Breaking News

Proyek Mangkrak Marak, Kian Banyak Rakyat Awam Jadi Korban

Proyek Mangkrak Marak, Kian Banyak Rakyat Awam Jadi Korban.

Berjatuhannya korban di Rumah Sakit, seperti yang dialami anak Debora yang meninggal dunia di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres dan Ibu bernama Fadliana alias Anna, yang jabang bayinya meninggal dunia di dalam kandungan ketika dirawat di Rumah Sakit Kabelota, Kabonga, Donggala, Sulawesi Tengah, juga merupakan korban dari tidak tersedianya fasilitas kesehatan yang terjangkau dan memadai di masyarakat.

 

Banyak proyek pengadaan dan pembangunan fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan yang bermasalah, semakin memperpanjang daftar korban dari masyarakat yang seharusnya bisa tertolong bila ketersediaan fasilitas itu sudah ada.

 

Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Jakarta Pusat, Victor Aritonang menyampaikan, para korban itu seharusnya tidak terjadi, jika sudah tersedia fasilitas kesehatan dan pendidikan yang terjangkau dan baik di masyarakat.

 

“Fasilitas kesehatan yang tidak mahal misalnya, yang dapat dijangkau masyarakat berpenghasilan tidak banyak tidak akan menjadi korban jika fasilitas itu sudah ada dan mudah dijangkau,” tutur Victor, di Jakarta, Rabu (13/09/2017).

 

Tidak tersedianya kebutuhan fasilitas kesehatan yang terjangkau dan memadai di masyarakat itu, lanjut dia, terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia.

 

Dia menjelaskan, misalnya di Jakarta, satu sisi, banyak anggota masyarakat yang membutuhkan fasilitas layanan kesehatan, namun tidak cukup tersedia tempat layanan kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, dan lain sebagainya yang mau melayani masyarakat dengan keterbatasan ekonomi.

 

Sementara, di saat yang hampir bersamaan, lanjut Victor, Pemerintah Daerah DKI Jakarta tengah melakukan pembangunan 18 Puskesmas. Namun, pelaksanaan proyek 18 Puskesmas tersebut yang bernilai total Rp 204,75 miliar, hingga kini belum juga rampung. Akibat molornya proyek tersebut, PT PP Pracetak (Precast) selaku eksekutor, dijatuhi denda sebesar Rp 25,6 miliar.

 

Proyek paket Design and Build Pembangunan dan Rehab Total Puskesmas di DKI Jakarta tersebut, didanai APBD DKI Tahun Anggaran 2016, dan dilaksanakan dengan pembebanan biaya Tahun Tunggal, bukan Tahun Jamak (Multiyears). Dengan kata lain, kegiatan itu harus selesai pada tanggal 31 Desember 2016.

 

“Persoalan peningkatan kualitas layanan publik dengan melaksanakan berbagai proyek pembangunan infrastruktur dan gedung, memang sangat diharapkan masyarakat, namun bila dalam pelaksanaannya ternyata menimbulkan masalah, sehingga proyek tersebut menjadi kasus, maka tidak hanya masyarakat yang menjadi korban, tetapi juga pemerintah, pelaksana proyek, dan pihak-pihak lainnya pun turut menjadi korban,” beber Victor.

 

Selain kasus proyek pembangunan 18 Puskesmas yang dilaksanakan dengan mekanisme lelang konsolidasi, lanjut Victor, di DKI Jakarta terjadi juga kasus rehab sekolah. Dinas Pendidikan DKI Jakarta berencana merehabilitasi 245 sekolah di DKI Jakarta. Sebanyak 102 masuk ranah rehab total dan 143 sekolah rehab berat dan sedang. Pengerjaan fisik rehab total sedang berlangsung. Sebanyak 15 sekolah dipastikan selesai Oktober ini. Namun, rehabilitasi berat belum kunjung dilaksanakan lantaran hingga Agustus 2017 belum ditunjuk pemenang lelang.

 

Kasus-kasus tersebut telah menambah panjang catatan permasalahan lelang proyek di DKI Jakarta, belum lagi kasus sewa fotocopy yang terjadi bulan-bulan awal 2017.

 

Menurut Victor, penerapan lelang konsolidasi dan proyek payung sudah layak untuk dihentikan.

 

“Penerapan lelang konsolidasi dan proyek payung, belum lagi e-katalog dan e-procurement, telah mematikan ribuan pelaku UKM/UMKM di Jakarta, dan ini berdampak luas terhadap perekonomian Jakarta,” ujarnya.

 

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta hasil Pilkada 2017, pada bulan Oktober 2017 nanti, lanjut dia, KADIN  meminta ketegasan sikap Anies-Sandi untuk menghentikan pemberlakuan lelang konsolidasi dan proyek payung tersebut.

 

“Agar perekonomian masyarakat dapat bergairah kembali, dan kualitas pelayanan publik dapat semakin meningkat dengan pembangunan/rehab berbagai gedung dan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat, yang dilaksanakan dengan melibatkan semaksimal mungkin pelaku usaha” ujar Victor.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*