Breaking News

Rakyat Disuguhi Yang Palsu-Palsu, Polisi Harus Usut Tuntas Kejahatan Kartu BPJS Kesehatan Palsu

Masalah kenaikan cukai rokok sejajar dengan persoalan masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Indonesia.

Aparat penegak hukum seperti kepolisian diminta membongkar tuntas dan melakukan pengusutan hukum terhadap sejumlah kejahatan di bidang kesehatan. Paling terbaru adalah kejahatan pemalsuan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

 

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyampaikan, kejahatan berupa pemalsuan-pemalsuan yang berkaitan dengan kesehatan sudah kian merebak. Baru-baru ini, rakyat tertipu lagi setelah adanya vaksin palsu yang beredar sejak tahun 2003 lalu. Dan kini ada pemalsuan kartu BPJS Kesehatan pula.

 

“Sepertinya kasus pemalsuan cukup sering terjadi di sektor kesehatan ini. Terjadinya pemalsuan kartu BPJS Kesehatan merupakan akibat dari sistem dan proses pendaftaran yang selama ini dikeluhkan masyarakat,” ujar Timboel, di Jakarta, Selasa (25/07/2016).

 

Timboel mengungkapkan beberapa faktor yang memicu terjadinya pemalsuan kartu BPJS Kesehatan ; pertama, bahwa kesehatan adalah kebutuhan utama bagi masyarakat Indonesia. Biaya kesehatan yang mahal menyebabkan rakyat antusias untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan.

 

Kedua, antusiasme rakyat untuk menjadi peserta BPJS tidak diimbangi oleh pengetahuan rakyat yang mumpuni tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan BPJS Kesehatan itu sendiri.

 

“Pemerintah dan BPJS Kesehatan masih minim melakukan proses sosialisasi program JKN dan BPJS Kesehatan kepada seluruh rakyat, termasuk di dalamnya proses mensosialisasikan tentang tata cara pendaftaran kepesertaan di BPJS Kesehatan,” ujar dia.

 

Proses sosialisasi memang pernah dilakukan tetapi tidak berkesinambungan. Minimnya proses sosialisasi ini menyebabkan ketikdaktahuan rakyat untuk mendaftarkan dirinya menjadi peserta BPJS Kesehatan dan juga minimnya pengetahuan rakyat tentang hak-haknya sebagai peserta program JKN.

 

Menurut Timboel, idealnya proses sosialisasi ini terus dilakukan oleh Pemerintah dan BPJS Kesehatan, mengingat saat ini masih banyak terjadi persoalan di rumah sakit maupun di kantor BPJS Kesehatan ketika melakukan pendaftaran.

 

Ketiga, lokasi pendaftaran peserta Program JKN ini umumnya dilakukan di kantor-kantor BPJS Kesehatan, yang umumnya juga ada di tingkat kabupaten/kota. Hal ini membuat rakyat yang bertempat tinggal jauh dari ibukota Kabupaten/Kota mengalami kesulitan untuk mendaftarkan dirinya.

 

“Apalagi saat ini pendaftaran tidak boleh dilakukan oleh orang yang tidak ada tercantum di Kartu Keluarga. Ketika mendaftar tidak jarang terjadi penumpukkan dan antrian pendaftar yang cukup panjang, sehingga membuat calon peserta lama menunggu dan mengalami kelelahan. Tidak semua rakyat sudah melek teknologi informasi sehingga mampu mendaftar via on line ke BPJS Kesehatan,” ungkap Timboel.

 

Selain itu, kedatangan masyarakat yang ingin mendaftar di kantor BPJS Kesehatan tidak bisa langsung membayar dan mendapatkan kartu BPJS Kesehatan pada hari itu juga.

 

Adanya Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 yang mensyaratkan masa aktivasi 14 hari, menurut Timboel, menyebabkan masyarakat harus datang kembali untuk membayar dan mendapatkan kartu BPJS Kesehatan.

 

“Jadi, belum semua masyarakat melek tehnologi dan melek perbankan, sehingga bisa medaftar via website dan atau bayar melalui ATM,” katanya.

 

Sebagai tambahan, kata Timboel, sebenarnya masalah kesulitan melakukan pendaftaran juga dialami oleh perusahaan-perusahaan yang ingin mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Kesehatan. Sistem EDABU (Entry Data Badan Usaha) kerap kali dikeluhkan oleh para personalia yang meng-input data pekerja ke sistem BPJS Kesehatan.

 

Akibat dari kondisi permasalahan itu maka ada oknum-oknum yang mencoba memanfaatkannya dengan menawarkan jasa pembuatan kartu BPJS Kesehatan seperti yang terjadi di Kabupaten Bandung Jawa Barat. Dari tampilan kartu memang tampak serupa dengan kartu yang asli tetapi ketika digunakan di RS atau Faskes Pertama kartu tersebut ternyata tidak bisa digunakan karena tidak terdaftar.

 

“Merebaknya kartu palsu BPJS Kesehatan ini seharusnya bisa memicu pemerintah dan BPJS Kesehatan lebih kreatif menciptakan sistem pendaftaran yang lebih mudah dan lebih terjakau oleh masyarakat. Kantor Pos dan Puskesmas seharusnya bisa dijadikan tempat pendaftaran peserta BPJS Kesehatan sehingga masyarakat dengan mudah dan murah menjangkaunya,” ujarnya.

 

Tentunya, lanjut Timboel, proses sosialisasi tentang JKN ini harus terus dilakukan sehingga masyarakat mengerti tentang program JKN yang dioperasionalkan oleh BPJS Kesehatan tersebut.

 

“Selain itu, saya juga mengusulkan agar Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 yang mensyaratkan masa aktivasi 14 hari bisa segera dicabut,” ujarnya.

 

Karena itu, Polisi harus mengusut tuntas persoalan ini. “Saya mendorong pihak kepolisian untuk membongkar sindikat pembuat kartu palsu BPJS Kesehatan ini, yaitu dari oknum yang menawarkan jasa pendaftaran, oknum percetakan sampai adanya dugaan keterlibatan oknum BPJS Kesehatan,” ujarnya.

 

Bagi masyarakat yang selama ini sudah memiliki kartu BPJS Kesehatan yang didapat dari seseorang dan belum pernah menggunakannya, lanjut Timboel, sebaiknya segera mengecek keaslian kartu tersebut ke BPJS Kesehatan supaya bisa mendaftar ulang bila kartu tersebut ternyata palsu.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*