Breaking News

Politik Saling Menyalib, Revisi UU KPK Masuk Prolegnas, KPK Terancam!

Politik Perselingkuhan Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Saling Menyalib, KPK Terancam!

Upaya pelemahan pemberantasan korupsi di Indonesia terjadi secara serius. Dengan adanya langkah merevisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang sudah dimasukkan sebagai salah satu prioritas pembahasan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016, semakin memperlihatkan bahwa pertarungan pihak-pihak yang pro-koruptor dengan yang anti korupsi sedang berlangsung di Senayan.

Masyarakat harus mewaspadai setiap kemungkinan terjadinya perselingkuhan politik antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif atau pun sebaliknya. Kewaspadaan terjadinya politik salib menyalib di kedua lembaga Negara itu sudah kian tergambar jelas.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus mengungkapkan, perselingkuhan politik lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif terjadi dengan adanya kepentingan pro koruptor dan anti korupsi yang saling sikut menyikut dan saling salib menyalib di tikungan. Pertarungan ini terjadi, agar bisa saling memasukkan kepentingannya dalam pembahasan revisi RUU KPK, yang nantinya mengakibatkan lembaga anti rasuah itu semakin lemah.

“Publik harus mewaspadai kemungkinan terjadinya perselingkuhan politik antara Eksekutif dan Legislatif, atau adanya upaya legislatif menyalib eksekutif di tikungan. Sudah terlihat adanya semangat opportunis yang dipertontonkan oleh sejumlah Fraksi di DPR dalam menggulirkan revisi Undang Undang KPK yang masuk ke dalam Prolegnas 2016,” ujar Petrus dalam keterangan pers, di Jakarta, Sabtu (06/02/2016).

Kewaspadaan itu harus ditingkatkan, lanjut pria yang merupakan Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GAK) ini, lantaran di satu sisi Presiden Jokowi berkali-kali menyatakan ketidaksetujuannya dengan revisi UU KPK yang mengandung poin pelemahan terhadap KPK itu sendiri. Namun, di sisi lain, Presiden Jokowi sendiri juga malah menyetujui atau tepatnya malah membiarkan upaya revisi UU KPK ini tetap masuk dalam Prolegnas.

Dikatakan Petrus, sikap yang diperlihatkan oleh Presiden dan DPR saat ini malah terdapat persesuaian. Dengan begitu semangatnya, menggebu-gebu untukme-revisi UU KPK yang akan memperlemah pemberantasan korupsi, lanjut dia, maka hal itu sudah menjadi petunjuk kuat yang mengisyaratkan adanya perselingkuhan politik antara Presiden Jokowi sebagai Eksekutif  dengan DPR RI sebagai lembaga legislatif.

“Presiden dan DPR sama-sama setuju meng-golkan revisi Undang Undang KPK dengan tujuan melemahkan pemberantasan korupsi. Sehingga pada ujungnya nanti, tinggal DPR RI dan Presiden Jokowi saling melempar tanggung jawab, bahkan saling menyalakan,” ujar Petrus.

Mantan anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) ini menyebutkan, dalam trik politik yang akan dilakukan DPR, bisa saja akan melakukan berbagai maneuver untuk menyalib Jokowi di tikungan dengan memposisikan Presiden pada posisi hanya menyetujui saja rancangan revisi UU KPK itu.

“Melalui permainan waktu tanpa memberi kesempatan kepada Presiden Jokowi untuk dilakukannya pembahasan ulang rancangan revisi Undang Undang KPK itu dengan poin memperkuat posisi KPK,” ujar Petrus.

Karena itu, menurut Petrus, kewaspadaan publik melalui gerakan advokasi, harus dilakukan secara terus menerus guna menghentikan manuver DPR RI yang getol menggelorakan revisi UU KPK atas nama penguatan KPK. “Padahal mereka inginkan adalah melemahkan KPK,” ujarnya.

Koordinator Forum Advokat Pengawal Konstitusi (Faksi) ini juga menyebutkan adanya sejumlah poin krusial yang akan direvisi dari UU KPK. Semua poin itu jelas-jelas untuk melemahkan lembaga superbodi itu.

“Poin yang didorong untuk direvisi antara lain perlunya Dewan Pengawas KPK, perlunya Ijin Penyadapan dan perlunya Kewenangan KPK untuk mengeluarkan SP3 atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Itu semua poin yang tidak perlu dilakukan, itu upaya melemahkan KPK kok,” ujarnya.

Padahal, lanjut dia, selama ini KPK sudah membuktikan kinerja sebagai Penyidik dan Penuntut Umum yang sangat professional. Hal itu pun telah dibuktikan KPK dari jarangnya KPK kalah dalam praperadilan yang sering muncul dari para tersangka korupsi ketika kasusnya disidik oleh KPK.

Kalau ditelusuri kelemahan KPK selama 14 tahun perjalanannya, lanjut Petrus, maka kelemahannya hanya pada bidang pencegahan. Bidang pencegahan ini sesunguhnya terkubur bersamaan dengan pembubaran KPKPN seiring dengan lahirnya KPK.

“Dimana di dalam UU KPK disebutkan bahwa dengan dibentuknya KPK, maka fungsi pencegahan yang dimiliki oleh KPKPN masuk menjadi bagian pencegahan di KPK. Namun dalam prakteknya KPK tidak pernah melalukan verifikasi dan klarifikasi sebagai bentuk pemeriksaan kekayaan Penyelenggara Negara yang dilaporkan ke KPK melalui LHKPN,” ungkap Petrus.

Padahal, kata dia, jika saja KPK mau menelusuri dugaan korupsi Penyelenggara Negara dari LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara), maka akan banyak terungkap peristiwa korupsi oleh Penyelenggara Negara melalui penelusuran asal usul kekayaan yang telah dilaporkan melalui pengisian LHKPN ke KPK.

Diungkapkan Petrus, selama ini KPK tidak pernah membuka LHKPN yang dilaporkan pejabat negara ke KPK untuk diumumkan ke media setelah dimumkan di Berita Negara. Bahkan, tidak pernah memverifikasi dan mengklarifikasi apakah laporan kekayaan dalam LHKPN sudah dilakukan secara jujur dan benar, dan apakah perolehannya secara sah atau hasil KKN.

“Akibatnya, banyak Penyelenggara Negara yang enggan melaporkan kekayaannya melalaui LHKPN ke KPK. Kalau pun melapor, ya isinya mengandung kebohongan, ketidakbenaran dan ketidakjujuran Penyelenggara Negara terkait kekayannya itu,” ujar Petrus.

Karena itu, lanjut dia, selain publik harus terus mengadvokasi KPK agar tetap kuat, maka KPK juga perlu terus berbenah diri dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal.

“Tak perlu takut akan diintervensi atau dituntut oleh DPR, Eksekutif dan Yudikatif atau kekuatan lain dari Partai Politik yang ada,” pungkas dia.(JR-1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*