Breaking News

Protes Urusan Penuntutan, Jaksa Tolak Kehadiran Densus Tipikor Polri

Protes Urusan Penuntutan, Jaksa Tolak Kehadiran Densus Tipikor Polri.

Hak penuntutan yang seyogianya hanya menjadi kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) hendak diberikan kepada penyidik Kepolisian melalui Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri. Hal ini menimbulkan protes keras dari pihak Kejaksaan.

 

Pengurus Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) Reda Manthovani menyampaikan, penolakan pembentukan Densus Tipikor Polri itu dikarenakan peran dan fungsi Jaksa dikebiri. PJI, kata dia, protes jika kewenangan penuntutan diberikan kepada Kepolisian.

 

“Sebenarnya nggak ada masalah kalau memang sepanjang urusan kepolisian. Yang tidak boleh adalah penuntutan di bawah oleh kepolisian,” kata Reda Manthovani dalam jumpa pers di Cikini, Jakarta.

 

Menurut disa, rencana kejaksaan satu atap dengan Densus Tipikor Polri melanggar aturan hukum dan undang-undang. Ia menjelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan telah menegaskan bahwa kejaksaan melakukan penuntutan secara merdeka.

Selain itu, dijelaskan Reda, kewenangan penuntutan dalam Densus Tipikor Polri dinilai akan melanggar aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

 

“Dalam KUHAP sudah diberikan tugas masing-masing penyidik dan penuntut. Jaksa itu sebagai pengendali penanganan perkara di pengadilan,” ucap Reda.

 

Di tempat yang sama, Narendra Jatna yang juga merupakan anggota PJI, mempermasalahkan anggaran Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri. Menurutnya, DPR siap menggelontorkan anggaran Rp 2,6 trilliun ke Densus itu.

 

“Maka anggaran harus ada keseteraan. Seharusnya kejaksaan mendapatkan anggaran yang lebih besar karena kerja besar dan penyidikan ditambah. Selain itu apabila kemudian Densus Tipikor itu mengkhususkan penyidikan, konsekuensi penuntutan akan lebih banyak lagi. Jadi sepatutnya anggaran ditambah untuk semua,” ujar Narendra.

 

Kejaksaan Agung sendiri mempunyai Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgasus P3TPK). Satgas ini dibentuk pada tahun 2015 sesuai dengan keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP 001/A/JA/01/2015.

 

Bagi Narendra, Satgas di Kejagung saat ini bisa berjalan tanpa adanya tambahan anggaran. Jika fungsi penyidikan juga ada di Satgasus P3TPK maka ia menyarankan anggaran Kejagung turut dinaikkan.

 

“Ini menunjukkan Kejaksaan dengan Satgas tanpa tambah anggaran sudah bisa meningkatkan performa. Kenapa tiba-tiba anggaran? Anggaran Kejaksaan sebelum revisi Rp 4,6 triliun meliputi semua bidang. Densus Tipikor Rp 2,6 triliun. Kalau mau tertib, kalau ada fungsi penyidikan, semestinya anggaran Kejaksaan bisa lebih dari Rp 4,6 triliun,” ujar Narendra.(Nando)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*