Breaking News

PT Muara Wisesa dan Pemda DKI Jakarta Paksakan Reklamasi Teluk Jakarta

PT Muara Wisesa dan Pemda DKI Jakarta Paksakan Reklamasi Teluk Jakarta.

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta menolak tindakan PT Muara Wisesa dan Pemda DKI Jakarta mensosialisasi Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) reklamasi pulau G. Sebelumnya beredar surat dari pihak Kelurahan Pluit yang mengundang berbagai pihak untuk terlibat dalam pembahasan Amdal pulau G yang akan berlangsung pada hari selasa tanggal 31 Januari 2017.

Tim Hukum Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Marthin Hadiwinata berpendapat, sosialisasi yang akan dilakukan adalah bentuk upaya untuk memaksakan kehendak pengembang agar pembangunan reklamasi pulau G dapat dilanjutkan.

“Kami sangat memprotes tindakan Pemda DKI Jakarta melalui Kelurahan Pluit yang justru memfasilitasi kegiatan itu. Tidak hanya itu, kami menyayangkan sikap pasif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang tidak pernah mempublikasikan hasil pengawasan dan perkembangan sanksi administratif yang dijatuhkan kepada PT. Muara Wisesa sebelumnya,” ujar Marthin di Jakarta, Minggu (29/01/2017).

Menurut Marthin, pembangunan Pulau G yang telah dihentikan melalui sanksi administratif KLHK dan moratorium dari pemerintah jelas nyata telah merugikan kehidupan nelayan, merusak lingkungan hidup teluk Jakarta, memperparah banjir ROB, mengganggu operasional PLTU Muara Karang, menyebabkan konflik di wilayah pengambilan material pasir dan diduga dilakukan dengan cara tindakan korupsi.

“Jadi sudah seharusnya pembangunan pulau G dan pulau-pulau lainnya dihentikan,” ucapnya.

Marthin menilai, tindakan yang dilakukan PT Muara Wisesa dan Pemda DKI sangat bertentangan dengan pesan Presiden Joko Widodo agar reklamasi tidak diatur oleh pengembang, memperhatikan kehidupan nelayan dan tidak merusak lingkungan. Apabila sosialisasi ini tetap dilanjutkan maka PT Muara Wisesa merupakan pengembang yang tidak patuh pemerintah.

“Tindakan Pemda DKI yang memfasilitasi sosialisasi kami nilai sebagai tindakan melawan pemerintah pusat yang telah memutus melakukan moratorium terhadap pembangunan reklamasi di teluk Jakarta. Sikap diam dan tidak terbuka KLHK pun kami anggap sebagai sikap yang berseberangan dengan fungsi KLHK sebagai garda terdepan dalam perlindungan lingkungan hidup. Kami menilai ini merupakan persekongkolan pemerintah DKI dan pengembang melanjutkan kegiatan yang jelas merugikan masyarakat dan lingkungan hidup dan hanya demi keuntungan segelintir orang,” tegasnya.

Selain itu, lanjutnya, rencana sosialisasi ini juga bermasalah karena hingga saat ini belum ada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Teluk Jakarta yang komprehensif dan Peraturan Daerah Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi syarat untuk menentukan pembangunan di teluk Jakarta.

“Proses moratorium berupa pembahasan perencanaan ruang dan lingkungan hidup juga masih di bahas di Bappenas,” ujarnya.

Marthin juga mengatakan, kepentingan reklamasi bukan untuk kepentingan publik hanya menguntungkan pengusaha. Terlihat dari rencana sosialisasi tanpa melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang memiliki wewenang terhadap pesisir dan nelayan. Selain itu, tidak adanya keterlibatan perempuan dalam rencana sosialisasi yang menjadi salah satu korban paling rentan dari pembangunan reklamasi, tiadanya keterlibatan lembaga pemerhati lingkungan dan lembaga lain yang menolak reklamasi.

“Atas dasar itu maka kami koalisi selamatkan teluk Jakarta menolak rencana sosialisasi Amdal pembangunan pulau G dan menuntut agar KLHK dan KKP mengeluarkan putusan untuk menghentikan pembangunan reklamasi pulau G dan pulau-pulau lainnya,” pungkasnya.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*