Breaking News

Proyek Morotai & Pangandaran Integrated Aquarium and Marine Research Institute (PIAMARI) Tak Kelar, Mangkraklah?

Proyek Morotai & Pangandaran Integrated Aquarium and Marine Research Institute (PIAMARI) Tak Kelar, Mangkraklah?

Oleh: Rusdianto Samawa, Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI)

Pembangunan pusat riset kelautan yang bertempat di Pangandaran sebagaimana disebut PIAMARI (Pangandaran Integrated Aquarium dan Marine Research Institute). Sedangkan di Morotai Maluku disebut sebagai MIAMARI (Morotai Integrated Aquarium dan Marine Research Institute).

Sebenarnya, pembangunan pusat riset tersebut hanya hamburkan uang negara. Mengapa? karena penguruan tinggi sudah banyak untuk mengerjakan hal semacam itu. Apalagi, fungsi Tridarma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat) sudah menjamin untuk melakukan tujuan yang sama dengan PIAMARI dan MIAMARI, mesti dipertajam dan dikembangkan sesuai dinamika di era Industri dan visi poros maritim. Seharusnya, proyek IAMARI ditiadakan dan urusan penelitian diserahkan kepada perguruan tinggi dan fakultas perikanan.

Pemerintah semestinya menempatkan 17 fakultas perikanan dan ilmu kelautan yang dikelola oleh negara dan tersebar dari Sabang hingga Merauke sebagai garda depan untuk meningkatkan kualitas riset kelautan dan mengembangkan sumber daya kelautan dan perikanan. Di sinilah kesungguhan pelaksanaan visi poros maritim dunia diuji melalui penambahan alokasi dana riset dan pengembangan sumber daya manusianya, serta komitmen pemanfaatan hasil riset untuk kemajuan pembangunan kelautan dan perikanan nasional.

Menurut Rokhmin Dahuri (2018), katakan, prasarana dan sarana pendidikan serta litbang harus direvitalisasi dan dikembangkan agar sesuai kebutuhan. Kompetensi, kapasitas, etos kerja, dan akhlak para Dosen dan tenaga non-akademik harus terus ditingkatkan. Sudah tentu, ini harus dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan semua dosen dan tenaga non-akademis. Melalui transformasi perbaikan tersebut, diyakini akan mampu menghasilkan generasi yanv berkomptensi mumpuni, etos kerja unggul, dan akhlak mulia.

Sementara, menurut Abdul Halim (2016), berpendapat pemerintah lebih baik fokus menuntaskan permasalahan peralihan alat tangkap dan pembangunan kapal perikanan yang karut-marut meskipun proyek pusat riset sudah dianggarkan dalam APBN 2016 dan 2017.

Langkah ini jauh lebih strategis dan mendesak untuk diselesaikan ketimbang mengusulkan pembangunan fisik proyek Integrated Aquarium and Marine Research Institute (IAMARI) di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, dan Pulau Morotai, Maluku Utara yang menelan dana APBN setara dengan harga pembelian 1.475 alat tangkap cantrang untuk ukuran kapal lebih dari 30 GT.

Proyek tersebut, belum ada progress kemajuannya. Sehingga meminta pemerintah untuk membatalkan proyek Integrated Aquarium and Marine Research Institute (IAMARI) itu. Karena sangat tidak memberi manfaat bagi nelayan, industri perikanan dan belum tentu bisa terintegrasi maksimal.

Pasalnya, proyek itu tak cukup memberikan kemanfaatan bagi kemandirian usaha kelautan dan perikanan nasional, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Seperti diketahui, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengusulkan kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk menyetujui alokasi anggaran senilai hampir Rp.553 miliar untuk pembangunan kapal riset kelautan di sekitar Pangandaran dan Morotai yang dinamakan dengan “Integrated Aquarium and Marine Research Institute (IAMARI).”

Disekitar pangandaran, pemerintah Daerah hnya mampun belum memberikan informasi progress terhadap proyek ini. Apakah mangkrak ataukah sudah selesai dibangun pusat riset kelautan dan perikanan itu, apalagi ada penambahan yakni kereta gantung Integrated Aquarium and Marine Research Institute (Piamari) tahun ini.

Pembangunan tersebut dari 2016 direncanakan, namun belum selesai hingga hari ini. Proyek tersebut berlokasi dibulak setra Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran juga. Proyek IAMARI sebenarnya direncanakan memiliki Aquarium raksasa, laboratorium, museum iptek, kapal penelitian samudera lepas, sejumlah stasiun pemantauan, hingga kereta gantung. Proyek tersebut, hanya dua tempat pembangunannya yakni Kabupaten Pangandaran dan kabupaten Morotai, Maluku.

Total anggaran mega proyek tersebut senilai Rp.325 miliar yang bersumber dari APBN secara bertahap selama tiga tahun. Pada tahun 2017 harusnya sudah masuk pada tahap pekerjaan fisik dan berharap di tahun 2018 sudah bisa diresmikan. Namun, hingga hari proyek tersebut tidak berjalan secara maksimal.

Pusat riset kelautan yang diharapkan dapat menjaga laut Indonesia melalui riset dan analisis kelautan tersebut, menjadi penting untuk di evaluasi. Karena, sudah banyak sekali proyek pemerintah dibidang Kelautan dan Perikanan mengalami mangkrak. Mudah-mudahan proyek MIAMARI dan PIAMARI ini tidak mangkrak. Mari kita lihat sama-sama.

Sebetulnya, pusat riset bisa dibangun oleh perguruan tinggi yang ada, tanpa harus membangun fiaik untuk pusat riset. Pemerintah, sebaiknya bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi agar bisa melakukan riset secara mendalam. Percuma membangun fisik tetapi tidak digunakan secara optimal. Karena, riset bersifat berkelanjutan dan jelas manfaatnya. Jangan sampai hanya menghabiskan banyak biaya dan mengganggu alam.

Untuk itu, masih banyak keahlian teknik teknologi perikanan, pertanian dan ekologi sosial, agar tak menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Maka, sebaiknya pembiayaan pembangunan MIAMARI dan PIAMARI itu dialihkan ke sektor infrastruktur produktif lainnya. Apalagi, membangunanya menggunakan hutang, ada baiknya dalihkan anggarannya karena sangat boros memboroskan negara. Tidak produktif membuat pusat riset, sementara badan riset di Indonesia sudah banyak sekali.***

Leave a comment

Your email address will not be published.


*