Breaking News

Pukuli Napi, Pemerintah Diminta Menindak Tegas Petugas Lapas Nakal

Tindakan kekerasan bahkan penganiayaan yang dilakukan oleh petugas atau sipir terhadap narapidana (napi) masih marak terjadi di penjara Lembaga-Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Pemerintah diminta menindak tegas setiap petugas yang melakukan tindakan kekerasan dan penganiayaan terhadap Napi.

Koordinator Advokasi Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Jakarta Agus Evendi Sigalingging menyampaikan, hampir di seluruh Lapas terjadi pemukulan atau kekerasan yang dilakukan oknum petugas atau Sipir terhadap napi. Namun, setiap laporan terkait tindak kekerasan seperti itu selalu lamban diusut oleh penegak hukum.

“Laporan yang kami terima, kekerasan berupa pemukulan, penganiayaan bahkan jenis-jenis kekerasan lainnya, masih keseharian yang terjadi di hampir semua Lapas di Indonesia. Petugas lapas, sipir memukuli napi belum juga surut. Di sinilah kinerja aparat penegak hukum kita pertanyakan, mengapa lamban dan tidak menindak tegas petugas lapas nakal seperti itu,” ujar Agus Evendi Sigalingging ketika berbincang, di Jakarta, Sabtu (28/02/2016).

Menurut pria yang akrab disapa Vendi ini, ketika dilaporkan ke pihak berwenang adanya kekerasan yang dialami Napi, aparat penegak hukum terkesan sepele dan menganggap tak perlu ditindaklanjuti.

“Kami sendiri telah melaporkan sejumlah tindak kekerasan yang dilakukan petugas lapas kepada jajaran Kemenkumham dan Kepolisian, tetap saja taka da tindak lanjut nyata untuk memberikan sanksi tegas kepada petugas yang melakukan kekerasan itu,” ujar Vendi.

Diungkapkan Vendi, baru-baru ini saja ada laporan tindak kekerasan yang di-advokasi oleh PBHI di Rutan Pondok Bambu, namun tak ditindaklanjuti oleh penegak hukum.

Ceritanya, ungkap Vendi, seorang pria yang merupakan petugas di Rutan Pondok Bambu itu memukuli dan menganiaya seorang Napi perempuan hingga babak belur tanpa alasan yang jelas. Penjara yang dikhususkan bagi Napi perempuan itu pun malah menutup-nutupi adanya pemukulan dan tindak kekerasan itu.

“Bukannya sadar diri atau mengusut si pelaku pemukulan, eh malah Kepala Rutannya mengeluarkan kebijakan bahwa keluarga Napi atau pengacara atau kuasa hukum para Napi dipersulit bertemu dengan si napi. Copot sajalah karutannya itu. Ini kan menunjukkan bahwa watak penegak hukum kita masih di bawah rata-rata,” ujar Vendi.

Vendi menyampaikan, harusnya pemerintah bertindak tegas kepada para pelaku kekerasan di dalam Lapas. Walaupun di dalam Lapas itu adalah Napi, namun tindak kekerasan fisik bukanlah solusi untuk menimbulkan efek jera bagi penjahat.

“Hampir di semua lapas di Indonesia kekerasan seperti it uterus terjadi. Pemerintah dan aparat hukum harus menindak para pelakunya,” pungkas dia.

Sejumlah perilaku aneh dan mencurigakan seperti kekerasan, Napi melarikan diri, hilangnya senjata dari lapas, marak terjadi belakangan ini.

Bulan lalu, selain adanya penganiyaan di LP Perempuan Pondok Kelapa, Jakarta, seorang napi juga dianiaya petugas di Lapas Kutacane, Aceh.

Masih di awal tahun ini, belasan napi yang melarikan diri saat sedang melakukan kerja bakti di halaman Lapas Abepura, Papua, Jumat (8/1/2016) siang.

Sedangkan dari Lapas Kelas I Tangerang, sebanyak  9 pistol dan 128 amunisi milik Lapas dilaporkan hilang, entah karena apa penyebabnya.

Kasubdit Komunikasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, Akbar Hadi Prabowo menyampaikan, sebetulnya sudah ada himbauan kepada para Kalapas dan Karutan agar menindaklanjuti setiap persoalan hukum yang terjadi di wilayah kerjanya masing-masing, termasuk menjalin koordinasi dengan pihak pengamanan setempat, untuk memroses laporan dan memperkuat pengamanan di lingkungannya.

Menurut Akbar, pihaknya juga tidak pernah menutup-nutupi proses penegakan hukum yang terjadi di Lapas.

“Apabila ada informasi yang diperlukan, Ditjen Pas tentu saja mendukungnya untuk pengembangan penyelidikan. Kita sama-sama penegak hukum, aparat pemerintah, kita akan beri apa yang terbaik,” ujar dia.(JR-1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*