Breaking News

Rakyat Kembali ‘Diperas’ Untuk Biayai Belanja Pemerintah, Pajak Dinaikkan, Sektor Riil Megap-Megap

Belanja Negara tak tepat sasaran, pemerintah masih saja disuapi dari penarikan pajak rakyat, rakyat merasa diperas.

Pemerintah dituding melakukan tindakan pemerasan terhadap masyarakat untuk memenuhi defisit anggaran kebutuhan belanja rutin pemerintah.

Pemerintah disebut terus disuapi karena dianggap tidak mampu menghasilkan uang bagi kebutuhan nasional. Modusnya, dengan menarik penghasilan di sektor pajak yang dinaikkan dan harus dibayarkan masyarakat.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengatakan, hal ini dapat dibuktikan dalam 3 tahun terakhir dengan besaran pajak dari total penerimaan negara rata-rata di atas 80 persen.

“Belanja pemerintah berasal dari utang yang hingga hari ini sebesar lebih dari 4.000 triliun rupiah. Dimana utang itu dibayar dengan keringat rakyat yang mambayar pajak,” ujar Heri di Jakarta, Sabtu (18/06/2015).

Menurut anggota Fraksi Partai Gerindra ini, defisit keseimbangan primer yang sekarang terjadi sudah mencapai lebih dari 300 triliun rupiah.

“Itu dibayar oleh rakyat dari pungutan pajak. Subsidi rakyat pun sudah dicabut, eh masih dipaksa membayar BBM (Bahan Bakar Minyak) yang harganya di atas harga pasar. Tujuannya, biar pemerintah mendapat uang kes untuk membiayai belanja rutin seperti biaya manajemen, biaya belanja pegawai. Ini kan sama saja pemerintah sedang memeras rakyat,” ujarnya.

Padahal, lanjut Heri, hingga kini belanja dan investasi pemerintah kurang menyentuh sektor riil. Akibatnya, daya beli masyarakat melemah. Target pemerintah untuk melakukan pertumbuhan ekonomi hingga 5,3 persen, dianggap hanya pepesan kosong.

“Target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen tidak tercapai. Yang terjadi malah pertumbuhan konsumtif, dan itu hanya akan dinikmati oleh 20 persen orang kaya. Sedang, 80 persen orang sisanya rentan tertinggal,” ucapnya.

Heri menambahkan, posisi ekonomi konsumtif model begitu tidak akan pernah menggerakkan ekonomi domestik untuk mendongkrak nilai tambah. Pasar domestik nasional hanya akan jadi arena jualan barang-barang asing.

“Itu menyebabkan APBN kita akan terus-menerus defisit. Bahkan tidak tertutup kemungkinan defisitnya melampaui angka 3 persen. Padahal, batas defisit yang disyaratkan Undang Undang Keuangan Negara maksimal 3 persen saja,” ujarnya.

Menurut dia, sampai kini, belanja pemerintah tidak diarahkan untuk membangun sektor-sektor ril seperti pertanian-kelautan-perikanan, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kondisi ini bagai tanpa rem akan menggerus uang Negara. Saat ini, dapat disebutkan bahwa hanya satu persen orang di Indonesia yang menguasai sebanyak 50 persen kekayaan Nasional.

“Celakanya lagi, lagi-lagi itu semua dibiayai oleh rakyat yang sudah berlelah-lelah menghasilkan devisa yang makin hari makin menipis,” ujarnya.

Untuk itu, Heri meminta agar seyogianya kebijakan pemerintah bersinergi dan solid, khususnya dalam pengelolaan utang. Itu harus hati-hati. Selanjutnya, keseimbangan primer yang makin lebar harus di-stop.

“Kalau tidak kita akan terus tergantung pada utang. Belanja dan investasi pemerintah harus ditujukan untuk menggerakkan sektor riil dan produktif, guna meningkatkan daya beli masyarakat,” ujarnya.

Heri menekankan agar pemerintah membelanjakan uang untuk sektor-sektor ril, seperti sektor pertanian, peternakan, kelautan dan UMKM yang pertumbuhan investasinya masih minus. “Itu yang seharusnya diberikan stimulus yang lebih baik. Di sektor ini lebih dari 50 persen masyarakat bergantung,” ucapnya.

Ambisi pemerintah untuk jor-joran melakukan pembangunan infrastruktur sebesar-besarnya pun harus ditahan. Menurut Heri, pembangunan infrastruktur itu harusnya melalui skema public-private partnership yang pro kepentingan nasional.

“Jadi harus pro terhadap barang buatan lokal, pro tenaga kerja lokal dan lainnya yang berbau dalam negeri,” pungkasnya.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*