Breaking News

Program Reforma Agraria, Strategi Jokowi Perlu Libatkan Masyarakat Secara Langsung

Program Reforma Agraria, Strategi Jokowi Perlu Libatkan Masyarakat Secara Langsung.

Reforma agraria atau land reform  yang pernah dimulai dilaksanakan di era Presiden Soekarno, kini 50 tahun kemudian, mulai dilakukan kembali di era Jokowi-JK.

Kali ini, peran serta dan keterlibatan langsung masyarakat, terutama petani, untuk melaksanakan reforma agraria itu perlu gencar dilakukan. Hal itu sebagai bagian dari strategi reforma agraria yang diusung oleh Jokowi-Jusuf Kalla, mulai dari pinggiran.

Pemaparan itu terungkap dalam Diskusi Media dengan tema Pelaksanaan Reforma Agraria Dalam Era Jokowi-JK, yang digelar Keluarga Besar Marhaenis (KBM), di Sekretariat DPN KBM, Central Cikini Building, Gedung Impression No. 58A, Lantai 3, Jakarta Pusat.

Dalam diskusi tematik yang digagas KBM ini, Ketua Bidang Ekonomi Dewan Pimpinan Nasional Keluarga Besar Marhaenis (DPN KBM) Revrison Baswir menuturkan, di era Bung Karno land reform atau reforma agraria adalah bagian dari agenda revolusi Indonesia.

Pada zaman itu, Bung Karno dengan tegas menyatakan bahwa pelaksanaan landreform adalah bagian yang tidak terpisahkan dari revolusi Indonesia.

Sebagaimana dikatakannya, Revolusi Indonesia tanpa landreform sama saja dengan gedung tanpa alas, sama saja dengan pohon tanpa batang, sama saja dengan omong-besar tanpa isi, (Bung Karno, 1960).

Revrison melanjutkan, sikap tegas mengenai arti penting pelaksanaan reforma agraria itu diwujudkan Bung Karno melalui pelaksanaan landreform tahap pertama pada 1963.

Sebagaimana dilaporkan oleh Kementerian Agraria, pada bulan Desember 1964 dan Januari 1965, pemerintah telah berhasil melakukan proses redistribusi tanah-tanah lebih di Jawa, Madura, Lombok, Bali dan Sumbawa seluas 454.966 hektar. Tanah-tanah tersebut dibagikan kepada 568.862 orang petani penggarap.

“Namun pasca pengambilalihan kekuasaan oleh Soeharto pada 1966/1967, pelaksanaan reforma agraria cenderung berhenti sama sekali,” tutur Revrison Baswir, dalam rilis terulis, Minggu (13/01/2019).

Undang Undang tentang Pokok-pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 yang menjadi landasan hukum pelaksanaan hal tersebut cenderung terpinggirkan. Sebaliknya, menyusul terbitnya UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). “Perhatian pemerintahan Soeharto lebih banyak tertuju pada melayani kepentingan asing,” ujarnya.

Revrison mengungkapkan, dibutuhkan waktu sekitar 50 tahun bagi reforma agraria untuk dapat dimulai kembali. Sebagaimana diketahui, pelaksanaan reforma agraria baru dimulai kembali setelah pemerintahan Jokowi-JK naik ke tampuk pemerintahan pada akhir 2014.

Menurut dia, komitmen pemerintahan Jokowi-JK terhadap pelaksanaan reforma agraria itu antara lain tertuang dalam Perpres No 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 sebagai tindak lanjut dari Perpres No. 45 Tahun 2016, maka pada tahun 2017 dan 2018 terbit Perpres No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan dan Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Pada tingkat implementasi, dia melanjutkan, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), realisasi program perhutanan sosial pada tahun 2017 adalah seluas 1.917.890,07 hektar. Sedangkan realisasi program reforma agraria adalah seluas 5 juta hektar lahan tersertifikasi.

Selain Revrison Baswir, nara sumber lainnya yang didapuk membahas reforma agraria itu adalah Pegiat Pertanian Suwidi Tono, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Tani Nasional (STN) Ahmad Rifai dan Bendahara Umum Persaudaraan Mitra Tani Nelayan Indonesia dan Pegiat Koperasi Pertanian, Susilo Eko Prayitno. Diskusi moderatori oleh Sekjen Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia, Cahyo Gani Saputro.

Dalam pemaparannya, Suwidi Tono menyampaikan, Pemilikan Lahan rata-rata petani setelah Reforma Agraria pada kurun 1970-2013.  Seperti, di Jepang dari 4,5 hektar menjadi 16,5 Hektar, Korea Selatan (Korsel) dari 0,8 menjadi 1,0 Ha, Brasil dari 59,4 menjadi 72,8 Ha, Denmark dari 11,6 menjadi 22 Ha, Thailand dari 3,2 Ha, Amerika Serikat dari 200 Ha–total 5,2 juta petani atau 2 persen populasi, dan di Indonesia 0,9 Ha menjadi 0, 7 Ha dengan total 38 juta petani– 55 persen petani rata-rata kepemilikan hanya 0,3 Ha.

Sedangkan untuk perkembangan Capaian Perhutanan Sosial Per 12 November 2018, yang direaliasikan yakni 2.173.063.46 Hektar, kurang lebih 497.925 KK dan 5.097 Unit SK.

Suwidi Tono menambahkan, dalam UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, petani sekeluarga memiliki tanah pertanian minimum seluas 2 hektar. Luas kepemilikan tanah maksimum untuk daerah tidak padat penduduk 15 Ha (sawah) dan 20 Ha (lahan kering). Luas kepemilikan maksimum untuk daerah padat penduduk 5 Ha (sawah) dan 6 Ha (lahan kering).

Dalam kondisi saat ini, ketimpangan desa dengan kota adalah 13,20 berbanding 7,02 persen (BPS 2018), Subsidi pupuk 65 persen petani miskin (<0,5 Ha) dapat 3 persen 1 persen petani kaya (>2 Ha) dapat 70 persen Saprodi dikuasai pemodal besar untuk pupuk, pestisida, benih, alsintan dan lain-lain.

“Fenomena saat ini merata, yang mana mereka kebanyakan menjadi buruh atau tukang di atas lahannya sendiri,” ujarnya.

Suwidi Tono dalam kesimpulannya menekankan, saat ini penting role model dan gerakan rakyat dalam melakukan duplikasi role model yang telah ada dan berhasil.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menjelaskan, perjuangan reforma agraria menemukan jalannya kembali di tahun 2018 dengan Deklarasi Hak Asasi Petani yang disahkan oleh Sidang Umum PBB  di New York, Amerika Serikat, pada 19 November 2018. Kemudian, deklarasi itu diundangkan dengan Peraturan Presiden No. 86 tentang Reforma Agraria, pada 24 September 2018.

Henry mengatakan, Deklarasi Hak Asasi Petani merupakan salah satu poin dalam salah satu tujuan penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 1955 atau Gerakan Non Blok.

“Untuk meninjau hubungan sosial ekonomi dan membangun gerakan politik untuk melawan kapitalisme, yang mana poin tersebut menjadi inspirasi organisasi Tani dalam Konferensi Nasional Hak Asasi Petani di Cibubur 2001 yang kemudian dibawa La Via Campesina–Organisasi Petani Dunia-ke tingkat internasional,” tuturnya.

Spirit Bandung juga terasa ketika Henry bertemu Presiden Venezuela Hugo Chaves pada 2003. “Dan bicara soal Bandung. Kami menyampaikan alternatif ekonomi dunia yaitu sistem ekonomi Bandung,” tutur Henry.

Henry mengatakan, memang di negara lain waktu Merdeka langsung mengerjakan reforma agrarian. Namun dalam pelaksanaan reforma agraria tidak mudah. Misal, Evo Morales yang berkuasa penuh saja masih bisa “dibendung” dalam pelaksanaan reforma agrarian.

“Begitu juga Bung Karno beberapa tahun setelah diundangkannya UU Pokok Agraria mendapat tantangan yang besar,” ujarnya.

Ketua Umum Serikat Tani Nasional (STN) Ahmad Rifai memaparkan, bagi-bagi sertifikat saat ini sebenarnya merupakan bagian akhir dari reforma agrarian.

“Memang tidak mudah melaksanakan reforma agraria secara menyeluruh atau bahkan hanya menyalahkan Jokowi, karena reforma agraria hanya dapat di jalankan dalam pemerintahan progresif revolusioner,” ujar Ahmad Rifai.

Bahkan, catatan sejarah sejak UU Pokok Agraria, tantangan dalam menjalankan reforma agraria tidaklah semudah sebagaimana bunyi-bunyian atau teori yang normative.

“Saya melihatnya pemerintah saat ini menjalankan reforma agraria dengan pendekatan yang soft, moderat dan mulai dari pinggir untuk menghadapi penguasaan sumber daya agraria oleh segelintir orang,” ujarnya.

Ahmad Rifai mengingatkan, walau sertifikasi adalah political will dalam pelaksanaan reforma agrarian, namun perlu diperhatikan bahwa sertifikasi dapat berdampak pada liberalisasi.

“Maksudnya hanya memperjelas posisi tanah dan mengurangi konflik dengan keluarga dan tetangga namun apabila suatu saat tidak produktif akan jatuh pada pemilik modal,” tuturnya.

Dia menegaskan, dalam pelaksanaan reforma agraria pentingnya kekuatan rakyat, tentara dan aparatur dalam mengawalnya secara ideal. Menurut Ahmad Rifai, seharusnya reforma agraria di bawah koordinasi kemenko/kementerian tersendiri.

“Namun kami memahami Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 yang menempatkan menkoperekonomian selaku koordinator diikuti Kementerian lain di bawahnya dan Pelaksana TOR oleh BPN/Kementerian Air dan Perhutanan Sosial oleh KLHK” katanya.

Akhirnya, lanjut Rifai, reforma agraria dalam gerakan atas perlu dukungan pemerintah dan di bawah pentingnya persatuan Rakyat.

Selain itu, masih banyaknya tafsir mengenai reforma agraria menjadikan banyak gerakan parsial. “Namun yang terpenting adalah bagaimana alat produksi dan tenaga produktif bisa diwujudkan yakni petani mendapatkan lahan, modal dan teknologi,” ujar Rifai.

Bendum Persaudaraan Mitra Tani Nelayan Indonesia Susilo Eko Prayitno, dalam pemaparannya menekankan persoalan agraria yang ada saat ini merupakan buah dari kelalaian kolektif  yang terjadi pada masa silam.

“Terutama, tidak dilaksanakannya UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria dan perintah Negara ini hanya tersimpan rapi tanpa kajian dan implementasi sejak tahun 1967,” ujarnya.

Stagnasi atas pelaksanaan UUPA tahun 1960, lanjutnya, seringkali dipertentangkan dengan kepentingan yang dikandung dalam UU Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

“Oleh karenanya, Penyelenggara Negara saat ini dapat disebut mempunyai hutang kepada rakyat yang harus ditebus, yaitu Reforma Agraria,” ujar Susilo Eko Prayitno.

Semua pihak, kata dia, tanpa kecuali, harus bekerja keras dan lebih kooperatif untuk mewujudkan amanat Negara ini menjadi pembentukan aset nasional yang dikelola oleh rakyat. Sehingga menciptakan nilai tambah, meningkatkan keberdayaan dan turut membangun perekonomian.

“Banyak hal yang harus diselesaikan dan banyak pihak harus turut mengambil peran dan tanggung jawab, agar rekonstruksi sosial melalui reforma agraria berjalan lebih baik dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Keterbatasan yang dimiliki oleh para penerima hak kelola atas tanah, misalnya dalam program perhutanan sosial, sebagai bagian dari Reforma Agraria, tentu membutuhkan pendampingan intensif dan harus dilakukan interaksi lebih dalam, agar sumberdaya yang dikelola dapat termanfaatkan.

Pada dasarnya, Reforma Agraria itu bukan semata-mata membagikan tanah-lebih yang dikuasai Negara kepada rakyat atau pembuatan sertifikat tanah belaka, melainkan keseluruhan kegiatan untuk membentuk aset produktif yang dapat dijadikan sumber penghidupan, menghasilkan nilai tambah ekonomi dan sosial, serta menjadi bagian dari proses pembentukan karakter bangsa dalam kehidupan bernegara.

“Karena sebagian besar lahan yang dipercayakan untuk dikelola adalah tanah lebih atau belum produktif, maka inisiasi berkelompok dapat diarahkan pada bentuk bangun usaha koperasi, berupa koperasi pertanian, koperasi perkebunan, koperasi perhutanan, ataupun koperasi industry,” ujar Susilo.

Menurut dia, membangun usaha koperasi-koperasi di perdesaan dapat menjadi jalan baru, untuk mengembangkan ekonomi dan rakyat di perdesaan, sehingga mereka bisa mempunyai penghidupan yang layak.

“Oleh karenanya, langkah yang sudah dilakukan hingga saat ini, walaupun parsial, paling tidak sudah menunjukkan political will yang lebih maju dalam pelaksanaan reforma agraria,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*