Breaking News

Proyek Hedonisme DWP Hendak Digelar, Mahasiswa Geruduk Kantor Anies-Sandi

Proyek Hedonisme DWP Hendak Digelar, Mahasiswa Geruduk Kantor Anies-Sandi.

Puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam  Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Bangsa (GMPBB) kembali menggelar aksi unjuk rasa dan menggeruduk kantor Gubernur DKI Jakarta, di Balaikota, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2017).

 

Kedatangan para mahasiswa dan pemuda ini, untuk mendesak agar pemerintah melarang kegiatan rutin  Djakarta Warehouse Project (DWP) yang akan diselenggarakan pada 15-16 Desember 2017 di JI Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat.

 

Koordinator Aksi Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Bangsa (GMPBB) Putra menyampaikan, sudah kesekian kalinya mereka mendatangi pemerintah dan pihak-pihak terkait agar menghentikan proyek tahunan yang menyedot banyak uang untuk hura-hura itu.

 

“Kami menolak penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project (DWP) dan mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Kepolisian Daerah Jakarta Raya (Kapolda Metro Jaya) menolak pemberian izin diselenggarakannya DWP ini,” tutur Putra dalam orasinya.

 

Dia juga menyampaikan, jika tetap dilaksanakan, maka masyarakat menganggap Pemprov DKI Jakarta yang sekarang dan Polda Metrojaya yang sekarang adalah antek-antek asing yang sadar menjadi agen-agen perusak moral bangsa Indonesia.

 

“Kami mengutuk keras pihak berwenang yang berupaya mengizinkan kegiatan yang sarat dengan kemaksiatan itu,” tutur Putra.

 

Aksi berlangsung sejak pukul 10 pagi dan berakhir pukul satu siang. Tiga orang pendemo sebagai delegasi diterima oleh Humas Pemprov DKI Jakarta, dan menerima tuntutan GMPBB. Dalam pertemuan itu, Staf Humas Pemprov DKI Nurjanah menyampaikan bahwa pihak pemerintah belum mengetahui adanya event besar DWP tersebut.

 

“Tetapi akan kami crosscek ke Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau BTSP mengenai kebenaran adanya ijin atau tidak terkait DWP itu. Kami juga akan sampaikan tuntutan teman-teman ini ke Pimpinan,” ujar Nurjanah.

 

Setelah menggelar aksi di depan Balaikota, GMPBB juga bergerak ke daerah Gandaria City, Jakarta Selatan. Untuk mendemo PT Ismaya Grup, yang merupakan penyelenggara DWP di Jakarta.

Massa menggelar orasi dan meminta pihak PT Ismaya Grup untuk menghentikan DWP. “Namun tak seorang pun pihak Ismaya yang bersedia menerima kami,” ujar Putra.

 

DWP adalah project yang diselenggarakan secara rutin sejak 2008. Acara ini menghadirkan ribuan pecinta Electronic Dance Music (EDM) dari berbagai negara. Menurut Putra, kegiatan itu identik dengan amoral dan hura-hura, minuman keras, sex bebas dan pelegalan narkoba.

 

“Banyak generasi muda yang mengalami degradasi moral karena hedonisme dan hura-hura bukanlah ciri khas bangsa kita. Maka kami selaku pemuda dan mahasiswa yang masih peduli terhadap moral masa depan anak bangsa saat ini mengutuk dengan keras serta menolak di selenggarakanya DWP tersebut,” ujarnya.

 

Putra menjelaskan, dengan melihat kemegahan DWP yang disebut akan menyedot ribuan pecinta EDM (Electronic Dance Music) ingin mengubah wajah Indonesia seolah menjadi negara yang bebas untuk melakukan kegiatan-kegiatan amoral.

 

“Itu menunjukkan seakan-akan sudah menjadi budaya Indonesia, padahal berjoged, menghentakan kaki, mengangkat tangan dan menggoyangkan badan dengan pakaian minim pada malam hari diiringi DJ, bukan budaya asli Indonesia,” ujarnya.

 

Dia pun mengingatkan, budaya asing seperti itu harus dilawan. “Itu adalah budaya asing dan merusak moral pemuda. Kemeriahan DWP membuka mata kita bahwa di zaman semankin modern ini budaya Indonesia sudah tercampur dengan budaya asing. Kami sangat kecewa sebagai generasi muda,” jelasnya.

 

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Kadisparbud) Provinsi DKI Jakarta Tinia Budiati mengatakan, untuk kegiatan Djakarta Warehouse Project (DWP) tahun ini, pihak penyelenggara belum mengajukan surat permohonan ke Disparbud Provinsi DKI Jakarta.

 

“Belum ada. Dan Disparbud belum mengeluarkan izin rekomendasi,” ujar Tinia Budiati, ketika dihubungi.

 

Tinia menjelaskan, jika pun ada proyek sejenis DWP begitu, tidak boleh diselenggarakan tanpa persetujuan pemerintah.

 

“Setiap pertujukan yang medatangkan artis asing terlebih dahulu harus disensor dengan instansi terkait oleh Tim Komisi Penilaian Kegiatan Hiburan Daerah atau KPKHD yang terdiri dari unsur Kesbangpol, Disnakertrans, pihak Imigrasi, Polda, Biro Hukum, Kejati dan Satpol PP,” tutur Tinia.

 

Dia pun membantah tudingan yang menyebut sudah ada kong kalikong antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dengan pihak penyelenggara DWP, sehingga acara itu akan tetap diselenggarakan.

 

“Itu tidak benar. Disparbud Provinsi DKI Jakarta selama ini tidak pernah menerima sesuatu dalam bentuk apapun juga dari pelaksana,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*