Breaking News

Rasa Aman Warga Kian Terusik, Marak Aksi Perburuan Sewenang-wenang Yang Dibiarkan Terus Terjadi

Rasa Aman Warga Kian Terusik, Marak Aksi Perburuan Sewenang-wenang Yang Dibiarkan Terus Terjadi.

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) mengingatkan pemerintah agar mewaspadai aksi pemburuan sewenang-wenang atau persekusi yang marak terjadi belakangan. Apalagi kondisi ini terjadi di saat masyarakat Indonesia dipertontonkan pada proses penegakan hukum yang mengarah pada ‘politisasi’. Padahal negara wajib menjamin rasa aman bagi setiap warga.

 

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Totok Yulianto mengatakan, sampai saat ini sudah terdapat sejumlah korban praktik intimidasi yang dilakukan sekelompok orang yang tidak terima atas upaya ‘desakan’ proses penegakan hukum kasus tertentu melalui media sosial. Komentar para korban cenderung ditafsirkan sebagai bentuk ‘penghinaan’ atau ujaran kebencian terhadap seseorang atau tokoh agama.

 

“Sementara pihak kepolisian terlihat justru terbawa arus ‘mainan’ kelompok tertentu yang kemudian dengan dengan cepat

‘memfasilitasi’ atau memproses praktik intimidasi yang dilakukan,” katanya dalam keterangan persnya, Selasa, (30/05/2017).

 

PBHI, sebagai organisasi yang sejak lama bekerja dalam mendorong terwujudnya kewajibannya negara dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia, meminta semua pihak untuk menghentikan praktik ‘politisasi’ dalam penggunaan

mekanisme penegakan hukum untuk kepentingan tertentu yang sarat dengan dimensi propaganda.

 

“Kami memandang tidak semua persoalan kebangsaan harus diselesaikan melalui proses hukum, khususnya pada permasalahaan yang menyentuh nilai dasar masyarakat Indonesia seperti agama/keyakinan dan suku/ras,” ujar Totok.

 

Pihaknya juga meminta pemerintah melalui aparat kepolisian untuk memberikan perlindungan dan rasa aman maksimal yang merupakan hak dasar setiap warga negara. Terutama dalam menyampaikan pendapat, mengutarakan hasil pemikiran dan terbebas dari praktik-praktik intimidasi serta pengekangan/pembatasan terhadap pemikiran yang cenderung berlawanan dengan kepentingan kelompok tertentu.

 

PBHI, lanjut Totok, mendesak presiden untuk melakukan evaluasi terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Khususnya pihak kepolisian dan kejaksaan yang menyangkut persoalan-persoalan yang menjadi dasar terjadinya kisruh saat ini.

 

Diantaranya persoalan penistaan agama, ujaran kebencian (hate speech), penistaan ulama serta tuduhan menyebarkan informasi untuk menimbulkan permusuhan yang kerap sekali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dalam ‘menjaga’ eskalasi konflik yang berlangsung.

 

“Pemerintah perlu lebih profesional dan tidak mengambil tindakan yang berlebihan dalam menerima masukan, kritikan dan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat dan mengeksposenya secara luas,” ujarnya.

 

Harus disadari, bahwa minimnya respon atas setiap penyampaiaan keluhan masyarakat telah menimbulkan ‘ketidakpercayaan’ sehingga masyarakat luas lebih memilik menggunakan sarana lain seperti media sosial dalam menyampaikan keluhan tersebut.

 

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto memastikan Polri akan menindak tegas mereka yang main hakim sendiri atas konten penghinaan terhadap tokoh tertentu di media sosial. Apalagi beberapa waktu terakhir muncul aksi-aksi persekusi terhadap orang-orang yang dianggap menghina tokoh agama.

 

“Kalau mereka melakukan itu, ya harus ditindak karena ada aturannya. Mereka tidak boleh menangkap,” ujarnya.

 

Setyo menerangkan, tugas masyarakat sebatas melaporkan dugaan tindak pidana ke polisi. Selebihnya, polisi yang menilai apakah laporan tersebut bisa ditindaklanjuti atau tidak. Jika kelompok masyarakat tersebut mengancam pihak yang dianggap melanggar hukum, maka pelakunya bisa kena pidana.

 

“Kalau dia menggerakkan, menyuruh orang untuk melakukan itu, bisa kena, bisa diproses,” ujarnya.(JR)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*