Breaking News

Proses Penyelesaian Kasus-Kasus Penghilangan Paksa Kok Redup, Komitmen Presiden Jokowi Kembali Dipertanyakan

Proses Penyelesaian Kasus-Kasus Penghilangan Paksa Kok Redup, Komitmen Presiden Jokowi Kembali Dipertanyakan.

Penyelesaian kasus penghilangan paksa belum juga menemui titik terang. Padahal, pada 2009 DPR telah memberikan empat rekomendasi kepada pemerintah terkait penyelesaian kasus tersebut. Sementara itu keluarga korban dan pegiat HAM terus mempertanyakan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM.

Kepala Bidang Advokasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Putri Kanesia menuturkan, perjuangan panjang keluarga korban penghilangan paksa mulai menunjukkan hasil di tahun 2009 ketika DPR mengeluarkan empat rekomendasi untuk Presiden RI.

Rekomendasi itu adalah; pembentukan pengadilan HAM ad hoc, pencarian terhadap 13 aktivis yang masih hilang, merehabilitasi dan memberikan kompensasi kepada keluarga korban yang hilang, dan ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktik penghilangan paksa di Indonesia.

“Namun sejak diterbitkan DPR pada 2009, implementasi rekomendasi itu tidak mengalami kemajuan,” katanya di Jakarta, Jumat (01/09/2017).

Dia mengatakan, sekitar tahun 2010, Menteri Luar Negeri ketika itu Marty Natalegawa mewakili pemerintah menandatangani konvensi Anti Penghilangan Paksa di New York, tapi sampai sekarang proses ratifikasi itu mandeg.

Bahkan, KontraS bersama keluarga korban peghilangan paksa telah melaporkan Presiden RI ke Ombudsman pada 2012 karena tidak menjalankan rekomendasi DPR tersebut, namun tidak membuahkan hasil.

“Padahal empat rekomendasi DPR itu harus dijalankan sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap kasus penghilangan paksa,” ujar Putri.

Menurutnya, selain menyelesaikan kasus penghilangan paksa, pemerintah perlu mencegah agar kasus serupa tidak terjadi lagi. Berdasarkan data Komnas HAM, ada 32.774 korban penghilangan paksa periode 1965-1966, 23 korban pada kasus Tanjung Priuk (1984), 23 korban kasus penembakan misterius (1982-1985), 13 korban pada kasus penculikan aktivis (1997-1998), dan 5 korban untuk kasus Wasior (2001).

Selain itu, kalangan pegiat HAM mencatat 1.935 korban pada Operasi Militer di Aceh (1989-1998) dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Timor Timur mencatat ada 18.600 korban (1975-1999). Data KontraS untuk kasus Talangsari mencatat ada 88 korban (1989), seorang korban bernama Aristoteles Masoka di Papua (2001) dan terakhir dialami Dedek Khairudin di Sumatera Utara (2013).

Ketua Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), Wanma Yetti mengatakan, peristiwa penghilangan paksa aktivis 1997-1998 sudah 19 tahun berlalu tapi sampai sekarang belum ada titik terang penyelesaian kasus. Apalagi, dua tahun lalu pemerintah berjanji akan membentuk tim untuk mencari para korban yang masih hilang.

Namun, sampai sekarang janji itu belum terwujud. Padahal, para korban hanya ingin mendapat kepastian apakah anggota keluarganya yang menjadi korban masih hidup atau meninggal.

“Presiden pernah berjanji untuk membentuk tim tapi tak kunjung terealisasi,” katanya.

Peneliti Amnesty International Indonesia, Papang Hidayat menambahkan, penyelesaian kasus-kasus penghilangan paksa adalah tanggung jawab penuh Presiden Jokowi. Menurutnya, pembentukan pengadilan HAM ad hoc untuk kasus penghilangan paksa aktivis 1997-1998 tinggal menunggu Keputusan Presiden.

“Presiden Joko Widodo diharapkan berani mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan perkara tersebut, seperti yang dilakukan pemerintah Chili dan Argentina. Ini beban masa lalu yang harus diselesaikan,” ujarnya.(JR)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*