Breaking News

Proyek Hanya Untuk Pencitraan Politik 2019, Infrastruktur Pemerintahan Jokowi Tidak Utamakan Keselamatan dan Kesehatan Pekerja

Proyek Hanya Untuk Pencitraan Politik 2019, Infrastruktur Pemerintahan Jokowi Tidak Utamakan Keselamatan dan Kesehatan Pekerja.

Kerja-kerja pemerintah untuk membangun proyek infrastruktur yang awut-awutan dianggap tidak mengutamakan keselamatan dan kesehatan pekerja. Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, kerjar target pengerjaan proyek yang pada akhirnya banyak ambruk itu hanyalah untuk membangun pencitraan politik penguasa menuju 2019.

 

Said Iqbal menyampaikan, sikap menteri BUMN dan PUPR yang akan menghentikan sementara proyek infrastruktur, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta agar langkah yang diambil bukan hanya pencitraan untuk Pilpres 2019.

 

“Langkah yang diambil pemerintah haruslah lebih kepada penegakan aturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi para buruh yang bekerja di proyek infrastruktur di Indonesia, khsususnya tol Becakayu, LRT, dan sarana transportasi lainnya,” tutur Said Iqbal, di Jakarta, Rabu (21/02/2018).

 

Said Iqbal menyampaikan kekhawatirannya, apabila proyek tersebut tidak dikerjakan sesuai dengan standart internasional, akan berpotensi mengancam banyak nyawa manusia yang menggunakan infrastruktur transportasi tersebut.

 

“DPR harus segera membuat Panja Infrastruktur,” kata Said Iqbal yang juga juga Presiden FSPMI itu.

 

Lebih lanjut Said Iqbal mengatakan, DPR harus lebih cepat dari para menteri terkait dalam melakukan evaluasi total dan audit investigasi terhadap infrastruktur yang ada.

 

Buruh mengecam dan mengutuk keras setiap kecelakaan kerja yang menghilangkan nyawa buruh dan luka-luka akibat kecelakaan kerja. Apalagi yang disalahkan selalu human error para buruh kasar dan pelaksana proyek.

 

“Seharusnya dengan adanya proyek ambruk yang mencapai 10 kejadian dalam beberapa bulan ini, yang dipecat adalah para menteri PUPR, BUMN, dan Ketenagakerjaan. Mereka inilah yang seharusnya dipecat sebagai bentuk pertanggungjawaban. Jangan karena pencitraan untuk Pilpres 2019 buruh kasar dikorbankan sebagai kambing hitam,” tuturnya.

 

Said Iqbal mencontohkan, di negara seperti Jepang, Eropa, dan Amerika Latin, setiap ada kecelakaan kerja yang menghilangkan nyawa buruh kasar akibat kecelakaan kerja, maka mereka yang bertanggungjawab menyatakan mengundurkan diri.

 

Bahkan, lanjut dia, Pesiden turun langsung memimpin penyelamatan dan meminta maaf kepada rakyat melalui media TV dan media lainnya. Seperti Presiden Bolivia Eva Morales yang memimpin langsung menyelamatan pekerja tambang dan mantan Presiden Filipina Benigno Equino yang menyelamatkan TKW Filipina yang akan dihukum mati.

 

“Tetapi Presiden RI sekedar mengucapkan belasungkawa saja dan meminta maaf kepada rakyat tidak terdengar suaranya,” ujar Said Iqbal.

 

KSPI memandang, yang perlu dilakukan apabila nantinya DPR membentuk Panja adalah dengan melakukan evaluasi dan audit investigasi total terhadap infrastruktur dengan cara, pertama, melihat apakah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sudah diterapkan dengan benar oleh Pemerintah swbagai “policy maker” infrastruktur dan kontraktor pelaksana?

 

“Sehingga tidak ada lagi nyawa buruh kasar yang hilang maupun yang luka-luka akibat kecelakaan kerja,” ujarnya.

 

Kedua, kata Said Iqbal, kejadian ini bukan human error semata, tetapi patut diduga ada persoalan K3 yang sistemik.

 

Ketiga, harus diperiksa jenis material dan kekuatan material terutama besi yang digunakan.

 

“Karena patut diduga besi tersebut kurang memenuhi standart keamanan internasional terutama besi besi yang diproduksi oleh perusahaan Cina. Jenis besi ini perlu diinvestigasi. Begitu pula dengan jenis material lainnya,” ujarnya.

 

Keempat, target waktu penyelesaian proyek patut diduga terkesan hanya mengejar target menjelang Pilpres 2019 tetapi K3 terabaikan.

 

Kelima, tingkat kelelahan para buruh yang sangat tinggi, karena mereka bekerja setiap malam tanpa vatas.

 

“Oleh karena itu, stop pencitraan infrastruktur. Selamatkan nyawa buruh kasar. Menghilangkan nyawa buruh kasar akibat kelalain adalah sebuah kejahatan HAM yang serius,” ujar Said Iqbal.

 

Dia menegaskan, bahwa KSPI akan mempersiapkan langkah-langkah hukum dan aksi besar-besar menuntut pelaksanaan K3 di proyek infrastruktur pemerintah.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*