI Jakarta dan memberi tahu bahwa menurut BKD Provinsi DKI Jakarta,  ada 154 orang guru honorer K-II yang belum ter-input datanya dikarenakan persoalan Surat Keputusan (SK) disebut mendahului ijasah.

 

“Setelah itu, kami diminta membuat surat keterangan lulus dari universitas atau kampus tempat kami lulus kuliah. Ya kami juga sudah melakukan kelengkapan itu, namun ternyata proses pemberkasan kami malah menjadi kian tidak jelas,” tutur Oktoberta Sri Sulastri.

 

Pada bulan Februari 2015, dua perwakilan dari para guru honorer K-II yaitu Atika Murni dan Rahmawaty menemui salah satu staff pegawai BKD yaitu Dede Adianto di lantai 21, untuk menanyakan kelanjutan proses pemberkasan para guru honorer.

 

“Beliau memberikan jawaban agar kami menunggu kebijakan,” ujarnya.

 

Kemudian, pada tanggal 12 Maret 2015 perwakilan guru honorer menemui Kasie Pendayagunaan BKD DKI Arief dan Staf BKD DKI Jakarta Dede Adianto. “Dan dijawab tetap menunggu kebijakan,” lanjuta Oktoberta.

 

Tanggal 30 Maret, Rahmawaty dan Atika Murni datang kembali menemui staff pegawai BKD yaitu Dede Adianto. “Dari penjelasan Pak Dede, bahwa 30 orang yang tidak dapat dilanjutkan karena dari berkas 30 orang tersebut Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTMJ)-nya ditarik oleh Bapak Lasro Marbun selaku kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta (Kadisdik) pada saat itu,” ujarnya.

 

Informasi yang diperoleh bahwa ada 154 orang yang bermasalah sama yaitu SK. SK mendahului Ijazah. Anehnya, sebagian tetap bisa diproses lebih lanjut ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan menyisakan sebanyak 30 orang tidak bisa diproses.

 

Staf BKD DKI Jakarta Dede Adianto menjelaskan, ada kesalahan verifikasi. “Beliau juga menambahkan turut memilah-milah berkas tersebut bersama Bapak Lasro Marbun dan ternyata ada 29 orang yang betul-betul SK mendahului Ijazah,” ujar Oktoberia.

 

Kemudian, karena didesak oleh 30 orang yang dinyatakan SK mendahului ijazah, Lasro Marbun menyatakan setuju melanjutkan usulan berkas dengan syarat sebanyak 29 orang Guru Honorer K-II itu yang dinyatakan bermasalah harus downgrade menjadi setingkat SMA dan membuat surat permohonan maaf secara berjenjang mulai dari Kasie Kecamatan (Kecam), Suku Dinas (Sudin), Dinas Pendidikan (Disdik), dan BKD Provinsi DKI Jakarta.

 

“Kemudian, setelah pernyataan Lasro Marbun tersebut, waktu terus berlalu tidak ada kejelasan mengenai status kami yang 29 orang K-II yang dinyatakan bermasalah. Kami hanya terus disuruh menunggu. Dan hingga saat ini dinyatakan tidak dapat diproses lagi,” tutur dia.

 

Dengan ketidakjelasan itu, maka tiga orang guru honorer K-II mengambil inisiatif untuk melakukan/menempuh jalur hukum melalui wadah Federasi Pendidikan, Aparatur Sipil Negara Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FPASN-SBSI) dengan mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta.

 

“Gugatan dilayangkan dikarenakan tidak diprosesnya berkas kami menjadi CPNS formasi tenaga honorer K-II. Padahal Jelas dan nyata bahwa kami tidak bermasalah. Kami sudah melakukan persyaratan yang diminta oleh Pak Lasro Marbun selaku Kepala Dinas Pendidikan waktu itu,” ujarnya.

 

Adapun ke-3 orang guru honorer yang mengajukan gugatan itu adalah Jobson Aritonang, Willy Apituley, dan Oktoberta Sri Sulastri.

 

Salah seorang penggugat, yakni guru honorer K-II Willy Apituley menambahkan, teman-teman yang lainnya yakni 26 orang guru honorer lainnya, hingga saat ini belum berani mengajukan gugatan karena merasa takut dan di intimidasi oleh pihak Dinas Pendidikan, bahwakontrak kerjanya di sekolah akan diputus  jika mengambil langkah hukum.

 

“Kami, tiga orang yang saat ini mengajukan gugatan di PTUN Jakarta juga ditekan terus oleh Pihak Dinas Pendidikan DKI, baik melalui Kepala Sekolah, Suku Dinas Pendidikan dan bahakan langsung oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI,” ujar Willy Apituley.

 

Dia menjelaskan, beberapa bentuk intimidasi yang diterima mereka adalah, dipaksa untuk mencabut gugatan, dengan konsekuensi jika tidak mencabut gugatan maka “pagar akan ditutup’.

 

“Karena kami tidak mematuhi dan kami terus bertahan mencari keadilan dengan menempuh proses hukum, sekitar bulan Oktober 2016 kami tidak diberikan gaji hingga saat ini,” ujarnya.

 

Pada akhir November 2016, para penggugat dipanggil oleh Kepala Sekolah dan Suku Dinas Pendidikan. “Dan kepada kami disampaikan bahwa kami tidak dapat diteruskan lagi sebagai guru honorer terhitung pada akhir Desember 2016 ini,” ungkapnya.

 

Willy menegaskan, apa yang mereka alami adalah penindasan pada guru sebagai pondasi pembangunan Bangsa. “Bahwa guru-guru, khususnya guru honorer sesungguhnya tidak hidup secara merdeka melainkan terpasung oleh dinas pendidikan DKI Jakarta yang penuh dengan kebobrokan, kekejian dan penindasan dan mungkin disebut sebagai penjajahan,” ujarnya.

 

Guru-guru DKI, khususnya guru honorer, lanjut dia, di hadapan Dinas Pendidikan DKI Jakarta tidak lebih seperti seorang pembantu dengan majikannya.

 

“Tidak ada daya yang kami lakukan. Kapanpun kami mau diputus kontrak mengajarnya dengan segala alasan dan kebijakan Dinas Pendidikan DKI Jakarta dapat melakukannya. Hal itu yang saat ini yang sedang terjadi kepada kami 3 orang guru honorer K-2 yang telah lulus ujian yang sedang mencari keadilan ditindas oleh kediktatoran Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang dekat dengan Pemerintah Pusat, namun kami mengalami penindasan,” pungkasnya.

 

Pengacara publik dari LBH SBSI Amin Cerah Telaumbanua yang mendampingi apra guru honorer itu mengatakan, proses persidangan di PTUN tetap berjalan. Selain itu, upaya lainnya juga sedang terus dilakukan agar keadilan bagi para guru honorer itu dapat diberikan.

 

“Termasuk rencana kita menggugat secara pidana. Bisa karena dugaan korupsi yang terjadi dalam proses pengangkatan CPNS ini, bisa juga karena penipuan dan janji yang tidak terpenuhi. Ini semua masih terus kami dalami, sembari mengawal persidangan dan putusan di PTUN,” ujarnya.

 

Amin menambahkan, pihaknya juga masih bersurat dengan Presiden Jokowi, serta sedang meminta anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dan DPR RI untuk turun tangan menyelesaikan persoalan ini.

 

Sebelumnya, Kasi SDM Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Amin Fatkhurrohman yang pernah menerima audiensi guru honorer K-II mengatakan, untuk pembayaran gaji guru honorer Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sudah memiliki sistem tersendiri walaupun masih sederhana. Menurutnya, sejauh ini sudah membuat sub sistem peminjaman dari bank DKI.

 

“Kita sudah buat mekanisme untuk keterlambatan gaji. Jangankan pegawai Non PNS, yang PNS saja ada gajinya yang terlambat. Nah kalau gaji belum diterima lapor ke atasan, lapor ke suku dinas dengan membawa bukti fotokopi rekening koran. Setelah semua dilakukan nanti kita akan cek kebagian keuangan lalu disampaikan ke bank DKI untuk dilakukan pembayaran gaji ke rekening yang bersangkutan,” ujarnya.

 

Untuk masalah kontrak kerja, lanjutnya, harus sesuai dengan perjanjian kontrak yang telah disepakati yakni hanya berlaku satu tahun dan sampai saat ini tidak ada perpanjangan kontrak untuk semua pegawai non PNS.

 

“Jadi untuk saat ini tidak ada perpanjangan kontrak. Dan ini tidak hanya berlaku untuk tiga orang yang melapor ini melainkan untuk pegawai non PNS secara keseluruhan,” ujarnya.

 

Menurut Amin, setiap ada pembaharuan kontrak harus sesuai dengan formasi khusus yang diminta oleh sekolah. Misalnya, jika dibutuhkan guru matematika harus dihitung jamnya. Kalau 48 jam bekerja berarti butuh dua guru matematika. Untuk prioritas penempatannya adalah 1 orang PNS dan 1 orang CPNS.

 

“Kalau semestinya PNS ada 1 orang dan CPNS ada 2 orang sementara sekolah hanya membutuhkan 2 orang. Maka yang 1 CPNS harus dialihkan ke tempat lain karena butuhnya hanya 2 orang pengajar,” jelasnya.

 

Selain itu, Amin juga meminta agar urusan atau perkara dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta jangan membawa orang luar untuk menyelesaikan masalah harusnya diselesaikan secara kekeluargaan.

 

Setelah mendatangi kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta, puluhan guru honorer K-II mendatangi kantor DPRD Provinsi DKI Jakarta. Namun, anggota dewan sedang tidak ditempat karena sedang ada kunjungan kerja ke berbagai wilayah, sehingga guru honorer K-II tidak bisa menyampaikan keluhan dan aspirasi mereka.

 

Juru bicara Guru Honorer K-II Provinsi DKI Jakarta Jobson Aritonang menyampaikan, atas persoalan yang dihadapi mereka, pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta meminta para guru honorer K-2 itu untuk bertemu di Kantor DPRD, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

 

“Kami diminta datang oleh Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta ke Kebon Sirih. Undangannya pada Selasa, 10 Januari 2017, Pukul 10.00 WIB. Di Ruang Rapat Komisi E Lantai I Gedung DPRD, Provinsi DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, nomor 18, Jakarta Pusat,” tutur Jobson.(Nando)

2 Comments on Rejim Ahok Sarat Permainan Mutasi Guru Honorer

  1. KISAH SUKSES
    Maaf Mengganggu Waktu dn Aktifitas Anda
    Perkenalkan Nama Saya NIDYA FEBRINA
    Guru di Sekolah Dasar LAMONGAN JAWA TIMUR
    Saya Menabdi 12 THN SebaGAIi Guru HONOR
    Ikut Tes CPNS 5 Kali tapi Selalu Gagal
    Bahkan Mengeluarkan Uang 65jt Tetap Hasilnya Nol
    Saya Hampir Putus asa Kebetulan Saya Ketemu
    dengan Teman Lama yg Sudah Jadi PNS, dn Saya Ceritakan
    Mengenai Nasib yg Saya Alami dn Katanya dia Juga Hampir-
    Sama Seperti Nasib saya dia Lulus Karna di Bantu Oleh
    Bpk.BIMA HARIA WIBISANA Beliau Selakuh kepala Pengadaan Tes CPNS
    Atau yg Dikenal Sebagai Kepala BKN Pusat Jakarta,dn teman saya
    Memberikan Nomor TLPN Beliau DN Sayapun Coba Menhubungi dn Beliau
    Menyuru Mengirim kan Berkas Saya Melalui Email BKN dn dua bulan
    Kemudian Ada Panggilan dari BKD DAERAH Katanya Saya sudah di Nyatakan
    Lulus Tentunya Saya Sangat Gembira Sekali Tampa Bantuan Beliau Entah
    Bagai Mana Nasib Saya,Nah Bagi Teman2 Yg gagal tes CPNS Atau yg Sulit
    Jadi PNS Coba Minta Bantuan Bpk.BIMA HARIA WIBISANA Nomor TLP;Beliau
    ( 0821-9427-7787 ) Siapa Tau Beliau Masih Bisa Membantu Anda terima kasih
    Semoga Sukses selalu…

Leave a comment

Your email address will not be published.


*