Breaking News

Proyek Kereta Api Bandara Bermasalah, PBHI Jakarta Mengadu ke Ombudsman

Proyek Kereta Api Bandara Bermasalah, PBHI Jakarta Mengadu ke Ombudsman.

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Jakarta mengadukan proyek Kereta Api Bandara Soekarno Hatta yang dianggap bermasalah dan sudah menciderai hak-hak warga.

 

Pengelolaan proyek ini, mengalami mal administrasi serta banyak praktik kong kalikong di dalamnya.

 

Koordinator Advokasi PBHI Jakarta Nasrul Dongoran menyampaikan, proyek ambisius itu telah mengorbankan hak-hak dasar warga yang terkena dampak pembangunan. Selain itu, sudah sering kali diingatkan agar proses pembangunan jangan sampai menindas dan melanggar hak asasi masyarakat.

 

“Karena itu, kita ke Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, dengan melakukan aksi long march, untuk melaporkan persoalan ini,” ujar Nasrul, di Jakarta, Jumat (07/04/2017).

 

Direktur PBHI Jakarta Simon F Tambunan menjelaskan, proyek Kereta Api Bandara Soekarno Hatta merupakan proyek strategis nasional, namun dalam pelaksanaan tidak transparan.

 

“Berbagai tindakan mal administrasi telah terjadi dalam tahap perencanaan. Hal ini dapat terlihat dalam  penyusuan studi kelayakan biaya tanah secara keseluruhan dalam studi kelayakan (Feasibility Study), maupun rencana dan pengelolaan Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)-nya. Dan paling nyata, pelanggaran terjadi pada penyusunan anggaran pelaksanaan proyek, karena tidak melibatkan masyarakat umum, terkhusus masyarakat terkena dampak secara langsung,” tutur Simon.

 

Selanjutnya, informasi publik mengenai anggaran pelaksanaan, perizinan, master plan pembangunan,  pelaksanaan, tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat secara langsung.

 

“Juga mengenai lokasi proyek, itu semua tidak pernah disampaikan. Jadi, seharusnya masyarakat yang terkena secara langsung mesti mendapat sosialisasi, ternyata tidak dilakukan,” ujarnya.

 

Simon menyampaikan, dengan terjadinya mal-administrasi, itu meng-konfirmasi adanya korupsi. Dapat diprediksi, lanjut dia, jika hal itu sudah terjadi maka pastinya mengakibatkan masyarakat umum, khususnya masyarakat terdampak, antara lain warga Manggarai, Jakarta Selatan, akan menderita kerugian.

 

“Contohnya, dana ganti kerugian yang seharusnya menjadi hak warga tidak diberikan, karena uangnya mungkin saja sudah habis dikorupsi,” ujarnya.

 

Sebelumnya, sebanyak 1200-an warga yang tanahnya dirampas oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) juga telah mengadukan pelanggaran yang dialami ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

 

Masyarakat meminta lembaga penegakan HAM itu berani memanggil Presiden Joko Widodo, untuk mengklarifikasi dan menyelesaikan persoalan warga.

 

Pengaduan persoalan itu dilakukan oleh warga yang telah bermukim dan memiliki tanah sejak 1945 di RW 012, Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan.

 

Mereka terancam diusir dan digusur paksa oleh PT KAI (Persero). Alasan pihak perusahaan pelat merah itu, dikarenakan lahan yang ditempati warga masuk kategori tanah PT KAI sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo.

 

Koordinator Advokasi PBHI Jakarta Nasrul Dongoran meminta PT KAI menghentikan aksinya itu. Karena itu, dia meminta Komnas HAM memanggil Presiden Joko Widodo untuk mengklarifikasi dan menyelesaikan persoalan yang ditimbulkannya.

 

“Ini mengancam warga Manggarai yang telah menempati tanah dari tahun 1954 hingga sampai saat ini. Perlu diketahui, warga Manggarai juga melaksanakan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan atau PBB dan Ireda setiap tahunnya. Warga berhak atas tanah itu,” tutur Nasrul.

 

Pada dasarnya, lanjut dia, warga Manggarai yang tergabung dalam Tim Advokasi XI RW 012 Manggarai menuntut kepada Presiden Joko Widodo untuk senantiasa memperhatikan kondisi sosial dan mengutamakan kesejahteraan rakyat.

 

“Presiden Joko Widodo harus lebih mengutamakan warga ketimbang mengejar keuntungan dari proyek pembangunan stasiun kereta bandara Soekarno-Hatta yang ambisius itu,” ujar Nasrul.

 

Untuk pembangunan proyek itu, PT KAI membuat lintasan dekat dengan pemukiman warga. “Tanpa adanya komunikasi dan tanpa mengikutsertakan masyarakat terdampak program, yakni warga RW 012 yang diancam akan dibongkar paksa oleh PT KAI. Ini adalah perampasan tanah dan merupakan pelanggaran HAM dan akan memiskinkan masyarakat secara sistematis,” tutur Nasrul.

 

Senada dengan Nasrul, anggota Tim Advokasi XI RW 012 Manggarai, Nurharis Wijaya menjelaskan, PT KAI mendasarkan pelaksanaan pembangunan itu pada Perpres Nomor 3 Tahun 2016. Terutama pada pasal 21 ayat 1, yang menyebutkan, penyediaan tanah untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

“Kita tidak terima dengan proses-proses perampasan seperti itu. Kami butuh perlindungan atas hak-hak kami,” ujar Nurharis.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*