Breaking News

Raja Salman Kunjungan ke Indonesia, Serukan Perlindungan TKI di Arab, Aksi Damai Buruh Migran Dibubarkan Paksa

Raja Salman Kunjungan ke Indonesia, Serukan Perlindungan TKI di Arab, Aksi Damai Buruh Migran Dibubarkan Paksa.

Di tengah kunjungan Raja Arab Saudi ke Indonesia, Komite Aksi Bersama International Women’s Day 2017 mengecam pemerintahan Raja Salman yang membubarkan aksi damai dukungan bagi Buruh Migran Indonesia di Arab Saudi.

 

Jurubicara Komite Aksi Bersama International Women’s Day 2017 Risca Dwi menyampaikan, meskipun kebebasan mengeluarkan pendapat dan berekspresi telah dijamin didalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, Pasal 23 ayat (2) UU 39/1999 tentang HAM, Pasal 2 ayat (1) UU 9/1998 tentang Kemerdekaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum, serta berbagai instrumen hukum internasional lainnya, namun pada praktiknya negara selaku pengemban kewajiban pemenuhan HAM justru menjadi pihak yang seringkali melakukan pelanggaran.

 

“Tindakan negara yang terlampau represif kembali ditunjukan pada aksi protes di depan Kedutaan Arab Saudi sebagai dukungan terhadap buruh migran Indonesia di Arab Saudi,” tutur Risca Dwi dalam siaran pers yang diterima Rakyat Merdeka, Kamis (02/03/2017).

 

Dalam aksi damai itu, lanjut dia, para peserta aksi dihadiri oleh massa gabungan dari Serikat Buruh Migran Indonesia (BMI) dan Solidaritas Perempuan (SP), LBH Jakarta, pada Kamis Siang (02/03/2017).

 

“Dilakukan siang tadi. Alih-alih dapat menyuarakan aspirasi mengenai kegelisahan akan nasib buruh migran Indonesia yang banyak mengalami penindasan di Arab Saudi, massa aksi justru mengalami represi, intimidasi yang berujung pada pembubaran serta penangkapan dan sejumlah kekerasan,” ujar Risca Dwi.

 

Hal senada disampaikan Aktivis Buruh Migran Lini. Dia mengatakan,aksi yang mereka lakukan itu adalah penyuaraan terhadap apa yang menjadi aspirasi massa aksi tersebut menjadi sangat penting untuk dikemukakan.

 

“Terlebih mengingat momentum kedatangan Raja Arab Saudi beserta rombongan sekaligus bagian dari rangkaian peringatan Hari Perempuan Internasional yang akan jatuh pada 8 Maret 2017 mendatang,” kata Lini.

 

Dia menyampaikan, kondisi Buruh Migran Indonesia (BMI) yang mayoritas Perempuan Buruh Migran (PBM) yang bekerja di Arab Saudi tidak kunjung membaik.

 

Hal ini antara lain dapat dilihat dari berbagai eksploitasi serta kriminalisasi yang terjadi terhadap mereka. “Siksaan tanpa henti serta hukuman mati merupakan fakta resiko yang harus dihadapi oleh Buruh Migran Indonesia. Pemerintah Indonesia dengan kedatangan raja Salman saat ini seakan menutup mata terhadap fakta-fakta tersebut,” ujarnya.

 

Direktur LBH Jakarta Alghiffari Aqsa mengatakan, kebijakan-kebijakan dan tindakan pemerintah cenderung reaktif dan parsial, karena tidak menyentuh akar persoalan serta tidak memperhitungkan dampak sosial dan hukum yang ditimbulkan.

 

Salah satunya, kata Alghiffari Aqsa, dikeluarkannya Kepmen 260 Tahun 2015 yang melarang pengiriman TKI pada pengguna perseorangan di negara Timur Tengah justru berbuah pada terjadinya peningkatan perdagangan orang di Arab Saudi pada tahun 2015.

 

“Seakan tidak mempunyai itikad baik untuk memperbaiki keadaan, kini pemerintah Indonesia mengadakan kerja sama dengan Arab Saudi tanpa menjadikan isu perlindungan  BMI di Arab Saudi. Jelas hal ini harus dikecam mengingat masih masifnya pelanggaran hak dan kekerasan terhadap BMI dan PBM di Arab Saudi,” ujar Alghiffari Aqsa.

 

Sayangnya, kata dia, penyuaraan terhadap aspirasi tersebut nampaknya harus menemui pembungkaman. Massa aksi yang mulai berkumpul di depan Kedutaan Besar Arab Saudi di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan sekitar pukul 13.31 WIB, langsung dihadang oleh pihak kepolisian.

 

Tak lama setelahnya, sekitar pukul 13.35 WIB, dengan dalih mengganggu kepentingan umum, aparat kepolisian mulai melakukan intimidasi dengan membentak serta mendorong paksa yang tidak mau meninggalkan lokasi unjuk rasa.

 

“Seakan tidak puas dengan hanya membentak dan mendorong massa, aparat kepolisian mulai menyeret secara paksa sekitar 12 orang massa aksi kedalam kendaraan panser dengan rencana untuk membawa seluruh pihak yang ditangkap ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut,” ujarnya.

 

Adapun diantara massa aksi yang ditangkap tersebut antara lain adalah Hari dan Bobi dari SBMI. Setelahnya, sekitar pukul 13.45 WIB, aparat kepolisian kembali memerintahkan agar massa aksi yang tersisa membubarkan diri sambil mendorong mereka ke belakang gedung wisma Bakrie.

 

Alghiffari Aqsa menjelaskan, kendati massa aksi yang ditangkap kemudian telah dilepaskan pada pukul 14.40 WIB sebelum sempat diangkut ke Polda Metro Jaya, menyusul adanya negosiasi dengan juru bicara dari massa aksi, namun peristiwa ini merupakan cerminan bagaimana negara kembali gagal dalam menjamin pemenuhan hak fundamental bagi setiap orang untuk menyuarakan aspirasinya.

 

“Bagaimana tidak, dengan mengatasnamakan kepentingan umum yang dalam hal ini tidak jelas ukuran serta batasannya, aparat penegak hukum melakukan tindakan-tindakan represif yang secara jelas bertentangan dengan jaminan perlindungan terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat dan berekspresi,” tutur dia.

 

Padahal, lanjut Alghiffari Aqsa, massa aksi sudah secara teliti menentukan lokasi unjuk rasa pada Kedutaan Besar Arab Saudi agar tidak mengganggu kedatangan tamu negara yakni Raja Salman yang berkunjung ke gedung DPR-RI. Sehingga, kata dia, dalih kepentingan umum yang didengung-dengungkan oleh aparat sejatinya berada jauh di luar konteksnya dan tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan tindakan-tindakan represif berupa penangkapan dan pembubaran seperti yang terjadi siang itu.

 

“Tindakan aparat Kepolisian jelas merupakan pelanggaran atas hak kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum dan pelanggaran hak konstitusi,” ujarnya.

 

Ketua DPP Bidang Hukum KNTI Marthin Hadiwinata menambahkan, berdasarkan peristiwa itu, Komite Aksi Bersama International Women’s Day 2017 mengecam tindakan pembubaran yang disertai dengan penangkapan serta kekerasan yang dilakukan oleh aparat Polda Metro Jaya terhadap massa gabungan dari SBMI, SP dan LBH Jakarta karena merupakan pelanggaran terhadap jaminan kebebasan mengeluarkan pendapat dan berekspresi.

 

“Karenanya Kami Koalisi Aksi Bersama IWD 2017 menyatakan, meminta Presiden untuk menjadikan peningkatan perlindugan Buruh Migran Indonesia di Arab Saudi sebagai salah satu bentuk kerja sama dengan Raja Arab Saudi,” ujarnya.

 

Kemudian, Marthin juga meminta Presiden untuk meminta Raja Arab Saudi membebaskan BMI yang menjadi korban kriminalisasi. “Serta meminta Kapolda Metro Jaya untuk menindak tegas oknum Kepolisian yang melakukan kekerasan terhadap massa aksi,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*