Breaking News

Proyek Pembangunan Rumah Dinas Kodim Se-Indonesia Tidak Berjalan, Ratusan Kontraktor Tagih Uangnya Dikembalikan

Proyek Pembangunan Rumah Dinas Kodim Se-Indonesia Tidak Berjalan, Ratusan Kontraktor Tagih Uangnya Dikembalikan.

Sudah setor puluhan hingga ratusan juta rupiah ke perusahaan pengembang, ratusan kontraktor protes kepada developer atau pengembang pembangunan Rumah Dinas Dinas Komando Distrik Militer (Perumahan Kodim), agar uangnya dikembalikan.

Setelah satu tahun ditunggu, ternyata hingga 2019 ini, proyek yang dijanjikan itu tidak pernah terealisasi.

Direktur PT Baguala Karya Mandiri, Jitsak DJ Parera mengungkapkan, sebagai salah satu kontraktor yang sudah datang dan menyetorkan uang ratusan juta rupiah ke Perusahaan Pengembang yakni PT Hutama Andalan Karya Abadi (PT HAKA), pihaknya merasa dibohongi dan ditipu oleh pemilik dan pengelola PT HAKA.

Pria yang berdomisili di Papua ini mengatakan, sejak April 2018, ratusan kontraktor disuruh berkumpul dan mengumpulkan uang kepada PT HAKA. Dan dijanjikan, pada bulan Juni hingga September 2018, proses penandatanganan kontrak dengan para penyetor uang akan dilakukan, untuk selanjutnya mulai membangun Rumah Dinas Kodim di wilayah masing-masing.

Pria yang akrab disapa Jeje ini mengatakan, pihaknya sudah berkali-kali menanyakan mengenai keberlanjutan proyek itu ke PT HAKA.

“Namun apa yang terjadi, sampai sekarang tidak ada realisasinya. PT HAKA telah menipu kami semua. Uang kami harus dikembalikan,” tutur Jeje.

Padahal, lanjut dia, untuk wilayah Papua, pihaknya sudah bergerak sejak tahun lalu, untuk mempersiapkan lahan dan juga ijin serta segala keperluan pembangunan Rumah Dinas Kodim itu.

Jeje menjelaskan, ketika dilakukan pertemuan berupa sosialisasi dari PT HAKA dengan para kontraktor di Balai Sudirman, Manggarai, Jakarta Selatan, pada Kamis, 26 April 2018 lalu, untuk wilayah Papua ditunjuk tiga perusahaan kontraktor untuk melakukan pembangunan Rumah Dinas Kodim.

Tiga perusahaan itu adalah PT Yuma Lani Kembu dengan Direktur Timotius Wakur, PT Putra Meepagi Jaya, dengan Direktur Frans Magai dan PT Baguala Karya Mandiri dengan Direktur Jitsak DJ Parera.

“Kami menangani pembangunan Rumah Dinas di 10 Kodim di Papua, dan ditambah 1 Kodim di Maluku yaitu Kodim Namlea,” tutur Jeje.

Untuk pembangunan Rumah Dinas Kodim Seluruh Indonesia itu, lanjut dia, dicari dan diajaklah kontraktor-kontraktor dari berbagai wilayah. Seperti wilayah Sumatera bagian Utara, Selatan hingga ke Papua.

“Tergantung kesanggupan kontraktornya bisa membangun berapa Rumah Dinas Kodim di masing-masing wilayah. Yang pasti, setiap kontraktor, seperti kami, wajib setor uang ke PT HAKA,” tuturnya.

Sejak Juni 2018, diterangkan Jeje, para kontraktor mulai tidak percaya dengan PT HAKA, lantaran tanggal dan waktu yang dijanjikan untuk realisasi pembangunan itu selalu bertele-tele dan molor.

Bahkan, sejak Desember 2018, ratusan kontraktor yang sudah sempat menyetorkan uang ke PT HAKA menyatakan mundur dan meminta uangnya dikembalikan.

“Dan uang kami sampai kini tidak dikembalikan. Ratusan juta rupiah sudah kami setorkan. Belum lagi biaya perjalanan, urus ini itu,saya hitung-hitung per orang, kami telah habis hingga Rp 500 juta,” ujar Jeje.

Jeje dan kawan-kawannya terus menanyakan kapan realisasi Proyek Pembangunan Rumah Dinas Kodim Seluruh Indonesia itu akan dilakukan. Namun, dikarenakan jawaban yang tidak pasti, bahkan uang yang sudah terlanjur disetorkan juga tidak ada kepastian pengembaliannya, Jeje dan kawan-kawan pun berencana menggugat PT HAKA.

“Mereka modus semua. PT HAKA janji-janji kosong belaka. Kami sudah tidak percaya. Kami sedang persiapkan gugatan kami. PT HAKA telah memakan uang kami, dan proyeknya tidak terjadi. Ini penipuan besar-besaran terhadap para kontraktor,” tutur Jeje.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*