Breaking News

Rancangan Perda Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tanpa KLHS Suburkan Konflik Nelayan

Rancangan Perda Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tanpa KLHS Suburkan Konflik Nelayan.

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) tanpa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) akan merampas ruang hidup dan menyuburkan konflik nelayan.

Pemerintah diminta membuat KLHS yang sesuai dengan kebutuhan nelayan di pesisir dan pulau-pulau kecil. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengkritisi masih banyaknya daerah yang membuat Ranperda RZWP3K tanpa KLHS.

Ketua Departemen Pendidikan dan Penguatan Jaringan Dewan Pimpinan Pusat Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Misbachul Munir mengungkapkan, di Provinsi Kalimantan Barat saja Ranperda ini dipaksakan akan dibuat tanpa KLHS.

Dalam dokumen final Ranperda RZWP-3-K Kalimantan Barat, kata dia, tidak dilengkapi dengan dokumen KLHS. “Celakanya, dalam dokumen itu dialokasikan ruang untuk reklamasi, pertambangan pasir laut di Zona Konservasi,” tutur Misbachul Munir, dalam siaran persnya.

Padahal, KLHS wajib untuk setiap perencanaan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan Pasal 3 PP No. 46/2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS.

“Itu wajib dilaksanakan dalam penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil beserta rencana rincinya,” kata dia.

Seharusnya, dilanjutkan dia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus jeli dalam melihat dokumen final RZWP3K Provinsi Kalbar itu. Dipastikan, dokumen itu tidak memenuhi syarat-syarat sebagai dokumen final, tanpa adanya KLHS.

“Terlihat di Provinsi Kalbar tidak ada koordinasi yang baik dengan lembaga-lembaga strategis lainnya yang sangat membahayakan ruang-ruang publik, nelayan tradisional dan masyarakat pesisir,” ujar Munir.

Dia pun menekankan, penyusunan  dokumen final RZWP3K tersebut harus melibatkan publik masyarakat pesisir, dan  organisasi nelayan tradisional di Kalbar.

“Supaya tidak menimbulkan konflik-konflik pemanfaatan saat Ranperda RZWP3K ini di-perdakan,” ujarnya.

Munir mengingatkan, Peraturan Daerah mengenai RZWP3K harus dapat berperan mensejahterakan nelayan tradisional karena pengaturan pemanfaatan sumber daya pesisir dalam RZWP3K akan berdampak langsung kepada nelayan tradisional skala kecil.

Namun, di ketentuan Pasal 30-31 mengatur reklamasi dan mengkaburkan areal pertambangan dengan tidak menyebut arealnya. Padahal, dalam lampiran menyebutkan alokasi ruang untuk pertambangan.

“Reklamasi dan pertambangan akan merampas ruang hidup nelayan karena akan timbul konflik pemanfaatan,” ujar Munir.

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia mencatat, ada kesalahan mendasar dan besar di dalam dokumen final Rancangan Peraturan Daerah Kalimantan Barat tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Kalbar yang didapatkan dalam konsultasi publik pada 22 Maret 2018.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*