Breaking News

Reforma Agraria, Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil Jangan Dilupakan

Reforma Agraria, Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil Jangan Dilupakan.

Pemerintahan Jokowi diingatkan agar tidak melupakan reforma agrarian di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Tanah Air.

 

Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati Romica mengatakan, kontekstualisasi reforma agraria di wilayah-wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu akan menjadi persoalan rumit jika tidak diantisipasi sejak dini.

 

“Selama ini pembicaraan di kalangan pemerintah dan masyarakat hanya mendiskusikan reforma agraria tentang tanah di daratan, sementara wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi penting sebab banyak masyarakat yang bergantung kepada ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,” tutur Susan, Senin (30/10/2017).

 

Untuk tujuan itu, kata dia, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) pada tanggal 30 Oktober November 2017 mengadakan Dialog Publik dengan tema Kontekstualisasi Reforma Agraria di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Dialog menghadirkan narasumber dari masyarakat yang menjadi korban Sudirman Hililo, Edi Mulyono, akademisi Dr. Ir Luky Adrianto, Dr. Dedi S Adhuri dan praktisi reforma agraria Dr Gunawan Wiradi, Gunawan S.H.

 

Koordinator Asosiasi Nelayan Tradisional Sulawesi Utara Sudirman Hililo membagi pengalamannya menolak reklamasi di Manado berlangsung sejak tahun 1982. dia mengatakan, upaya-upaya penolakan dilakukan berbagai cara namun tidak ada upaya menghentikan reklamasi oleh pemerintah.

 

“Justru terjadi tekanan dari aparat yang dialami warga,” ujar Sudirman.

 

Edi Mulyono dari Pulau Pari menjelaskan, wilayah Pulau Pari yang diprivatisasi oleh sebuah perusahaan, bukannya mendapatkan perlindungan warga dikriminalisasi dengan tuduhan menyerobot lahan perusahaan.

 

“Kedua kasus ini menggambarkan permasalahan reforma agraria di pesisir dan pulau-pulau kecil,” ujar Edy.

 

Dr Luky Adrianto dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB mengatakan, reforma agraria tidak hanya bicara pesisir dan pulau-pulau kecil namun juga laut, sehingga dinamakan pesisir, pulau-pulau kecil dan laut karena berkaitan dengan sistem kehidupan masyarakat.

 

Luky menyampaikan, ekosistem dan perilaku masyarakat menjadi penting apabila ekosistem rusak maka masyarakat mengalami kerugian, begitu juga sebaiknya.

 

“Maka konsep yang harus dilakukan adalah melakukan tata kelola secara keseluruhan teritori dan masyarakat.

 

Sementara, Dr Dedi S Adhuri dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyampaikan banyak praktek-praktek pengelolaan yang tidak jelas di wilayah pesisir begitu juga dengan peraturan-peraturan yang tumpang tidak sinkron.

 

“Diperlukan review semua praktek-praktek yang merugikan masyarakat dan melakukan review peraturan-peraturan perundang-undangan. Pemerintah pun harus melakukan pengawasan yang kuat,” ujarnya.

 

Pakar Reforma Agraria Institut Pertanian Bogor (IPB) Dr Gunawan Wiradi menyatakan, saat ini nawacita yang disampaikan Presiden Joko Widodo bukanlah reforma agraria, bahkan tidak memasukan unsur masalah pesisir dan pulau-pulau kecil.

 

Sedangkan praktisi Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) Gunawan menyampaikan ada berbagai peraturan yang telah mengakui hak-hak masyarakat pesisir untuk mengelola sehingga sangat dibuka konsep reforma agraria di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

 

“Mahkamah Konstitusi memberikan syarat yakni harus dikuasai negara, digunakan untuk kemakmuran rakyat, tidak mengabaikan hak individu dan kolektif dan menjaga nilai-nilai masyarakat,” ujarnya.

 

Dialog publik juga dihadiri unsur dari Pemerintah Kementerian Kelautan dan Perikanan, mahasiswa dan organisasi masyarkat. KIARA akan meneruskan hasil dialog publik ini ke berbagai pihak untuk menjadi perubahan kebijakan hukum agraria khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*