Breaking News

Polisi dan Militer Masih Membungkam Rakyat, Walhi Ingatkan Kembali Agenda Reformasi

Polisi dan Militer Masih Membungkam Rakyat, Walhi Ingatkan Kembali Agenda Reformasi.

Setelah 20 tahun reformasi, kasus pembungkaman terhadap rakyat masih terjadi. Bahkan kasus tersebut dilakukan oleh polisi dan militer.

Seperti di Pasaman, Sumatra Barat, pada Rabu (23/5) lalu warga yang menolak tambang emas mengalami bentrokan dengan aparat gabungan.

Manager Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Edo Rahman menuturkan reformasi yang telah bergulir 20 tahun menyisakan banyak pekerjaan rumah. Salah satu mandatnya adalah reformasi di sektor keamanan. “Di zaman orde baru, narasi pembangunan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam menggunakan kebijakan dan tindakan yang represif dan militeristik,” katanya dalam siaran, Jumat (25/05/2018).

Pembungkaman dilakukan bagi siapa saja yang melawan kebijakan ekonomi pemerintah dan investasi yang masuk di Indonesia. Pendekatan keamanan dilakukan ketika masyarakat memperjuangkan hak-haknya, membungkam suara masyarakat secara otoriter dan menggunakan kekuasaan.

“Sayangnya, apa yang terjadi pada masa orde baru, terus berlanjut hingga tepat diusia reformasi yang ke-20,” ujar Edo.

Menurutnya, tidak pernah ada perubahan dalam watak dan pendekatan yang dilakukan dalam pengelolaan sumber daya alam, tetap berwatak militeristik dan represif. Dalam reformasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. 20 tahun reformasi, tidak pernah ada koreksi mendasar atas kebijakan sumber daya alam, khususnya industri ekstraktif tambang.

“Bukan hanya mengubah bentang alam yang memiliki fungsi sosial ekologis, merusak lingkungan, merampas tanah rakyat, mengancam wilayah kelola rakyat, dan juga berwatak militeristik,” tandasnya.

Direktur Walhi Sumatera Barat, Uslaini menuturkan bentrokan warga dan aparat di Pasaman, Sumatra Barat, beberapa waktu lalu terjadi ketika aparat keamanan, dari unsur TNI dan kepolisian berada pada garis depan untuk mengamankan tambang emas PT Inexco Jaya Makmur (PT IJM).

“Kehadiran alat negara bukan melindungi dan mengayomi masyarakat, tetapi justru sebaliknya, melindungi perusahaan tambang emas,” sebutnya.

Aparat berusaha membungkam suara masyarakat yang menolak industri ekstraktif di wilayahnya dengan menggunakan kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki oleh alat negara.

Menyikapi hal tersebut, Walhi mengecam penggunaan alat negara, dalam hal ini TNI-Polri dalam pengamanan investasi dan melindungi korporasi, baik institusional maupun non institusional.

Keterlibatan TNI-Polri dalam mengamankan bisnis tambang emas, khususnya PT IJM bertentangan dengan UU 34/2004 tentang TNI yang menegaskan bahwa TNI adalah alat pertahanan negara, dan UU 2/2002 tentang Kepolisian Negara RI, yang menyatakan bahwa Kepolisian bertugas mengayomi dan melindungi masyarakat.

Walhi juga mendesak pemerintah untuk menghentikan penggunaan watak dan pendekatan keamanan karena bertentangan dengan komitmen Presiden Jokowi untuk menyelesaikan konflik agraria.

“Kami mengajak semua pihak untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Pasaman, Sumatera Barat, dengan menjunjung tinggi HAM dan kearifan lokal yang ada di masyarakat,” tandasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*