Breaking News

Ratusan Ribu ABK Korban Perbudakan, Pemerintah Jangan Diam Saja

Ratusan Ribu ABK Korban Perbudakan, Pemerintah Jangan Diam Saja.

Pemerintah Indonesia didesak segera mengambil langkah strategis untuk menghentikan maraknya praktik perbudakan yang terjadi kepada para nelayan dan Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia.

 

Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan Pengurus Pusat Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT) Siswaryudi Heru mengaku miris dengan masih maraknya perbudakan bagi nelayan dan ABK Indonesia yang bekerja di kapal-kapal asing, maupun di dalam negeri.

 

“Mesti segera diambil tindakan untuk menghentikan perbudakan bagi ABK kita. Kita berharap, pemerintah kita melakukan upay-upaya serius untuk menghentikan perbudakan itu,” ujar Siswaryudi Heru, di Jakarta, Senin (03/04/2017).

 

Dijelaskan pria yang juga Koordinator Bidang Energi dan Sarana Prasarana Perikanan DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI)ini, memang banyak nelayan Indonesia yang beralih menjadi pekerja sebagai ABK di kapal-kapal asing. Selain karena kesulitan perizinan melaut, nelayan Indonesia harus melanjutkan kehidupannya dan keluarganya sehari-hari.

 

Karena itu, dengan adanya kesempatan menjadi ABK di kapal-kapal asing, maka para nelayan Indonesia itu pun melamar dan bekerja.

 

“Berharap gaji dan kesejahteraannya lebih baik. Sebab memang dibandingkan menjadi nelayan, mereka berpikir akan memperoleh penghasilan yang menjanjikan dengan bekerja di kapal-kapal asing sebagai ABK. Eh, tak tahunya malah mereka mengalami perbudakan. Sedih ya,” ujar Siswaryudi.

 

Siswaryudi Heru menjelaskan, persoalan perbudakan yang dihadapi nelayan dan ABK Indonesia harus diselesaikan. Selain itu, program-program pemerintah yang langsung berdaya guna bagi pengembangan nelayan Indonesia, harus juga segera dilakukan.

 

“Kalau perbudakannya tidak diselesaikan, atau diselesaikan juga, tetapi tidak ada solusi bagi persoalan nelayan kita, ya akan begitu-begitu terus yang terjadi. Perbudakan demi perbudakan akan berlanjut dong,” ujarnya.

 

Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastusi mengakui praktik perbudakan yang dialami oleh ABK Indonesia marak. Selain itu, kejahatan human trafficking di laut juga terjadi pada orang-orang Indonesia.

 

Hal itu diungkapkan Menteri Susi saat KKP menggelar Konferensi lnternasional Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Industri Perikanan Indonesia. Konferensi ini merupakan forum terkait kebijakan pemerintah Indonesia, untuk menghormati dan melindungi HAM di industri perikanan.

 

Kegiatan itu, menurut Susi Pudjiastusi, sebagai bentuk kerja sama dengan dunia internasional, untuk bisa melindungi hak asasi manusia di sektor perikanan dan kelautan.

 

“Kenapa kita anggap ini sangat penting, karena apa yang terjadi di Benjina, dengan budak-budak yang kerja di kapal dari Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, itu sebetulnya juga terjadi pada ABK Indonesia yang bekerja di luar negeri,” ujar Susi di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (27/3/2017).

 

Susi mengatakan, masih banyak awak kapal dari Indonesia yang hak asasi dan manusianya tidak dijaga dan diabaikan. Bahkan, jumlahnya bisa mencapai ratusan ribu di seluruh dunia.

 

“Mungkin, kalau kita membebaskan di China itu 1.000 orang, ABK Indonesia yang ada di luar negeri itu banyak sekali, ratusan ribu. Jadi kita ingin apa yang kita lakukan ini di-compliance dan diakui dan dilegimitasi oleh dunia,” ujarnya.

 

Susi mencontohkan, ada ABK Indonesia di Hawaii, yang tidak bisa berlabuh di daratan, karena tidak memiliki dokumen yang resmi.

 

“Kalian juga mungkin pernah dengar, Pak JK, Pak Wapres, di Hawaii pernah bertemu ABK Indonesia yang enggak bisa mendarat karena enggak punya dokumen, itu kan berarti dia menjadi korban perdagangan. Hal-hal seperti ini jangan sampai kita tahu saat baru ada tenggelam, atau mati,” ungkap Menteri Susi.

 

Jadi, lanjut dia, awarness sangat penting bagi hak-hak kemanusiaan seseorang di industri perikanan.

 

“Karena sangat rawan terhadap perdagangan dan perbudakan manusia,” ujarnya.

 

Di tempat yang sama, Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, mengatakan pelanggaran HAM dan eksploitasi di industri kelautan dan perikanan memang rawan terjadi.

 

Trafficking yang ada di sektor perikanan dan kelautan, merupakan dua fenomena yang sampai hari ini terus terang masih menjadi problem. Di mana ABK-ABK kita bekerja dengan kondisi yang buruk, jam kerja tidak standar, dan upahnya rendah. Intinya kalau kita menggunakan standar ketenagakerjaan banyak yang tidak sesuai,” ujar Menakertrans Hanif Dhakiri.

 

Dia mengatakan, kerja sama antar lembaga dan kementerian menjadi sangat penting dilakukan untuk bisa menghadapi persoalan ini secara bersama-sama.

 

Contohnya, kata Hanif Dhakiri, pengawasan ketenagakerjaan di sektor KKP, dan juga institusi lainnya harus diperkuat. Regulasi dan anggarannya pun harus disedikan.

 

“Kalau seluruh undang-undang dan regulasi yang ada, pengawasan ketenagakerjaan itu kan di bawah kita, tapi kankita kapal enggak punya. Sehingga bagaimana pengawasan tenaga kerja yang juga dimiliki Pemda bisa dipenuhi label standar, dengan kerja sama dengan KKP, Perhubungan, atau yang lainnya, ini akan mempermudah. Jadi misalnya pengawas ketenagakerjaan numpang kapalnya Ibu Susi dan kita mengecek label standarnya,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*