Breaking News

Protes Pengalihan Saham, Buruh Persoalkan Kontrak PT Newmont

KSPI pertanyakan kontrak PT Newmont.

Pemerintah diminta membuka dan menjelaskan ke publik perihal kontrak Perusahaan Tambang Raksasa PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan, pada 2 Desember 1986 PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) menandatangani kontrak karya dengan pemerintah Indonesia. Kontrak yang ditandatangani itu yakni terkait tanah (area) seluas 88.000 hektare di Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Saat ini, lanjut dia, kepemilikan saham adalah 56 persen dimiliki oleh Nusa Tenggara Partnership, sedangkan 24 persen dimiliki PT Multi Daerah Bersaing. Kemudian, sebanyak 17.8 persen punya PT Pukuafu Indah dan 2.2 persen sisanya dimiliki PT Masbaga.

Menurut Said Iqbal, dalam kontrak itu pada pasal 24, soal promosi kepentingan nasional ayat 3, yang menyebut bahwa, perusahaan harus menjamin bahwa saham-saham yang dimiliki diterbitkan pertama-tama kepada pemerintah.

“Dan kedua, jika pemerintah tidak menerima atau tidak menyetujui penawaran itu dalam waktu 30 hari sejak tanggal penawaran kepada warga negara Indonesia atau perusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh warga negara Indonesia,” ujar Said Iqbal, dalam konferensi pers, di Hotel Mega Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, (Selasa/09/08/2016).

Kemudian, di ayat 4, dibagian akhir disebutkan bahwa semua kewajiban dari perusahaan akan dianggap telah dilaksanakan segera sesudah tidak kurang dari 51 persen dari jumlah saham yang diterbitkan dan yang pada waktu telah ditawarkan kepada dan dibeli oleh peserta Indonesia.

Selain itu, lanjut Iqbal, pada tahun 2000, harga aset PT NNT mencapai 1,9 Miliar Dolar Amerika. Dan di tahun 2009, tepat pada saat diinvestasi 24 persen total aset sebesar 3,52 miliar Dolar Amerika.

“Pada tanggal 30 Juni 2016 keputusan yang tidak terduga, dimana PT NNT tiba-tiba menjual sahamnya ke pihak swasta tanpa menawarkan terlebih dahulu kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun BUMN,” tandasnya.

Pada memorandum yang dilakukan Presiden Direktur PT NNT, tambah Iqbal, disampaikan informasi kepada pekerja bahwa telah tercapai kesepakatan pengalihan saham denhan PT AMI. Pemegang saham (AP Investment dan Medco Energi). Informasi saham yang dijual berkembang dengan total sebesar 82.2 persen, dengan nilai 2.6 Miliar Dolar Amerika.

“Ini berarti total 100 persen saham adalah sekitar 3.2 miliar Dolar Amerika. Sehari setelahnya, perusahaan menyampaikan akan memberi dana apresiasi dengan formula sebesar setengah upah pokok tambah (masa kerja dalam tahun dikali Rp 600.000). Konstanta sebesar Rp 600.000 tersebut jika dikurskan dalam dolar hanya 45 dolar amerika,” kata dia.

Pemberian dana apresiasi (good will), lanjut Iqbal, memang satu hal yang baik karena tidak diatur dalam UU, hanya saja formula yang diberikan pemegang saham, seakan melecehkan para pekerja.

“Kenaikan harga aset perusahaan, tidak lepas dari peranan para pekerja, yang dari awal diakui perusahaan sebagai aset terpenting. Namun slogan pekerja sebagai aset terpenting, seakan ternodai dengan pemberian penghargaan konstanta sebesar 45 dolar amerika ini sangat jauh dengan nilai jual 2.6 Miliar dolar amerika,” lanjut dia.

Meski begitu, kata Iqbal, protes yang sangat keras datang dari ada 3588 total pekerja. Selain itu, Pemimpinan Serikat Pekerja SPN yang ada di PT NNT, telah mengirim surat secara terbuka kepada perusahaan, jauh sebelum kesepakatan pengalihan saham dikabarkan.

“Dana apresiasi yang harusnya bernilai bagi para pekerja yang telah membantu perusahaan,  dari mulai masa eksplorasi sampai produksi, dirasakan tidak setimpal. Entah darimana asal formula itu, apakah dari pemegang saham atau dari siapa, hingga saat ini tidak dapat dijawab secara gamblang oleh perusahaan. Seakan ada yang dirahasiakan dari para pekerja,” tuturnya.

Sebelum pasca memorandum dari perusahaan, PSP SPN PTNNT sudah mengirimkan dua kali surat permintaan negosiasi kepada pemegang saham (coorporate newmont) di Denver. Namun, lanjut dia, perusahaan tidak menanggapi permintaan berunding.

“Karena mengacu pada Undang Undang Nomor 13 tahun 2013, maka hak dasar pekerja untuk mogok kerja sudah sah dilakukan, setelah surat informasi dikirim kepada dinas terkait,” ungkapnya.

PSP SPN PTNNT, dikatakan Iqbal, dalam surat negosiasi meminta, supaya pekerja diberi dana apresiasi sebesar 15 persen. “Dan itu suatu nilai yang realistis karena peran dan posisi pekerja selama ini memberikan keuntungan kepada PT NNT dan Newmont Global,” ujarnya.(Jimmi)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*