Breaking News

Ratusan Kios Bermasalah di Blok 3 Pasar Senen, Diduga Dilego Pengembang, Pedagang Protes Akan ke Anies Baswedan

Merebak Isu SARA di Lingkungan Pasar Senen.

Kebakaran yang melanda Blok 3 Pasar Senen, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu, masih menyisakan persoalan yang belum tuntas di tingkat pemilik kios dengan pengembang dan PD Pasar Jaya.

Ratusan pedagang lama atau pedagang existing yang seharusnya mendapat prioritas memperoleh kios atau toko, ternyata ditelantarkan.

Ketua Forum Pedagang Korban Kebakaran Blok 3, Pasar Senen, Jakarta Pusat, Guntur Napitupulu mengungkapkan, pasca kebakaran hebat meluluhlantakkan kios-kios di Blok 3, ada kesepakatan antara para pedagang lama yang sudah memiliki kios atau toko dengan pengembang dan pihak PD Pasar Jaya.

Kesepakatannya yakni, semua pedagang lama akan menjadi prioritas mendapat kiosnya lagi, setelah pengembang dipercayakan membangun kembali Blok 3 Pasar Senen itu.

“Nyatanya, hingga saat ini, setelah selesai dibangun kembali Blok 3 ini, banyak pedagang lama yang malah kehilangan kiosnya. Ya kami protes dong. Kami minta hak-hak dan kesepakatan yang sudah disepakati dikembalikan dan diberikan,” tutur Guntur Napitupulu, Minggu (13/01/2019).

Jadi, diterangkan Guntur, pada saat PD Pasar Jaya akan membangun kembali Blok 3 Pasar Senen, disepakati bahwa proses pembangunan boleh dilaksanakan dengan penegasan kesepakatan sebanyak 51 persen pedagang lama atau pedagang existing harus setuju dulu akan dilakukannya pembangunan kembali.

Kemudian, sebanyak 51 pedagang existing di Blok 3 juga setuju terlebih dahulu mengenai penempatan sementara, selama proses pembangunan berlangsung.

“Juga disepakati, bahwa setelah pembangunan kembali telah selesai, maka sebanyak 51 persen pedagang existing harus menyepakati harga kios atau toko yang baru, yang baru selesai dibangun kembali ini,” tuturnya.

Setelah ketiga persyaratan utama itu disepakati, maka PD Pasar Jaya melakukan pembangunan kembali. Pengerjaan dilakukan oleh pengembang PT Jaya Real Property Tbk (JRP) atau Jaya Real.

enurut  Guntur, semua kesepakatan itu dituangkan di dalam Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang diteken semua pihak pada Juni 2012 lalu.

“PD Pasar Jaya dan developer atau pengembang dari Jaya Real juga menyepakati bahwa 100 persen pedagang existing menjadi prioritas untuk mendapatkan kios setelah pembangunan selesai,” tuturnya.

Waktu itu, lanjut Guntur, Blok 3 Pasar Senen terdiri dari 4 lantai. Masing-masing lantai terdapat 1000-an kios atau toko. Jadi, yang menjadi hak para pedagang lama, adalah sekitar 4000-kios atau toko.

Jika PD Pasar Jaya dengan pengembang dari PT Jaya Real memiliki kesepakatan untuk menambah jumlah kios nantinya, maka harus dipastikan terlebih dahulu hak para pedagang lama, yakni sekitar 4000-an kios atau toko itu kembali kepada pedagang existing yang selama ini memiliki dan menguasainya.

Guntur melanjutkan, cara pengembalian kios atau toko di bangunan Blok 3 Pasar Senen pun telah disepakati di MoU. Caranya, dengan mengundi. Pengundian dilakukan di hadapan semua pemilik atau pedagang existing bersama pihak-pihak langsung serta di hadapan notaris yang mengesahkan undian.

“Dengan cara pengundian yang fair, tentu pedagang existing enggak boleh protes dong. Enggak boleh milih-milih. Ya undian di lantai mana atau kios nomor berapa dia dapat, ya itu menjadi hak dan jadi tanggung jawabnya,” jelas Guntur.

Guntur mengungkapkan, dalam proses pengundian, ada beberapa pedagang yang mewakilkan atau memberi kuasa kepada kuasanya untuk mengambil undiannya. Namun, notaris menolak. Notaris menegaskan, pengundian harus dilakukan langsung oleh yang bersangkutan.

Guntur mengatakan, meski ada protes waktu itu dikarenakan ada beberapa pedagang yang tidak bisa hadir langsung sebab ke luar kota atau karena sakit, para pedagang mengikuti pengundian secara langsung.

Pengundian dilakukan, dan disaksikan notaris. Kupon berwarna hijau diperoleh masing-masing pedagang existing. Kupon yang diundi berisi nomor dan lantai penempatan kios baru.

Setelah proses pengundian, tahapan selanjutnya adalah penempatan. Masing-masing pedagang harus mendapat Surat Penunjukan Temppat (SPT). Surat ini dikeluarkan dan ditandatangani oleh Direktur Utama PD Pasar Jaya, Direktur Teknis PD Pasar Jaya, dan Manajemen Pengelola PD Pasar Jaya di Pasar Senen.

Ketua Forum Pedagang Korban Kebakaran Blok 3, Pasar Senen, Jakarta Pusat, Guntur Napitupulu mengungkapkan, SPT itu diberikan, setelah pedagang memenuhi kewajiban awalnya. Yakni, memberikan uang pengganti untuk per kios sebesar 20 persen.

“Uang muka 20 persen ini bisa dicicil selama satu tahun. Sisanya, yakni 80 persennya lagi, dibayar sesuai angsuran atau kemampuan masing-masing pedagang untuk membayarnya. Jika ada yang bisa melunasi sekali lunas ya silakan, jika ada yang mencicil juga ya silakan,” beber Guntur Napitupulu.

Dia mengatakan, untuk SPT seperti itu, sesuai dengan pedagang lama, bisa memiliki satu surat untuk dua atau tiga kios.

“Jadi, dulunya dia punya tiga kios misalnya, dibuatkan dalam satu SPT saja. Dan kiosnya ya tetap tiga. Makanya, ada pedagang yang punya kios dari nomor 39-40, misalnya. Itu enggak apa-apa. Asal sesuai SPT,” tutur Guntur.

Sedangkan soal harga, dikatakan Guntur, per kios itu dihargai sekitar Rp 250 juta. Nah, untuk menebus harga per kios inilah pedagang lama harus mematuhi ketentuan dan kesepakatan yang sudah dilakukan, yakni memberikan uang muka 20 persen.

Guntur menegaskan, PD Pasar Jaya atau bahkan pengembang PT Jaya Real Property, tidak boleh menjual kios-kios jika para pedagang lama belum selesai mendapatkan prioriotas kiosnya.

Sayangnya, lanjut Guntur, hingga kini, banyak kios yang malah sudah dimiliki orang lain, atau dimiliki pedagang baru, padahal pedagang lama belum kebagian kios.

“Ada ratusan pedagang lama yang masih menggantung, belum dapat toko atau kios. Ini yang kita minta supaya diprioritaskan dulu dong. Sesuai kesepakatan yang sudah kita buat. Kalau enggak ya akan ribut terus nanti nih,” tuturnya.

Guntur pun meminta kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan untuk turun tangan dan memastikan penempatan kios-kios baru di Blok 3 Pasar Senen itu sesuai dengan kesepakatan awal.

“Pihak developer tidak boleh menjual duluan. Selesai dulu semua pedagang existing. Kalau sudah selesai, nah barulah developer bisa menjual sisanya. Nah ini yang tidak terjadi sampai sekarang. Kami berharap, pihak PD Pasar Jaya dan developer menyelesaikan ini dengan baik, sesuai kesepakatakan yang sudah ada. Pak Gubernur juga sepertinya perlu turun tangan nih,” beber Guntur.

Hendra, salah seorang pedagang existing di Blok 3 Pasar Senen, mengeluhkan dirinya diabaikan dan tidak diberikan haknya.

Pria yang sudah puluhan tahun memiliki usaha dan kios di Blok 3 ini hingga saat ini belum mendapat kios pengganti baginya, pasca kebakaran.

Hendra pun sudah mengikuti pengundian dan Surat SPT. Namun, ketika hendak membayar uang muka, Hendra tidak mendapatkan kios yang harusnya untuknya.

“Yang saya dapat itu toko di lantai dasar, di nomor 39-40. Tetapi malah orang lain yang di sana sekarang. Kami pun tak kenal dan tak tahu,” ujar Hendra.

Dia mencoba menanyakan ke Manajemen Pengelola PD Pasar Jaya Senen. Namun, alasan bahwa SPT yang seharusnya untuk dia mengalami double atau betrok dengan SPT milik pengembang.“Alasannya nomor undiannya double dengan punya pengembang,” ujarnya.

Dari tahun 2017, Hendra tak kunjung mendapat kepastian mengenai haknya untuk memiliki toko kembali di Blok 3, Pasar Senen.

Eduard alias Edo, pedagang existing Blok 3 Senen juga, malah tak mengerti mengapa dirinya kehilangan kiosnya. Pria asal Padang, Sumatera Barat ini, setiap hari hingga kini, masih mondar-mandir mengurusi kios.

“Enggak ngerti kenapa jadi begini. Kios tak ada. Sudah dikasih pengembang ke orang. Saya urus tiap hari, belum ada kejelasan,” ujar Edo.

Dia mengatakan, protes dan keluhan yang sama dialami rekan-rekannya pedagang existing lainnya. Edo mengatakan, paling tidak, dari yang dia kumpulkan dan sering bertemu, masih ada ratusan pedagang per Blok yang tak mendapatkan haknya.

“Kami sih menduga, pengembang main mata dengan pembeli lain. Pengembang malah menjualnya ke pihak lain tanpa sepengetahuan kami. Permainan ini yang harus dijelaskan,” ujar Edo.

Bayangkan saja, kata dia, kok bisa ada orang yang tinggal di Amerika tetapi memiliki kios di Blok 3 Pasar Senen. “Darimana ceritanya bisa begitu kalau bukan karena permainan oknum pengembang dan oknum PD Pasar Jaya? Ini yang kami minta kepada Bapak Gubernur Anis, untuk meluruskan dan menyelesaikan persoalan ini. Kami mau kios kami ya diberikan dong ke kami. Sesuai kesepakatan,” tuturnya.

Pengacara Rakyat, Charles Hutahaean mengatakan, pihaknya menjadi kuasa hukum sejumlah pedagang existing di Blok 3 Pasar Senen, meminta agar PD Pasar Jaya segera menyelesaikan hal itu dengan baik-baik.

Hendra sendiri adalah salah seorang pedagang yang didampingi Charles. Menurut dia, sejak 2017, nasib para pedagang itu digantung. “Bahkan, Hendra sudah tiga kali melayangkan somasi kepada pengembang dan PD Pasar Jaya. Tidak ditanggapi,” tuturnya.

Charles yang adalah Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Edukasi dan Advokasi Masyarakat Indonesia (LBH Lekasia) itu berencana mengambil langkah hukum untuk memroses dugaan permainan yang dialami para pedagang.

“Kami berharap, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terkhusus Dirut PD Pasar Jaya dan PT Real Jaya Property, hendaknya melakukan kesepakatan yang sudah ada dengan para pedagang existing. Kami akan mengambil langkah hukum, jika persoalan ini tidak diselesaikan sesuai kesepakatan atau MoU yang sudah ada sebelumnya,” ujar Charles.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*