Breaking News

Proses Penahanan Tri Wiyasa Si Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Bank Jabar Tower Dilakukan Jaksa Secara Diam-diam

Proses Penahanan Tri Wiyasa Si Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Bank Jabar Tower Dilakukan Jaksa Secara Diam-diam.

Proses penahanan terhadap Tri Wiyasa, tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Bank Jabar Tower di Jalan Gatot Subroto Kaveling 93 Jakarta Selatan berlangsung secara diam-diam oleh penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan cara mengelabui wartawan yang telah menunggu sejak pukul 15.00 WIB, sedangkan penahanan dilakukan pada pukul 21.45 WIB.

Tersangka Tri Wiyasa didampingi penyidik sengaja berjalan kaki sekitar 100 meter ke arah pintu masuk Gedung Kejagung, sedangkan kendaraan tahanan tidak tampak membawa tersangka alias hanya ada pengemudi saja. Namun tepat di depan Gedung Pusat Pemulihan Aset (PPA) tersangka dan penyidik langsung menaiki mobil menuju ke Rumah Tahanan Kejagung. Bahkan tersangka tidak mengenakan rompi berwarna merah muda sebagaimana layaknya mereka yang akan ditahan.

“Sekali lagi kami mohon maaf, kami akan mengevaluasi atas kejadian ini. Kalau ada pelanggaran akan kita beri sanksi. Saya yang bertanggung jawab,” kata Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus), Warih Sadono kepada wartawan di Jakarta, Rabu (17/01/2018).

Pengecohan terhadap wartawan, sebelumnya terjadi saat pembantaran terhadap tersangka dugaan korupsi Dana Pensiun PT Pertamina (Persero) Edward Seky Soeryadjaya dan baru diketahui setelah satu pekan dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) Jakarta Selatan.

Alasan pembantaran terhadap Edward Seky Soeryadjaya karena jatuh di kamar mandi Rutan Salemba Cabang Kejagung, sembari memiliki penyakit darah tinggi dan jantung. Hingga akhirnya Edward Seky Soeryadjaya dimasukkan kembali ke Rumah Tahanan.

Sementara itu, JAM Pidsus Kejagung, Adi Toegarisman mengatakan, pihaknya telah melakukan penahanan terhadap Tri Wiyasa, Direktur Utama PT Comradindo Lintasnusa Perkasa terkait dugaan korupsi pembangunan Bank Jabar Tower di Jalan Gatot Subroto Kaveling 93 Jakarta Selatan.

Tri Wiyasa juga sempat masuk sebagai daftar pencarian orang (DPO) oleh pihak kepolisian.

“Kami menetapkan Tri Wiyasa sebagai tersangka pada Rabu (17/01/2017), dan langsung ditahan sampai 20 hari ke depan,” kata JAM Pidsus Kejagung, Adi Toegarisman di Jakarta, Rabu (17/01/2018).

Menurutnya, penetapan Tri Wiyasa sebagai tersangka kembali dalam kasus tersebut dengan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang baru, setelah sebelumnya yang bersangkutan menang dalam gugatan praperadilannya.

Dalam kasus itu, sebelumnya penyidik telah menetapkan dua tersangka, yakni Tri Wiyasa dan Wawan Indrawan selaku Kepala Divisi Umum Bank Jawa Barat (BJB).

Wawan dihukum delapan tahun penjara. Vonis Kasasi Mahkamah Agung (MA) diputus sekitar dua bulan lalu. Saat ini Wawan sudah dieksekusi di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Sedangkan Tri Wiyasa melarikan diri saat akan ditahan dan diajukan ke pengadilan.

Kemudian dirinya mengajukan gugatan praperadilan yang dikabulkan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan putusan bahwa Sprindik dari jaksa tidak sah.

“Dengan putusan terhadap terpidana Wawan yang memiliki kekuatan hukum tetap, penyidik meyakini bahwa penyidikan dugaan korupsi itu sudah benar. Kami tentunya tidak diam dan memeriksa kembali proses persidangan terpidana Wawan hingga berkeyakinan Tri Wiyasa terlibat dalam kasus itu,” ujarnya.

Kasus korupsi ini berawal dari Direksi Bank BJB yang berhasrat memiliki kantor cabang di Jakarta. Kemudian mereka membeli 14 dari 27 lantai gedung T-Tower di Jalan Gatot Subroto Kaveling 93, Jakarta Selatan.

Agar rencana berjalan mulus, pihak BJB bernegosiasi dengan PT CLP, perusahaan teknologi informasi yang mengklaim sebagai pemilik lahan di Kaveling 93 tersebut. Ternyata ada kesepakatan terkait harga pembelian tanah sebesar Rp543,4 miliar.

Hasil rapat Direksi BJB, manajemen menyetujui membiayai dengan uang muka 40 persen atau sekitar Rp217,36 miliar pada 12 November 2012 dan sisanya, dicicil senilai Rp27,17 miliar per bulan dalam kurun waktu satu tahun.

Kejanggalan transaksi ini perlahan diketahui, mulai dari kepemilikan status tanah sehingga rawan terjadi sengketa. Harga tanah jauh di atas harga pasar membuat pembayaran uang muka menyalahi ketentuan.

Bahkan terkuak PT CLP ternyata bergerak di bidang informasi teknologi bukan properti. Akibat kecerobohan manajemen Bank BJB dan tidak profesionalnya PT CLP, negara mengalami kerugian Rp217 miliar.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*