Breaking News

Protes Pelarangan Alat Tangkap Cantrang, Besok Nelayan Demo Blokir Tol Pantura

Protes Pelarangan Alat Tangkap Cantrang, Besok Nelayan Demo Blokir Tol Pantura.

Ribuan nelayan bersiap-siap turun kembali ke jalanan melakukan aksi demonstrasi menolak pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang.

 

Nelayan akan memblokir jalur tol Pantai Utara (Pantura). Pengurus Paguyuban Nelayan Kota Tegal ( PNKT) Riswanto menyampaikan, nelayan Tegal akan memblokir jalur itu sampai pemerintah mencabut kembali larangan penggunaan cantrang yang sangat merugikan mereka itu.

 

“Besok ribuan nelayan Kota Tegal yang tergabung dalam Paguyuban Nelayan Kota Tegal dan pelaku usaha perikanan, akan menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Lingkar Utara Pantura Kota Tegal,” tutur Riswanto, dalam keterangannya, Minggu (07/01/2018).

 

Dia menegaskan, aksi tersebut dilakukan karena adanya pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang yang tertuang dalam Permen KP nomor 2 tahun 2015 yang diubah dengan Permen KP nomor 71 tahun 2016 yang sudah diberlakukan sejak 1 Januari 2018, tahun ini.

 

Riswanto menuturkan, ada kurang lebih 600 kapal cantrang dan 12.000 orang ABK/nelayan saat ini menganggur karena kapal cantrang yang selama ini mereka menggantungkan pekerjaanya sudah dilarang dan tidak boleh beroperasi lagi.

 

Juga, terdapat sebanyak 860 orang buruh fillet yang bekerja pada 11 pengolahan ikan fillet, 12 cold storage, penarik becak dan gerobak ikan di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari juga terancam kehilangan pekerjaanya.

 

“Sebagian dari buruh fillet adalah istri-istri dari ABK nelayan. Kami protes, karena usaha dan pekerjaan bahan bakunya ikanya diperoleh dari hasil alat tangkap cantrang,” ujarnya.

 

Menurut Riswanto, para nelayan berharap agar Presiden Jokowi segera turun tangan dengan melihat langsung ke sentra-sentra perikanan di daerah, khususnya yang terdampak okeh Permen KP nomor 71 tahun 2016 itu.

 

Dikatakan Riswanto, para nelayan cantrang melalui hasil uji petik yang sudah banyak dilakukan oleh berbagai lembaga seperti DPRD dan DKP Propinsi Jateng, Walikota Tegal dan Peneliti Akademisi IPB meyakini bahwa alat tangkap cantrang ramah lingkungan.

 

“Nelayan justru saat ini meminta kepada  Kementrian Kelautan dan Perikanan untuk membuktikan dengan melakukan uji petik bersama alat tangkap cantrang dengan membentuk tim independen yang terdiri dari unsur akademisi, para ahli, stake holder dan pemerintah,” ujarnya.

 

Menurut dia, permintaan dari nelayan tersebut sangatlah sederhana dan wajar.

 

“Namun sampai sekarang kenapa dari pemerintah dalam hal ini Kementrian Kelautan dan Perikanan tidak mau melakukan uji petik secara bersama-sama?” ujar Riswanto.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*