Breaking News

Rakyat Miskin Butuh Pemberdayaan, Bukan Kenduri Bansos

Rakyat Miskin Butuh Pemberdayaan, Bukan Kenduri Bansos.

Masyarakat Indonesia saat ini sedang banyak mengalami kemiskinan, pengangguran dan putus pendidikan, karena itu sangat dibutuhkan pemberdayaan.

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Ali Mahsun menyampaikan, di situasi seperti ini, elit penguasa dan pemerintah malah secara massif mempertontonkan sadisme dalam wujud korupsi Bantuan Sosial (Bansos) serta kegiatan-kegiatan karitatif berupa bagi-bagi bansos. Seolah kegiatan-kegiatan itu sudah mampu menyelesaikan persoalan riil yang dihadapi masyarakat.

“Ada kejahatan yang sangat sadis tatkala rakyat miskin, rakyat yang nganggur dan rakyat yang berpendidikan rendah menjadi alat dan tunggangan kendurian atau korupsi bansos secara berjamaah di mana-mana,” tutur Ali Mahsun, di Kawasan PKL Masjid Al Azhim Cibombong, Bogor, Jawa Barat, Kamis (09/08/2018).

Dia melanjutkan, pemberdayaan masyarakat yang sudah diamanahkan di dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia pun tidak dijalankan. Ada upaya mengelabui kewajibannya yang telah nyata diamahkan Undang-Undang Dasar 1945.

“Rakyat Indonesia butuh kail pemberdayaan untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran dan keterbelakangan yang mereka alami. Bukan bansos. Oleh karena itu, paradigma negatif pembangunan harus segera ditanggalkan. Indonesia ke depan harus dibangun dengan paradigama positif Pembukaan UUD 1945,” ujarnya.

Pria yang juga disebut sebagai Presiden Rakyat Kecil Indonesia ini melanjutkan, roh dan basis pembangunan berlandaskan Pembukaan UUD 1945 tidak pernah dilaksanakan secara utuh dan konsekuen. Padalah, menurut Ali Mahsun, tugas dan kewajiban untuk melindungi segenap tumpah darah dan bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah perintah Konstitusi sebagai wujud pembangunan Indonesia secara positif.

Selama ini, dilanjutkan jebolan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (Unibraw) dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI) ini, sepanjang adanya pemerintahan di Indonesia, paradigma negatif dalam pembangunan yang selalu dilakukan.

“Sejak era Presiden Soekarno hingga Joko Widodo selalu menjadikan kemiskinan, pengangguran dan keterbelakangan sebagai titik tolak pembangunan. Itu adalah paradigma negatif. Lihatlah, yang terjadi apa?” ujarnya.

Menurut dia, paradigma negatif seperti itu berujung pada kendurian bansos dimana-mana. Rakyat miskin, rakyat nganggur, dan rakyat yang terbelakang hanya jadi tunggangan korupsi bansos.

Pemerintah, lanjutnya, harus kembali kepada pemberdayaan masyarakat sesuai Pembukaan UUD 1945. Jika tidak, maka masyarakat itu sendiri akan bergerak.

“Kondisi ini harus segera dihentikan. Secepat-cepatnya. Apapun resiko, apapun yang terjadi, bahkan nyawa pun harus dipertaruhkan perjuangkan rakyat kecil Indonesia yang selama ini selalu terpinggirkan, tertindas bahkan terjajah di negerinya sendiri,” ujarnya.

Dia menyerukan, masyarakat Indonesia sadar dan bangkit dari situasi keterpurukan itu, serta merebut kembali hak-hak konstitusionalnya yang selama ini dikangkangi oleh penguasa dan elit-elit.

“Segera bangkit dan mendapatkan hak-hak konstitusionalnya yang terampas secara struktural, yang direnggut  bangsa asing dan para pecundang anak bangsa sendiri. Rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas,” pungkas Ali Mahsun.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*