Breaking News

Puluhan Ribu Petani Tembakau Minta Dilayani Program BPJS Ketenagakerjaan

Puluhan Ribu Petani Tembakau Minta Dilayani Program BPJS Ketenagakerjaan.

Sebanyak 16. 000 (enam belas ribu) petani tembakau yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia di Nusa Tenggara Barat (APTI) curhat tidak mendapat pelayanan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Naker). Sehingga, sejumlah program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) di BPJS Naker tidak bisa diakses oleh para petani tembakau itu.

 

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengaku, dalam sebuah acara saat dirinya diundang bicara di NTB oleh para petani tembakau pekan lalu, terungkap melalui curhatan para petani itu bahwa mereka tidak diikutkan dalam program BPJS.

 

“Saya di Kota Mataram diundang sebagai narasumber di Program Edukasi Publik Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN, dan seorang peserta dialog yakni Pak Lalu yang merupakan Ketua APTI curhat dan sekaligus meminta dukungan agar petani tembakau diikutkan pada program JKK dan JKm di BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Timboel Siregar, Jumat (26/05/2017).

 

Dia melanjutkan, adapun usulan APTI untuk pembayaran iuran JKK dan JKm tersebut hendaknya dibayarkan oleh cukai rokok. “ Jadi, ada sekitar 16.000 petani tembakau di NTB yang tergabung di APTI dan minta dukungan agar mendapat program itu,” ungkap Timboel.

 

Dari penjelasan para petanu tembakau itu, lanjut Timboel, terungkap juga bahwa APTI NTB sudah pernah meminta jaminan itu melalui Gubernur NTB.

 

“Permintaan ini disetujui oleh Pak Gubernur. Namun Gubernur tidak bisa memutuskan, karena tentang cukai rokok ditentukan oleh Menkeu,” ujarnya.

 

Dengan penjelasan Gubernur seperti itu, lanjut dia, APTI NTB pun sudah kirim surat ke Menkeu untuk meminta persetujuan agar iuran JKK dan JKm dibayarkan dari cukai rokok.

 

“Namun, hingga saat ini tidak ada respon dari Menkeu,” katanya.

 

Menurut Timboel, permintaan para petani tembakau itu tidak menyalahi aturan. Bahkan diperkuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2016 yang memperbolekan sebanyak 50 persen cukai rokok dialokasikan untuk kebutuhan daerah.

 

“Saya kira permintaan APTI itu sangat baik dan harus didukung. Petani tembakau berhak diikutkan pada program JKK dan JKm di BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Timboel.

 

Menurut dia,  Pemerintah harus memposisikan petani tembakau sebagai PBI (Penerima Bantuan Iuran), sama seperti pemerintah membayar iuran JKN untuk rakyat miskin sebagai PBI.

 

Di dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004, disebutkan untuk pertama kali PBI diberlakukan di program kesehatan.

 

“Ini artinya PBI juga harus bisa diperlakukan untuk program JKK dan JKm di BPJS Ketenagakerjaan pada tahap berikutnya,” ujar Timboel.

 

Kalau PBI untuk program JKK dan JKm bagi nelayan sudah dilegitimasi lewat Undang Undang Nomor 7 Tahun 2016, walaupun salah karena diserahkan ke PT Jasindo, menurut Timboel, maka PBI JKK dan JKm untuk petani tembakau di NTB harus juga dilegitimasi sebuah peraturan sehingga mengikat Pemerintah Daerah.

 

“Jika mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2016, maka Gubernur sudah bisa memutuskan dan meregulasikan penggunaan 50 persen cukai rokok untuk petani tembakau agar mendapatkan JKK dan JKm sebagai kebutuhan daerah,” ujar Timboel.

 

Kemudian, Timboel juga meminta BPJS Ketenagakerjaan agar  segera merespon keinginan APTI  itu dengan mendorong Kemenkeu memberikan legitimasi penggunaan 50 persen cukai rokok untuk petani tembakau di seluruh Indonesia.

 

“Termasuk juga, misalnya untuk pedagang asongan rokok di pinggir jalan-jalan dan warung. Ini harus dikawal  agar jangan sampai Menkeu setuju, tetapi pelaksanaannya diserahkan ke BUMN. Memang sudah waktunya pemerintah memberlakukan PBI untuk JKK dan JKm di BPJS Ketenagakerjaan. Ini harus kita dorong mengingat masih banyak pekerja informal kita yang miskin, yang membutuhkan program JKK dan JKm, namun tidak mampu membayar iuran,” pungkas Timboel.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*