Breaking News

Proyek-Proyek Reklamasi Habisi Kehidupan Nelayan & Masyarakat Pesisir Indonesia

Proyek-Proyek Reklamasi Habisi Kehidupan Nelayan & Masyarakat Pesisir Indonesia.

Ratusan ribu nelayan dan masyarakat pesisir Indonesia terancam kehilangan mata pencaharian dan kehidupannya, lantaran kian banyaknya proyek-proyek reklamasi yang terjadi di berbagai sudut Tanah Air.

Seraya menegur pemerintah untuk menghentikan massifikasi proyek reklamasi, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) meminta masyarakat Indonesia bersatu hati melakukan upaya penyelematan nelayan dan masyarakat pesisir.

Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati menuturkan, data yang mereka kumpulkan hingga 2017 menunjukkan adanya peningkatan proyek reklamasi. Tercatat, sebaran proyek reklamasi di Indonesia sebanyak 37 wilayah.

Proyek ini telah memberikan dampak buruk bagi kelangsungan hidup masyarakat pesisir, yang terdiri dari nelayan tradisional, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pelestari ekosistem pesisir, serta masyarakat adat pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Kami mencatat, setidaknya sebanyak 741.344 keluarga nelayan di Indonesia telah terdampak proyek ini,” tutur Susan Herawati, di Jakarta, Jumat (10/08/2018).

Kemudian, dia mengungkapkan, pada tahun 2018, ada satu proyek reklamasi yang baru dibangun. Lokasinya berada di Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

“Proyek ini adalah reklamasi pesisir yang ke-38 dalam catatan KIARA. Fakta-fakta di lapangan menunjukkan adanya dampak negatif yang dialami oleh lebih dari 175 Kepala Keluarga nelayan di Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Lembata, NTT,” ungkapnya.

Diantara dampak buruk itu, lanjutnya, adalah hilangnya kawasan untuk menyandarkan kapal-kapal tradisional serta hilangnya wilayah perairan dangkal untuk tempat berkembang biak ikan.

“Sejumlah nelayan di lokasi menyatakan, sebelum adanya reklamasi, mereka biasa mendapatkan 60 ekor ikan atau setara 60 kilo gram dengan mudah. Setelah adanya proyek reklamasi, mereka kesulitan menangkap ikan dan harus melaut lebih jauh,” terang Susan.

Deputi Pengelolaan Pengetahun KIARA Parid Ridwanuddin menambahkan, selain itu, gugatan yang dilayangkan oleh Tim kuasa hukum masyarakat adat Dolulolong, yang merupakan penggugat proyek reklamasi Pantai Balauring Lembata, tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kabupaten Lembata.

“Merespon hal tersebut, KIARA bersama Forum Masyarakat Adat Pesisir, WALHI NTT, dan Tim Kuasa Hukum Masyarakat Penggugat Reklamasi Pantai Balauring Lembata, meminta pemerintah dan aparatur hukum untuk berpihak kepada keadilan dan penyelamatan nelayan dan masyarakat pesisir,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*